Jumat, 05 Juni 2020 | 19:37:50 WIB

Eks Plt Pimpinan Dukung Pembentukan Dewan Pengawas KPK

Minggu, 8 September 2019 | 17:10 WIB
Eks Plt Pimpinan Dukung Pembentukan Dewan Pengawas KPK

Mantan pelaksana tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan (KPK) Indriyanto Seno Adji (depan) bersama Johan Budi. (FOTO: MI/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Mantan pelaksana tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan (KPK) menilai wajar adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, salah satunya pembentukan dewan pengawas. Menurutnya, dalam negara demokrasi pembentukan dewan pengawas penting untuk lembaga superbody seperti KPK.
 
"Tentang Dewan Pengawas adalah sesuatu yang wajar. Karena pada negara demokratis, bentuk auxiliary state body seperti KPK, disyaratkan adanya badan pengawas yang independen, MA dengan KY, Polri dengan Kompolnas, Kejaksaan dengan Komjak," kata Indriyanto saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu, 8 September 2019.
 
Indriyanto juga menyoroti proses penghentian penyidikan atau biasa disebut SP-3. Dia menilai kewenangan mengeluarkan SP-3 ini bertujuan memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan. SP3 bisa diterapkan dalam kondisi yang sifatnya limitatif dan eksepsional.

"Misalnya saja seorang ditetapkan tersangka saat proses penyidikan dan kemudian menderita sakit yang secara medis dinyatakan unfit to stand trial secara permanen (tidak layak diajukan ke pengadilan), maka orang tersebut harus dihentikan penyidikannya," ujarnya.
 
Guru besar tidak tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menganggap inisiatif DPR atas revisi UU KPK itu memiliki pendekatan filosofi keadilan restoratif. Pendekatan ini, kata dia, menghendaki adanya suatu rehabilitasi sistem pemidanaan dan tidak semata-mata soal memberikan efek jera.
 
Indriyanto mengatakan dari kasus-kasus korupsi yang ditangani sampai hari ini, pola dan cara penindakan dengan efek jera tidak memberikan manfaaat pengembalian optimal keuangan negara. "Karena itu fiilosofi pencegahan dengan rehabilitasinya menjadi basis yang utama," ucap dia.
 
Terlepas dari setuju atau tidak, menurut Indriyanto, enam pokok dalam draf perubahan UU KPK itu merupakan gabungan atas evaluasi pola pencegahan dan penindakan sebagai sesuatu yang wajar serta baik bagi lembaga antirasuah itu ke depannya.
 
Keenam pokok perubahan itu antara lain, keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), dan status pegawai KPK. Kemudian kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, serta posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.
 
Indriyanto menyebut munculnya keberatan dari masyarakat sipil antikorupsi serta pengamat hukum atas revisi UU KPK karena adanya persepsi dan pola pendekatan yang berbeda. Mereka yang mengkritik masih dengan pendeketan efek jera.
 
Dia meminta semua pihak tidak mencurigai dan khawatir dengan usulan revisi UU KPK tersebut. Sebab, draf revisi UU KPK yang disusun oleh DPR tanpa menghilangkan pola penindakan KPK tersebut sudah sesuai untuk prospek ke depan.
 
"Ada mekanisme hukum untuk mencurahkan ketidaksetujuan itu melalui otoritas yudikatif dan tidak perlu mengambil jalan prosesual eksekutif yang tidak menjadi otoritas atas inisiatif revisi UU ini," ujarnya.
 
Hal senada juga sebelumnya disampaikan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Antasari bahkan pernah mengusulkan pembentukan dewan pengawas untuk mengontrol kinerja lembaga antikorupsi.
 
Dewan pengawas berada di luar struktur KPK. Dewan pengawas nantinya akan diisi oleh tokoh masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi dan tak memiliki kepentingan dengan perkara-perkara yang sedang ditangani oleh lembaga antirasuah itu.
 
"Usulan saya pribadi tadi, perlu dewan pengawas. Gimana pun harus dikontrol. Apa? Kontrol kinerja, berapa laporan yang masuk, berapa dari tingkat penyelidikan, penyelidikan ke penyidikan, dan seterusnya," kata Antasari.
 
DPR telah sepakat mengambil inisiatif revisi UU KPK. Para wakil rakyat itu telah menyusun draf rancangan revisi UU KPK dan disetujui dalam rapat Baleg. Setidaknya terdapat enam poin pokok perubahan dalam revisi UU KPK.

MEDCOM

Berita Terkait