Minggu, 27 September 2020 | 00:21:46 WIB

Dibutuhkan Lembaga Pengelola Informasi Papua

Jum'at, 30 Agustus 2019 | 15:06 WIB
Dibutuhkan Lembaga Pengelola Informasi Papua

Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Jauhari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2019. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Pemerintah dinilai perlu membuat badan atau lembaga otoritatif yang menyampaikan informasi terkait kondisi Papua dan Papua Barat. Pembentukan badan ini sebagai salah satu upaya menghindari kesimpangsiuran informasi di Tanah Cenderawasih.
 
Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Jauhari mengatakan pemerintah sudah mengundang sejumlah lembaga pers, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika membahas penanganan komunikasi publik di Papua. Hasil pertemuan itu, salah satu yakni, membentuk lembaga khusus untuk menyalurkan informasi di Papua.
 
"Semacam media center, yang bicara benar-benar. Mungkin ada baiknya ada lembaga, sehingga teman-teman pers semua ada rujukan yang bisa benar-benar quotable, melayani. Dan dia punya reputasi yang sifatnya internasional, dipercaya domestik, internasional," kata Jauhari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2019.

Sistemnya, kata dia, lewat satu pintu. Artinya, tidak semua orang bisa memberi pernyataan terkait kondisi Papua, apalagi pernyataan tersebut tidak sinkron dengan kenyataan.
 
"Rasanya ini perlu segera untuk dibentuk. Tak bisa ditawar-tawar lagi. Biar tidak tumpang tindih, tidak saling silang," ujar dia.
 
Menurut dia, informasi dari media sosial terkait kerusuhan di Papua sulit divalidasi. Informasi yang berseliweran di media sosial itu justru membuat suasana semakin panas.
 
Di sisi lain, Dewan Pers juga meminta jaringan internet di Papua dan Papua Barat kembali dibuka. Memblokir internet, menurut Jauhari, membuat masyarakat kesulitan mencari informasi yang tepat.
 
"Kalau internet dibuka, enggak apa-apa informasinya berkembang, tapi masyarakat akan lebih paham, mereka akan mencari ke media mainstream, yang lebih teruji. Dari medsos ini kan tidak ada yang bertanggung jawab," ujar dia.
 
Jauhari mengatakan lembaga ini belum ditentukan waktu pembentukannya. Namun, Dewan Pers dan organisasi lainnya meminta pembentukannya segera dilakukan.
 
"Ya memang tak mudah bikin itu dan pilih siapa figurnya yang punya kemampuan menyampaikan persoalan yang jernih, otoritatif, itu kan persoalan juga," papar Jauhari.
 
Jauhari tak khawatir lembaga ini menyensor informasi. Menurut dia, lembaga ini akan bisa memberikan informasi yang lebih komprehensif.
 
"Paling tidak, kalau ada lembaga otoritatif, ini loh yang benar informasinya. Meski tidak menjamin gempuran medsos yang bisa dikatakan tak bertanggung jawab," jelas dia.

MEDCOM

Berita Terkait