Kamis, 13 Agustus 2020 | 18:37:00 WIB

Ide Pembatasan BBM Beroktan Rendah Disambut Baik

Minggu, 25 Agustus 2019 | 06:40 WIB
Ide Pembatasan BBM Beroktan Rendah Disambut Baik

Pembatasan BBM khusus pelat merah dilarang minum premium. (FOTO: JIBIFOTO/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Ide pembatasan bahan bakar minyak (BBM) beroktan rendah, untuk mengurangi polusi udara di Jakarta, disambut baik. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebut seluruh kendaraan terbaru membutuhkan BBM dengan oktan tinggi agar tak turut menyumbang polusi di ibu kota.
 
"Bagi kami, kalau pemerintah ingin mendapatkan bahan bakar dan udara yang lebih bersih, ini sangat menggembirakan,” kata Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi, seperti dilansir Antara, Sabtu, 24 Agustus 2019.
 
Menurut Yohannes, dalam memproduksi mobil, industri otomotif patuh pada aturan yang ada. Untuk soal ini, aturan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 20/Setjen/Kum.1/3/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.

"Begitu keluar pabrik, emisi kendaraan akan disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Itu sudah pasti. Karena kalau tidak, terlalu besar risikonya buat kami. Dengan demikian, BBM yang dipergunakan juga harus sesuai spesifikasi mobil. Kalau tidak, nanti susah mobil kita," kata dia.
 
Yohannes menjelaskan BBM yang beredar di Jakarta harusnya minimal beroktan 91 atau 92. "BBM RON 98 lebih baik. BMM beroktan 88 atau 89 jelas tidak termasuk," katanya.
 
Dukungan terhadap penggunaan BBM beroktan minimal 92 juga disuarakan Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Fajri Fadhillah. Menurutnya, penggunaan BBM beroktan tinggi mendesak karena, selain untuk menjaga kualitas udara, juga untuk melindungi warga dari bahaya berbagai penyakit seperti kanker.
 
“Pada 2016 saja, sebanyak 58 persen penduduk Jakarta (sekitar 6 juta orang) menderita penyakit akibat buruknya kualitas udara. Artinya, beban biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp21 triliun,” kata Fajri.
 
Sebelumnya, Ketua Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan penjualan BBM beroktan rendah. Menurutnya, BBM beroktan rendah memperparah kondisi udara di Jakarta yang kerap menempati posisi teratas sebagai kota dengan udara paling tercemar di dunia.
 
Dia mengatakan saat ini masyarakat membutuhkan BBM yang memenuhi spesifikasi bagi teknologi kendaraan berstandar Euro-4. Untuk itu, seharusnya pemerintah menghapuskan BBM RON rendah dan menggantinya dengan spesifikasi yang sesuai.

MEDCOM

Berita Terkait