Selasa, 10 Desember 2019 | 12:30:43 WIB

KPK Minta Menteri Kabinet Cepat Setor Data Harta Kekayaan

Kamis, 24 Oktober 2019 | 10:38 WIB
KPK Minta Menteri Kabinet Cepat Setor Data Harta Kekayaan

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Maruf Amin berfoto dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta. (FOTO: ANTARA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para pejabat Kabinet Indonesia Maju segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Ini mengingat Presiden Joko Widodo juga mengultimatum Kabinet mencegah korupsi sesuai tujuh perintahnya.
 
"Perintah pertama yang pada pokoknya memerintahkan agar para menteri tidak melakukan korupsi sekaligus juga menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019.
 
Menurut dia, menteri yang telah menyampaikan LHKPN pada 2019 cukup menyetor data dalam rentang waktu Januari sampai 31 Maret 2020. Menteri yang baru menjadi penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN dalam jangka waktu tiga bulansetelah menjabat.

"Bagi mantan menteri Kabinet Kerja sebelumnya yang tidak lagi menjadi penyelenggara negara, maka diwajibkan melaporkan kekayaan setelah selesai menjabat dalam jangka waktu tiga bulan," ujar Febri.
 
Ia mengatakan kesadaran pucuk pimpinan untuk menyampaikan LHKPN bakal menjadi contoh baik yang bisa ditiru para pejabat di lingkungannya. Proses pelaporan LHKPN juga jauh lebih dengan mekanisme penyampaian secara elektronik melalui situs elhkpn.kpk.go.id.
 
Selain itu, kata dia, setiap kementerian telah memiliki unit pengelola penyampaian LHKPN. "Unit tersebut dapat membantu dan jika dibutuhkan, dapat berkoordinasi dengan KPK atau datang langsung ke KPK. Kami telah tugaskan tim untuk memfasilitasi pelaporan tersebut," jelas dia.
 
Febri menegaskan dasar hukum kewajiban pejabat menyampaikan LHKPN. Hal ini tertuang di Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
 
"(UU KPK) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi," ucap Febri.
 
Masalah ini juga sudah diatur KPK dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Masing-masing kementerian/lembaga juga punya aturan soal LHKPN.

ANTARA

Berita Terkait