Sabtu, 07 Desember 2019 | 20:31:23 WIB

Hari ini Ribuan Mahasiswa Adakan Demo di Depan Istana Negara

Kamis, 17 Oktober 2019 | 07:26 WIB
Hari ini Ribuan Mahasiswa Adakan Demo di Depan Istana Negara

Ilustrasi - demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR. (FOTO: ANTARA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Sebanyak dua ribu mahasiswa yang mengatasnamakan BEM Se-Indonesia akan demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019. Mereka tidak peduli dengan larangan dari kepolisian.
 
"Iya, kita akan aksi. Kita di negara demokrasi ini tetap (bisa) gelar aksi. Surat aksi itu kan pemberitahuan, bukan izin," kata Koordinator Media BEM Se-Indonesia Ghozi Basyir saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019.
 
Ghozi menjamin demo akan berlangsung tertib. Mahasiswa hanya ingin menyampaikan pendapatnya.

"Kita tidak mau ada kata-kata itu (ricuh) ke pemerintah. Kita tetap fokus tuntutannya itu, kenapa harus ricuh," ujar Ghozi.
 
Aksi ini rencananya dimulai pukul 13.00 WIB hingga 18.00 WIB. Titik kumpul di Patung Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Selatan.
 
Ghozi menegaskan aksi itu bukan untuk menggagalkan pelantikan presiden. Mahasiswa hanya menuntut pembatalan sejumlah revisi undang-undang yang dinilai bermasalah.
 
"Kita tidak ada unsur-unsur segala macam atau menghentikan pelantikan," tegas dia.
 
Polda Metro Jaya kekeh melarang seluruh aksi demonstrasi yang akan digelar sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengeklaim polisi berhak tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (SPPT) untuk demonstrasi.
 
"Polda Metro Jaya menggunakan kewenangan diskresi kepolisian untuk tidak menerbitkan STTP unjuk rasa sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum," kata Argo kepada Medcom.id, Rabu, 16 Oktober 2019.
 
Polda Metro Jaya sudah memperhitungkan banyak hal sebelum memutuskan pelarangan tersebut. Salah satunya yakni soal keamanan.
 
Argo mengakui setiap warga negara berhak melakukan demonstrasi. Namun, menurut dia, keamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih jadi prioritas utama.

MEDCOM

Berita Terkait