Rabu, 26 Februari 2020 | 01:25:11 WIB

HCW Malut Desak Polisi dan Jaksa Halsel Penjarakan Kades Yang Terlibat Makan Uang DD

Senin, 2 September 2019 | 19:58 WIB
HCW Malut Desak Polisi dan Jaksa Halsel Penjarakan Kades Yang Terlibat Makan Uang DD

Direktur HCW, Rajak Idrus. (FOTO: WARTALIKA/LINDO)

TERNATE, LINDO - Halmahera Corruption Watch (HCW) Provinsi Maluku Utara, mendesak aparat penegak hukum baik itu kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Halamahera Selatan (Halsel) agar segera mempenjarakan para kepala desa yang terlibat kasus korupsi dana desa (DD) di kabupaten Halsel.

Demikian hal itu ditegaskan Direktur HCW, Rajak Idrus saat ditemui media ini di Ternate, Maluku Utara, Senin (2/9/2019).

Menurut Jack, sapaan akrbnya, temuan Inspektorat Kabupaten Halsel soal penyalahgunaan DD yang melibatkan 32 desa tersebut harus segera diproses ke pengadilan, agar sang Kadesnya bisa efek jerah.

"Sebenarnya ada kerugian negara ratusan miliar dana desa yang disalahgunakan oleh sang kades, tapi saya lihat polisi dan jaksa di Halsel enggan serius memproses penyalahgunaan DD yang melibatkan para Kades. Tidak ada alasan, karena data kami menunjukan bahwa para kades di Halsel sudah tereng-terang menyalahgunakan anggaran APBN. Mereka harus segara di penjarakan, biar mereka tahu atas perbuatan mereka," kata Jack.

Walaupun polisi hanya menindaklanjuti temuan belasan desa yang melakukan korupsi DD, menurut Jack, langka itu yang harus benar-benar diproses secara hukum, karena inspektorat sudah mengeluarkan rekomendasi adanya penyalahgunaan DD.

"Data penyalahgunaa DD yang diserahkan oleh inspekrirat Kabupaten Halsel kepada penegak hukum seperti polisi dan jaksa di Halsel, hal itu perlu ditindaklanjuti, karena hukumnya adalah wajib," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga ikut menyoroti kinerja inspektorat Halsel yang telah menemukan kerugian negara puluhan miliar anggaran dana desa yang disalahgunakan oleh para kades di Kabupaten Halsel, sebaiknya kata dia kasus itu harus betul-betul dilakukan pengembalian ke kas negara.

"Tidak boleh gunakan dana desa saat pengembalian saat temuan inspektorat Halsel. Inspektorat harus benar-benar selektif para kades yang akan melakukan pengembalian dana desa kepada negara. Jangan sampai pengembalian itu ada indikasi kades menggunakan kembali dana desa, itu yang lebih berbahaya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jack meminta aparat kepolisian setempat agar benar-benar bekerja secara profesioanl. Aparat kata dia harus buktikan pada publik soal penanganan kasus dana desa di Kabupaten Halsel. Karena menurutnya, sejauh ini penyidik hanya berkutak pada pemeriksaan saja, tidak pada penetapan tersangka dalam penyalahgunaan dana desa.

"Sudah memasuki bulan ke sembilan pada tahun ini, kasus dana desa yang disalahgunakan di kabupaten Halsel belum ada penetapan tersangka. Polres Halsel dan Penyidik Kejari Halsel harus buktikan pada publik, bahwa mereka bisa bekerja secara profesional dalam penanganan kasus dana desa. Harus ada penetapan tersangka," pintanya.

Menanggapi soal kesalahan dalam penyalahgunaan dana desa lalu sang kades harus dilakukan pembinaan, menurut Jack hal itu sangat disayangkan jika terjadi korupsi menggunakan uang negara. Menurut dia, berbicara konteks hukum dalam melakukan pelanggaran pidana atau melakukan korupsi, maka domainnya sudah masuk dalam konteks hukum, bukan konteks binaan.

"Masa seorang korupsi yang melakukan pelanggaran pidana harus diberikan pembinaan, itu alasan yang salah. Kalau berbicara hukum, saudara mencuri dan merampok uang negara, maka konsekwensi hukumnya saudara harus di hukum, bukan dibina,," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jack meminta pada pemerintah kabupaten Halsel agar benar-benar memberikan perhatian lebih awal soal pembinaan mental dan ahlak para pemimpin yang ada di seluruh desa. Agar kedepan nantinya desa-desa yang menerima bantuan lebih giat lagi pada kemandirian dalam pembangunan desanya, bukan korupsi yang ditonjolkan.

"Saya minta pemerintah kabupaten Halsel jangan tinggal diam, mereka harus betul-betul ikut peduli pada pembangunan karakter para pemimpin di desa. Kalau desa itu bisa mandiri dan pembangunan dana desa itu bisa merata maka pemerintah harus menjamin kualitas dan kuantitas sang kades dalam bidang SDM, supaya tidak ada korupsi lagi kan," bebernya.

EMPY/ALDY

Berita Terkait