Selasa, 22 Juni 2021 | 08:07:04 WIB

Bawaslu Dukung Revisi UU Eks Koruptor Nyaleg

Kamis, 8 Agustus 2019 | 12:00 WIB
Bawaslu Dukung Revisi UU Eks Koruptor Nyaleg

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin. (FOTO: MI/LINDO)

Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendukung revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk memasukkan larangan eks koruptor mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Revisi penting agar aturan memiliki payung hukum kuat.
 
"Kita dukung, bagaimana sekarang aturannya lebih kokoh yang membatasi pencalonan mantan narapidana korupsi, revisi undang-undang atau Perppu mengatur soal ini," kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2019.
 
Afif menegaskan Bawaslu tidak akan melarang eks koruptor mencalonkan diri tanpa revisi undang-undang. Penyelenggara pemilu bakal mematuhi undang-undang yang ada.

"Mahkamah Agung sudah bersikap soal ini saat pileg. Penyelenggara itu taat hukum, maka aturan paling kokohnya yang harus disiapkan biar enggak digugat seperti kasus pileg," tutur dia.
 
Wacana pelarangan mantan koruptor memegang jabatan publik muncul kembali setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Bupati Kudus, Jawa Tengah, Muhammad Tamzil. Tamzil sudah tiga kali terjerat kasus korupsi.
 
KPU pernah menerbitkan aturan yang melarang mantan koruptor, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Namun, aturan itu dimentahkan MA karena tak diatur di dalam undang-undang.

MEDCOM

Berita Terkait