Kamis, 04 Juni 2020 | 06:38:12 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Nilai Revisi UU KPK Sebuah Keniscayaan

Senin, 9 September 2019 | 11:32 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Nilai Revisi UU KPK Sebuah Keniscayaan

Sejumlah aktifis peduli KPK menggelar aksi di Jakarta menolak revisi UU KPK. (FOTO: WIRANESIA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin menyebut revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah keniscayaan. Namun, poin-poin revisi juga harus diperhatikan dengan baik.
 
"Yang namanya revisi undang-undang secara umum itu sebuah keniscayaan, tidak mungkin kita tolak, tapi tidak semua item dari revisi itu perlu kita setujui,'' ujar Irman di Jakarta, Minggu, 8 September 2019.
 
Dia menyoroti poin terkait pengaturan kewenangan KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Dia menilai ketentuan itu tidak tepat.

Menurut dia, ketentuan itu sama dengan memberikan kemudahan bagi KPK untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. ''Padahal, prinsip konstitusional tidak boleh orang mudah ditersangkakan, dan sesungguhnya negara harus dipersulit menetapkan tersangka (kepada) orang,'' terang Irman.
 
Menurut dia, KPK seharusnya tidak perlu diberikan kewenangan untuk menerbitkan SP3. Namun, tahapan proses penyidikan sebuah kasus di KPK harus jelas dengan tenggat yang pasti.
 
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Lembaga Aspirasi dan Analisis Strategi Indonesia Bambang Saputra mengatakan revisi UU KPK merupakan keharusan. Revisi diperlukan agar KPK tidak sekadar menangkap dalam bekerja.
 
"KPK merupakan lembaga di hulu yang menyadarkan orang agar tidak korupsi, dan bukan menunggu di hilir."
 
Sesuai Kebutuhan Zaman
 
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan UU KPK sudah puluhan tahun belum pernah 'tersentuh'. Sehingga, perlu perbaikan agar sesuai dengan kebutuhan zaman.
 
"UU KPK sudah 17 tahun. Kita merancang UU KPK harus sesuai dengan kebutuhan zaman," kata Masinton Pasaribu.
 
Menurut dia, revisi wajar dilakukan agar setiap pasal yang tertera tidak disalahgunakan pengemban UU. Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya menyatakan revisi UU KPK belum dibutuhkan apalagi cenderung memperkecil ruang gerak Komisi Antikorupsi. Namun, hal itu dibantah Masinton.
 
Masinton menegaskan revisi UU KPK yang salah satunya mengatur penyadapan merupakan langkah untuk menegakkan hukum. Pengaturan penyadapan mutlak diperlukan agar instrumen tersebut digunakan semata untuk penegakan hukum dan bukan demi kepentingan lain.
 
Di sisi lain, Pegawai KPK meminta Presiden Joko Widodo menolak revisi UU KPK dan calon pimpinan KPK yang bermasalah. Mereka pun menggelar aksi menutup logo KPK di Gedung Merah Putih KPK dengan kain hitam.
 
"Ini hanya simbol untuk mengingatkan bahwa ada jalan panjang yang harus kita lalui di negeri ini," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.
 
Uji Kelayakan
 
Komisi III akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon pemimpin KPK pada pekan ini. Menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani, uji kelayakan akan diawali dengan penugasan pembuatan makalah. Topiknya berkaitan dengan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi.
 
Komisi III juga mengundang Panitia Seleksi Capim KPK untuk dengar pendapat umum pada Senin, 9 September 2019. "Komisi III akan mengundang Pansel KPK ke DPR untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang proses seleksi terkait 10 nama yang ada," tutur Arsul.

 

MEDCOM

Berita Terkait