Selasa, 10 Desember 2019 | 11:51:12 WIB

Polisi Bongkar Usaha Pemalsuan KIR di Jakarta Utara

Senin, 11 November 2019 | 09:14 WIB
Polisi Bongkar Usaha Pemalsuan KIR di Jakarta Utara

Barang bukti berupa kartu uji berkala kendaraan bermotor palsu yang disita polisi dari tersangka. (FOTO: MEDCOM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Cilincing menangkap dua tersangka yang terlibat kasus pemalsuan KIR di Jakarta Utara. Kedua tersangka berinisial BS dan RA itu telah beraksi sejak 2007.
 
"Sindikat pemalsuan buku KIR ini dilakukan oleh bapak dan anak dengan modus biro jasa. Tersangka atas nama BS selaku ayah membuka biro jasa dari tahun 2007. Dalam prosesnya mereka melakukan pemalsuan terhadap beberapa pekerjaan yang diurus oleh biro jasa tersebut," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budhi Herdi Susianto, di Polres Jakarta Utara, Minggu, 10 November 2019.
 
BS mengajarkan anaknya, RA, memalsukan KIR. RA mulai diajak terjun ke praktik haram itu setelah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

"Anaknya diajarkan untuk melakukan pemalsuan. Saat penangkapan, yang bertindak melakukan pemalsuan adalah anaknya, sedangkan bapaknya sebagai marketing atau yang menerima pekerjaan dari pihak lain," jelas Budhi.
 
Dari pengungkapan sindikat tersebut, polisi menyita 530 buku KIR palsu, 730 stiker masa berlaku uji berkala, 15 lembar kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan barang, 6 pelat peneng Dinas Perhubungan, 39 cap stempel, dan sejumlah barang bukti pendukung lainnya.
 
"Kami juga mengamankan beberapa alat yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan tindak pidananya antara lain ada stempel-stempel, perangkat komputer dan printer, beberapa peneng yang biasa digunakan saat uji KIR," kata Budhi.
 
Budhi masih mengembangkan kasus ini. Polisi juga masih mengejar tersangka lain berinisial ND yang telah berstatus DPO. ND diduga sebagai penyedia buku KIR kosong. Atas pemalsuan KIR ini, kedua tersangka dijerat pasal 263 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

MEDCOM

Berita Terkait