Selasa, 22 Juni 2021 | 08:56:48 WIB

Bawaslu Nilai Pemda Taliabu Lemahkan Fungsi Pengawasan Pilkada 2020

Kamis, 3 Oktober 2019 | 09:30 WIB
Bawaslu Nilai Pemda Taliabu Lemahkan Fungsi Pengawasan Pilkada 2020

Foto: Rudi/Lindo

TALIABU, LINDO - Sudah empat kali pembahasan antara Pemda Pulau Taliabu dan Bawaslu Pulau Taliabu akan tetapi belum melahirkan kesepakatan.

Hal ini dikarenakan Pemda Pulau Taliabu belum menyetujui permintaan anggaran dana hibah oleh Bawaslu, senilai Rp.9.088.355.000, dari permintaan oleh Bawaslu.

Menurut Bawaslu, pemda hanya mampu mengakomodir anggaran dana hibah sebesar Rp4 miliar.

Penawaran pemda yang cukup drastis tersebut akan sangat menghambat tugas dan kewenangan pengawasan kerja-kerja Bawaslu.

Anggaran itu, kata Bawaslu tidak akan ada pengawasan, karena anggaran sangat minim.

Dalam keterangan pers, Bawaslu menegaskan pihaknya tidak akan melaksanakan pengawasan pilkada 2020 jika anggaran yang di hibahkan oleh pemda Pulau Taliabu sebesar Rp4 miliar.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Adidas La Tea menerangkan secara kelembagaan ia akan melapor ke Bawaslu Provinsi untuk di tindak lanjuti ke tingkat Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Badan Pengawasan Pemilu Republik Indonesian (Bawaslu RI) di Jakarta.

Pemda Kabupaten Pulau Taliabu tetap bersikeras hanya akan menghibahkan anggaran sebesar empat miliar. Permintaan Bawaslu sebesar Rp9 miliar lebih.

Sejumah pejabat yang terkait dengan urusan pemilukada tidak dapat dihubungi, bahkan Bupati Taliabu Alion Mus juga dikabarkan sedang berada di Jakarta.

Rudi Umaternate

Berita Terkait