Senin, 13 Juli 2020 | 02:59:16 WIB

Presiden Diminta Bertindak Terkait Revisi UU KPK

Sabtu, 7 September 2019 | 04:45 WIB
Presiden Diminta Bertindak Terkait Revisi UU KPK

Wadah pegawai KPK berdemonstrasi di depan Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat, 6 September 2019. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) tegas menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. WP KPK meminta Presiden Joko Widodo bertindak.
 
"Presiden tidak dapat menghindar dari persoalan rencana revisi UU KPK maupun lolosnya calon pimpinan yang diduga melakukan pelanggaran etik berat," kata perwakilan pegawai KPK Henny Mustika Sari saat membacakan pernyataan sikap di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat, 6 September 2019.
 
WP KPK menilai revisi UU merupakan upaya melemahkan Lembaga Antirasuah secara perlahan. Mereka menilai terdapat beberapa pasal yang membatasi kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi di draf revisi UU tersebut.

WP KPK sadar revisi hanya bisa diteruskan jika disetujui Presiden. Persetujuan itu dibuat melalui surat Presiden sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku.
 
Mereka berharap Kepala Negara menolak revisi itu. Mereka menilai KPK telah menunjukkan taji selama ini. Selama 17 tahun berdiri, KPK berhasil menindak 26 menteri dan kepala lembaga negara, 247 anggota DPR/DPRD, dan 20 kepala daerah juga korporasi. Sebanyak Rp600 miliar aset negara dipulihkan pada 2018.
 
WP KPK berharap Presiden melindungi KPK dari upaya pelemahan. Mereka ingin Lembaga Antirasuah tetap independen dan bebas kepentingan.
 
"Presiden Abdurahman Wahid merancang KPK, Presiden Megawati Soekarno Putri melahirkan KPK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melindungi KPK, dan jangan sampai sejarah mencatat KPK mati pada masa Presiden Joko Widodo," jelas Henny.

MEDCOM

Berita Terkait