Minggu, 08 Desember 2019 | 11:26:40 WIB

Gubernur Malut dan Bupati Halut-Halbar Harus Bertanggungjawab Jika Terjadi Caos

Sabtu, 30 November 2019 | 15:07 WIB
Gubernur Malut dan Bupati Halut-Halbar Harus Bertanggungjawab Jika Terjadi Caos

Peta wilayah tapal batas Halut-Halbar yang beredar di masyarakat 6 desa. (Foto: Aldy/Lindo)

HALBAR, LINDO - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 yang baru-baru ini beredar di masyarakat enam desa, baik itu masyarakat kabupaten Halmahera Barat (Halbar) maupun masyarakat kabupaten Halmahera Utara (Halut), adalah sebuah produk permendagri yang belum disampaikan secara resmi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi Maluku Utara (Malut) dan pemerintah kabupaten Halut-Halbar.

Sesauai data yang beredar dimasyarakat bahwa permendagri nomor 60 tahun 2019 itu adalah sebuah produk permendagri yang tidak di akui keabsahannya. Mengapa tidak, karena dalam isi permemdagri itu telah banyak sekali keganjalan yang sudah menyimpan perjuangan masyarakat enam desa yang ada di kecamatan Jailolo Timur.

Salah satu tokoh pemuda enam desa di Jailolo Timur, kabupaten Halbar, Ahmad Jalal menyesalkan adanya isi permendagri itu. Dia tidak terima hasil permendagri nomor 60 yang beredar di masyarakat. Menurutnya, fakta dilapangan tidak sesuai dalam terbitnya permendagri itu.

"Saya sudah pelejari isi permendagri itu dan hasilnya saya berkesimpulan bahwa nilai-nilai perjuangan 6 desa dan tim verifikasi dari mendagri telah mengabaikan semangat perjuangan para kepala desa dan pemerintah kabupaten Halbar, termasuk masyarakat di Jailolo Timur," kata Ahmad.

Dalam kesempatan itu, Mad menegaskan jika nanti masyarakat Jailolo Timur menolak keaslian isi permendagri itu, maka yang akan bertanggungjawab dalam hal ini adalah Gubernur Malut AGK dan dua bupati Halut-Halbar, Danny Missy dan Frans Manery. Merekalah kata dia, yang harus bertaggungjawab penuh jika ada gesekan dari masyarakat soal isi permendagri itu.

"Kalau terjadi gejolak di masyarakat 6 desa di kecamatan Jailolo Timur, maka yang harus ikut bertanggungjawab adalah Gubernur AGK, Bupati Halbar Danny Missy dan bupati Halut Frans Manery. Mereka-mereka inilah yang selama ini bartanggngjawab dalam urusan penyelesaian 6 desa baik di provinsi dan di pusat kemendagri," tegasnya.

Lebih lanjut, Mad mengungkapkan gubernur AGK selama ini telah mengabiakan nilai-nilai leluhur masyarakat 6 desa. Bagaimana tidak, hasilnya AGK sudah memhongi masyarakat 6 desa. Dia selama ini banyak membuat janji-janji pada masyarakat 6 desa, termasuk dia mengtakan akan mengembalikan 6 desa ke pangkuan Halbar.

"Gubernur AGK telah mengabaikan semangat masyarakat 6 desa, termasuk telah menghianti nilai-nilai leluhur kita. AGK juga banyak buat janji-janji pada kami untuk selesaikan tapal batas di 6 desa. Disetiap acara di wilayah 6 desa, AGK selalu berjanji akan mengembalikan 6 desa di kabupaten Halbar, buktinya penyelesaian yang dikirim dari kemendagri adalah titik koordinat yang memperjelas janji AGK selama ini," tuturnya.

Diakhir wawancaranya, Mat sangat meyesalkan dengan sikap pemerintah, baik itu Kemendagri, Pemprov Malut dan pemda Halbar. Karena dalam putusan permendagri sangat jelas tidak berpihak pada masyarakat 6 desa.

"Saya anggap putusan dalam permendagri diatas 75 persen tidak ada sama sekali yang memihak pada masyarakat 6 desa di kabupaten Halbar. Jadi kesimpulan saya jika ada gelombang protes isi permendagri itu, maka Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Malut harus bertanggungjawab semuanya," urainya.

ALDY

Berita Terkait