Jumat, 13 Desember 2019 | 18:35:49 WIB

Tokoh Pemuda 6 Desa Masih Ragu Isi Permendagri Nomor 60 2019

Sabtu, 30 November 2019 | 14:54 WIB
Tokoh Pemuda 6 Desa Masih Ragu Isi Permendagri Nomor 60 2019

Peta batas wilayah 6 desa yang tertuang dalam permendagri nomor 60 tahun 2019 yang beredar di masyarakat di Halut-Halbar. (Foto: Aldy/Lindo)

HALBAR, LINDO - Tokoh Pemudah enam Desa Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Arwin Jamrud meragukan isi peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 60 tahun 2019.

Arwin berpendapat, isi permemdagri itu masih belum memenuhi syarat karena dalam penandatanganan permendagri itu, menteri dalam negeri Tjajo Kumolo tidak ikut membubuhkan tandatangan dalam permemdagri itu. Termasuk Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum HAM Republik Indonesia yang juga tidak ikut membubuhkan tandatangan maupun memberikan cap stempel atas nama lembaga kementerian tersebut.

"Kalau saya lihat isi permendagri 60 tahun 2019 yang bertanda tangan dan memberi cap stempel adalah dari Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, bapak R. Gani Muhammad. Sedangkan dua lainnnya seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kemenhukum HAM RI, Widodo Ekatjahjana, tidak sama sekali ikut membubuhkan tandatangan maupun ikut memberikan cap setempel dari masing-masing kedua kementerian itu. Jadi menurut saya permendagri nomor 60 itu masih samar-samar," kata Awin dalam wawancaranya.

Dalam kesempatan itu, Awin juga memberikan ucapan selamat pada Bupati Danny Missy soal kinerjanya selama lima tahun ini yang sudah melepaskan tiga wilayah kecamatan di kabupaten Halbar, yaitu kecamatan Loloda, kecamatan Jailolo Selatan dan kecamatan Jailolo Timur.

"Saya memberikan apresiasi perjuangan Bupati Danny Missy selama 5 tahun yang telah menyerahkan 3 kecamatan yang hilang di peta titik koordinat dalam permendagri 60 itu. Muda-mudahan pada periode berikutnya hal itu menjadi bahan evaliasi bagi Danny Missy," tandasnya.

Dalam keterangan itu, Awin ingin mempertegas soal keputusan tapal batas ini, jika pemerintah tidak benar-benar mempertimbangkan soal sisologis dan filosofi masyarakat 6 desa, maka keputusan itu akan berdampak buruk bagi masyarakat 6 desa.

"Kalau ditinjau dalam aspek fakta dilapangan, maka ada kebenaran dan keadilan disana. Pemerintah harus liat itu, jangan karena ada faktor-faktor lain, lalu kebenaran dan keadilan itu diabaikan begitu saja. Coba kalian arif dan bijak mengkaji persoalan 6 desa, jangan karena emosi lalu kalian memfonis bahwa persoalan ini sudah berakhir, oh jangan semau gue," ucap Awin.

Awin yang juga Sekretaris Aliansi Masyarakat Jailolo Timur meminta pada semua masyarakat yang ada di Maluku Utara jangan menggiring persoalan ini seakan-akan masyarakat 6 desa tidak tunduk pada undang-undang. Ia menggaris bawahi bahwa persoalan 6 desa adalah persoalan masyarakat Jailolo Timur yang mayoritas memiliki nilai-nilai historis sejarah dan budayanya. Termasuk nilai-nilai leluhur mereka yang selama ini disuarakan.

"Intinya, kami masyarakat 6 desa selalu patuh pada aturan dan undang-undang yang ada, tapi kalau ada sebuah keputusan yang tidak memihak pada nilai-nilai kearifan lokal, maka hancurlah negeri dan bangsa ini," bebernya.

Dalam akhir wawancara itu, Awin meminta pada seluruh masyarakat 6 desa dan masyarakat yang ada di Maluku Utara, agar selalu menahan diri dan jangan terjebak pada orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang ingin mengacaukan wilayah 6 desa.

"Kalau anda ingin agar tidak terjadi gejolak ditengah-tengah masyarakat, maka semua pihak harus menahan diri jangan sekali-kali terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Semua harus "koling daown" jangan ikut-ikut memanasi suasana di 6 desa," pintahnya.

ALDY

Berita Terkait