Rabu, 26 Februari 2020 | 01:59:37 WIB

Diberhentikan Sepihak, Dokter Pina Mengadu ke Jokowi

Rabu, 7 Agustus 2019 | 21:43 WIB
Diberhentikan Sepihak, Dokter Pina Mengadu ke Jokowi

Dokter Pina Yanti Pakpahan. (FOTO: MI/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Dokter Pina Yanti Pakpahan yang bertugas di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Wilayah Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Satuan Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), diberhentikan dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Kemenkes sejak 31 Juli 2018.
 
Pemberhentian itu dinilai Pina tindakan sepihak, sebab mengabaikan haknya sebagai abdi negara dan tanpa mendengar penjelasan dari dirinya sebagai korban.
 
“Saya selama ini diam saja dan tidak mau memberitakan peristiwa yang saya alami karena saya ingin menjaga nama baik Kemenkes," kata Pina di Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2019.

Pina mengungkapkan, sebelumnya ia bersama keluarganya di Medan telah berupaya melakukan pendekatan persuasif ke pihak-pihak terkait termasuk ke Kemenkes atas pemberhentiannya.
 
Bahkan ia mengaku telah bertemu Menteri Kesehatan Nila Moeloek usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI pada tanggal 14 Mei 2019.
 
Kala itu, Menkes berjanji akan diselesaikan Sekjen Kemenkes. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban.
 
"Karena saya tidak tahu saya diberhentikan karena alasan apa. Saya bekerja seperti biasa di Kantor Kesehatan Pelabuhan Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, namun tunjangan kinerja dan uang lauk pauk tidak diberikan oleh atasan saya di Kupang sejak Maret 2017-Mei 2017," ujar Pina.
 
Pina menjelaskan, sebelumnya pihak keluarga telah mengajukan surat keberatan keluarga kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dan Sesditjen P2P Kemenkes. Dia minta dipindahkan dari Kupang ke Medan karena konflik dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang.
 
“Surat tersebut ditantadangani oleh ibu kandung dan saudara kandung saya," papar Pina.
 
Keluarga mengajukan surat keberatan karena Pina kerap merasa tertekan, intimidasi, maladmistrasi, serta ancaman, fitnah dan pencemaran nama baik.
 
Misalnya, pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang memindahkan Pina ke Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Labuan Bajo dengan surat keputusan bernomor: KP.01/03/VIII.30.01/112/2016.
 
Keputusan pemindahan itu tanpa adanya biaya perjalanan dinas pindah tugas. Padahal, aturan pemindahan tugas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1955 Tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil.
 
Selain itu juga diatur Peraturan Menteri Kuangan Nomor: 13/PMK.05/2012, tentang perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
 
Terhadap surat keputusan ini. Pina sebagai abdi negara tetap menjalankannya dengan bertugas di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Labuan Bajo.
 
Namun tidak lama kemudian, Pina kembali mendapat surat keputusan pemindahan dari Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Labuan Bajo ke Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Lembata tanpa adanya biaya perjalanan dinas.
 
Proses pemindahan ini dinilai tidak wajar, karena dilakukan secara mendadak dan tidak disertai biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 
"Saat saya dipindahkan dari Labuan Bajo ke Lembata saya tidak mau. Sebab, saya harus keluar uang sendiri. Tetapi saya tetap menjalankan tugas saya di Labuan Bajo meski absen saya diblokir," ujar Pina.
 
Pina memohon Presiden Joko Widodo membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya.“Saya mencari keadilan ke siapa lagi kalau bukan ke Bapak Presiden Jokowi. Saya sangat tertekan dengan perlakukan yang saya alami selama ini. Saya bukan koruptor, saya abdi negara yang bekerja sesuai aturan," kata Pina.
 
Dugaan pemecatan Pina Yanti Pakpahan diduga lantaran dirinya membongkar praktik dugaan pungutan liar di tempatnya bekerja.
 
Kejadian bermula saat Pina melayani para pemilik kapal yang hendak menerbitkan dokumen kesehatan kapal.
 
Saat menerbitkan dokumen kapal tersebut, Pina merasa ada kejanggalan karena pemilik kapal menyetor uang sebesar Rp30 ribu.
 
"Saya kaget saat saya melayani pemilik kapal ukuran 5 GT yang hendak menerbitkan dokumen kesehatan kapal menyerahkan uang Rp30 ribu,” kata Pina.
 
Menurut dia, untuk kapal ukuran di bawah 6 GT sesuai aturan PP 21 Tahun 2013 tidak dikenakan biaya. Dia kemudianmengembalikan uang tersebut.
 
Pina kemudian menanyakan pungutan ini kepada rekan kerjanya, namun rekannya malah marah-marah.
 
Pina juga menanyakan hal tersebut ke ke rekan kerjanya, Efraim, namun rekannya itu malah balik bertanya. "Apa kompetensimu mempertanyakan pungutan ini?" kata Pina meniru ucapan Efraim.
 
Pina dan Efraim ribut di ruang kerja hingga dibentak koordinator pelayanan kesehatan, Marsel Elias, dan mengusir mereka pulang.
 
Tidak hanya mengusir dari kantor, Marsel sempat mengepalkan tangan ke arah Pina sebelum dilerai staf kantor lainnya.
 
"Saat saya dan Efraim ribut, Pak Marsel datang dan mengusir kami dari ruangan. Tidak hanya mengusir, dia juga hendak menonjok saya dengan tangannya, untung ada teman lain yang menahan," tuturnya.
 
"Setelah insiden ini, saya langsung dibebastugaskan di Labuan Bajo oleh atasan saya yang di Kupang."
 
Insiden pengancaman itu selanjutnya dilaporkan Pina ke Polres Manggarai Barat.

MEDCOM

Berita Terkait