Senin, 13 Juli 2020 | 02:42:39 WIB

Sembilan Poin Draft RUU Melemahkan KPK

Jum'at, 6 September 2019 | 08:24 WIB
Sembilan Poin Draft RUU Melemahkan KPK

Gedung KPK Jakarta. (FOTO: MI/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sebab, revisi Undang-Undang tersebut dinilai melemahkan kinerja KPK.
 
Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut ada sembilan poin draft revisi Undang-Undang yang berpotensi ‘menyunat’ kewenangan Lembaga Antirasuah memberangus praktik korupsi. Agus bahkan menilai nasib KPK berada di ujung tanduk jika Undang-Undang itu disahkan.
 
“Sembilan Persoalan di draf RUU KPK berisiko melumpuhkan kjerja KPK,” kata Agus dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 5 September 2019.

Berikut sembilan poin draft yang dinilai mengancam kewenangan KPK memberantas tindak pidana korupsi di tanah air;
 
1. Independensi KPK terancam
 
KPK tidak disebut lagi sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dijadikan lembaga Pemerintah Pusat. Pegawai KPK dimasukan dalam kategori ASN sehingga hal ini akan beresiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan.
 
2. Penyadapan dipersulit dan dibatasi
 
Penyadapan hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari Dewan Pengawas. Sementara itu, Dewan Pengawas dipilih oleh DPR dan menyampaikan laporannya pada DPR setiap tahunnya. Selama ini penyadapan seringkali menjadi sasaran yang ingin diperlemah melalui berbagai upaya, mulai dari jalur pengujian UU hingga upaya revisi UU KPK.
 
Sementara, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan dilakukan secara tertutup. Sehingga bukti-bukti dari penyadapan sangat berpengaruh signifikan dalam membongkar skandal korupsi. Penyadapan diberikan batas waktu 3 bulan.
 
Padahal dari pengalaman KPK, proses korupsi yang canggih akan membutuhkan waktu lama dengan persiapan matang. Aturan ini tidak melihat kecanggihan dan kerumitan kasus korupsi yang terus berkembang. Polemik tentang Penyadapan ini semestinya dibahas secara komprehensif karena tidak hanya KPK yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan.
 
3. Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR
 
DPR memperbesar kekuasaannya dengan memilih Dewan Pengawas. Dewan pengawas menambah panjang birokrasi penanganan perkara, seperti penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.
 
4. Sumber penyelidik dan penyidik dibatasi
 
Penyelidik KPK hanya berasal dari Polri, sedangkan penyidik KPK berasal dari Polri dan PPNS. Ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri.
 
Lembaga-lembaga KPK di beberapa negara telah menerapkan sumber terbuka penyidik yang tidak harus dari kepolisian, seperti: CPIB di Singapura, ICAC di Hongkong, MACC di Malaysia, Anticorruption Commision di Timor Leste, dan lembaga antikorupsi di Sierra Lone. Selama ini proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK sudah berjalan efektif dengan proses rekruitmen terbuka dan dapat berasal dari berbagai sumber.
 
5. Penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung
 
KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan korupsi. Hal ini berisiko mereduksi independensi KPK dan semakin banyaknya prosedur yang harus ditempuh sehingga akan memperlambat penanganan perkara.
 
6. Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria
 
Ketentuan yang sebelumnya diatur di Pasal 11 huruf b UU KPK tidak lagi tercantum, yaitu mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat. Padahal pemberantasan korupsi dilakukan karena korupsi merugikan dan meresahkan masyarakat dan diperlukan peran masyarakat jika ingin pemberantasan korupsi berhasil.
 
7. Kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas
 
Pengambilalihan perkara hanya bisa dilakukan untuk proses penyelidikan. KPK tidak lagi bisa mengambil alih penuntutan sebagaimana sekarang diatur di Pasal 9 UU KPK.
 
8. Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan
 
Kewenangan pelarangan ke luar negeri, meminta keterangan perbankan, menghentikan transaksi keuangan yang terkait korupsi dan meminta bantuan Polri dan Interpol akan hilang.
 
9. Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas
 
Pelaporan LHKPN dilakukan di masing-masing instansi, sehingga hal ini akan mempersulit melihat data kepatuhan pelaporan dan kewajaran kekayaan Penyelenggara Negara. Posisi KPK direduksi hanya melakukan kooordinasi dan supervisi. Selama ini KPK telah membangun sistem dan KPK juga menemukan sejumlah ketidakpatuhan pelaporan LHKPN di sejumlah institusi.

MEDCOM

Berita Terkait