Selasa, 22 Juni 2021 | 09:08:15 WIB

Bawaslu Beri Catatan ke KPU Jelang Pilkada 2020

Kamis, 8 Agustus 2019 | 11:49 WIB
Bawaslu Beri Catatan ke KPU Jelang Pilkada 2020

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar. (FOTO: MI/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan sejumlah catatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Bawaslu meminta KPU mempersiapkan sejumlah hal sebelum tahapan Pilkada dimulai pada September mendatang.
 
Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengatakan salah satu yang harus diperhatikan KPU jelang pelaksanaan Pilkada adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). KPU diminta memastikan NPHD bisa dicairkan secara serentak di seluruh daerah yang menghelat Pilkada.
 
"Pengalaman dari Pilkada sebelumnya, terdapat penundaan pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah sebagai akibat terhalang dalam pencairan NPHD," kata Fritz di Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2019.

Selain itu, Fritz juga meminta KPU mulai menakar kebutuhan dan mengawasi kelengkapan logistik Pilkada di masing-masing daerah. Bawaslu mewanti-wanti KPU agar tidak terjadi kekurangan logistik maupun kesalahan dalam proses pendistribusian logistik.
 
Terkait pemutakhiran data pemilih, Fritz mengingatkan agar KPU menggunakan data terbaru pada Pemilu 2019 sebagai acuan. Selain itu, KPU juga diminta menggunakan daftar pemilih hasil pemutakhiran terhadap pemilih khusus yang telah diakomodir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 20/PUU-XVII/2019 dan disesuaikan dengan daftar pemilih potensial Pilkada.
 
Dari segi kontestasi, Bawaslu meminta KPU mengantisipasi munculnya calon-calon tunggal di Pilkada, "terdapat jumlah calon tunggal yang selalu meningkat dari Pilkada serentak 2015, 2017, dan 2018," beber Fritz.
 
Terakhir, Bawaslu juga mengingatkan KPU tentang bahaya hoaks, politik uang, dan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam Pilkada. Bawaslu menyebut dibutuhkan mekanisme kontraproduksi terhadap hoaks dan politisasi SARA.
 
Sementara untuk politik uang, Bawaslu menilai persoalan itu selalu berulang di Pilkada, sehingga dibutuhkan penanganan ekstra untuk menjerat unsur subjek, pelaku, maupun penerima politik uang.
 
"Aspek regulasi menjadi instrumen paling penting dalam melaksanakan Pilkada 2020. Regulasi harus ditata dengan komprehensif," ujar Fritz.
 
Pilkada 2020 bakal digelar di 270 daerah. Rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

MEDCOM

Berita Terkait