Jumat, 13 Desember 2019 | 17:14:48 WIB

Tokoh Pemuda 6 Desa Nilai Permendagri Tidak Akan Mampu Selesaikan Tapal Batas Halut-Halbar

Minggu, 24 November 2019 | 13:59 WIB
Tokoh Pemuda 6 Desa Nilai Permendagri Tidak Akan Mampu Selesaikan Tapal Batas Halut-Halbar

Ilustrasi - Dirjen Tapal Batas dari Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan verifikasi data faktual Halut-Halbar di Desa Akelamokao, Rabu (2/11/2017). (Foto: Ist/Lindo)

HALBAR, LINDO - Kasus tapal batas diwilayah enam desa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) di Provinsi Maluku Utara, hingga kini belum juga mampu menunjukan ke arah titik yang lebih terang.

Demikian hal itu ditegaskan Tokoh Pemuda Masyarakat Jailolo Timur Asnawi Hi Muhammad pada media ini di desa Akelamokao, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halbar, Sabtu (23/11/2019).

Lebih lanjut Asnawi menjelaskan persoalan tapal batas di Halut-Halbar ini sengaja di desain konsep agar penyelesaian tidak melahirkan sebuah konflik batas yang berujung pada caos. Kasus ini Asnawi menilai akan menjadi sebuah permasalahan yang menjadi lahan bienis para elit politik semata diwilayah ini.

"Saya rasa konflik tapal batas Halut-Halbar ini sengaja dipelihara oleh pemerintah agar semua bisa memanfaatkan situasi ini demi kepentingan isi perut mereka. Lahan bisnis politik para elit di Maluku Utara sengaja dibiarkan agar mereka bisa meraup keuntungan dalam kasus tapal batas di Halut-Halbar," katanya.

Asnawi sangat menyesalkan kasus tapal batas diwilayahnya sengaja dibiarkan hingga berlarut-larut sampai puluhan tahun. Apalagi dengan tidak adanya niat ketulusan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tapal batas yang sangat berlarut-larut ini.

"Sebenarnya kasus tapal batas diwilayah kami ini sudah lama dan paling terlama di Indonesia. Tidak ada konflik batas wilayah di negeri ini yang dibiarkan hingga berlarut-larut, hanya ada di wilayah kami saja yang sengaja dibiarkan oleh pemerintah disini. Kasus ini sudah banyak menguras enerji kami dan sudah mengorbankan pikiran, tenaga dan pekerjaan kami selama ini. Bahkan sudah banyak korban dari persoalan ini, kami sangat lelah dan sangat sedih," ujarnya.

Dalam kasus ini, Asnawi lebih banyak menyinggung soal sisi kehidupan peredaban manusia, termasuk soal adat, budaya dan sejarah kesultanan Jailolo. Kasus tapal batas diwilayahnya menurut dia, harus juga dilihat dari aspek adat dan sejarah, karena hal itu juga mampu menunjukan kearah titik yang lebih terang.

"Kasus tapal batas ini sudah membuat kami keluarga disini menjadi terbelah menjadi kotak-kotak, ada yang memilih hijrah, ada juga yang memilih menghianati perjuangan leluhur kita. Padahal kalau ditinjau dari aspek adat, dan sejarah, enam desa ini wilayahnya berada dibawah kepemimpinan Kesultanan Jailolo. Makanya adat bisa menjawab tantangan itu, lihat saja nanti, kalau tidak ada penyelesaian di tangan pemerintah," tandasnya.

Didesak soal putusan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) soal penyelesaian batas wilayah Halut-Halbar yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Asnawi berharap agar putusan itu harus mampu mengembalikan batas wilayah antara Halut Halbar yang berada di dusun Kobok, Desa Dumdum.

"Tidak ada kata lain, selain mengembalikan hak-hak kami, aspirasi kami, yaitu kembalikan 6 desa pada Kesultanan Jailolo, bukan dipaksakan dengan UU Nomor 1 tahun 2003, lalu kita disuruh gabung ke Halut dengan budaya adat yang ada di hibualamo, Tobelo dengan dijabat oleh Jiko Makulano," terangnya.

Asnawi berpendapat, jika Permendagri itu di sosialisasi pada 6 desa, tentunya hal ini akan menimbulkan reaksi baru di masyarakat, baik itu masyarakat Halut, dan masyarakat Halbar. Pemerintah dan aparat penegak hukum kata dia sebaiknya berkonsentrasi dalam pembangunan 6 desa, aparat penegak hukum juga ikut mengawal dalam menciptakan kedamaian di wilayah batas Halut-Halbar yang selama ini tidak kunjung selesai.

"Nanti saja kami ingin lihat isi permendagri tersebut, dia datang untuk membela kepentingan orang banyak atau dia hanya hadir mementingkan sekelompok orang yang memecah belah persatuan orang banyak. Kita ingin tahu subtansi dari isi permendagri itu. Jangan-jangan ini hanya rekayasa para elit di atas yang sengaja mendesain permainan ini. Perlu kita istiar dan waspada saja," pungkasnya.

ALDY

Berita Terkait