Selasa, 22 September 2020 | 01:49:16 WIB

Camat Jailolo Timur Pimpin Rapat Koordinasi 6 Kepala Desa di Akelamokao

Senin, 9 Desember 2019 | 20:34 WIB
Camat Jailolo Timur Pimpin Rapat Koordinasi 6 Kepala Desa di Akelamokao

Rapat koordinasi antara camat Jailolo Timur dengan para kepala desa dan tokoh masyarakat di kantor Camat Jailolo Timur, kab Halbar, Sabtu (7/12/2019). (Foto: Aldy/Lindo)

HALBAR, LINDO - Rapat koordinasi antara Camat Jailolo Timur dengan enam kepala desa untuk menyikapi soal situasi terkini pasca terbitnya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 60 tahun 2019.

Rapat koordinasi yang di pimpin oleh Camat Jailolo Timur Awat Lolori itu meminta pada enam kepala desa untuk menjelaskan soal pasca permendagri nomor 60 tahun 2019, terkait soal reaksi masyarakat dan tuntutannya selama permendagri itu berlaku.

"Kami di desa Tetewang saat ini keluhannya masyarakat hanya sebagaian penduduk yang rumah tinggalnya masuk ke wikayah kabupaten Halmahera Utara. Nah hal inilah yang dipertanyakan masyarakat saya pak," kata Kades Tetewang.

Sementara, di desa Pasir Putih, kadesnya menjelaskan wilayahnya secara titik koordinat mematok daerahnya semua penduduk masuk ke kabupaten Halmahera Utara. Namun secara kewilayaan Halmahera Barat sangat di untungkan.

"Coba anda lihat secara detail peta titik koordinat yang tercantum dalam permendagri nomor 60 2019, disitu wilayah Halut sangat dominan soal penduduknya, habis semua warga saya masuk ke batas Halut. Kalau dari segi kewilayahan adminstrasi memang Halbar sangat dominan. Jadi tolong dicatat bahwa desa Pasir Putih semua warga saya habis ditelan oleh permendagri nomor 60 itu," tandasnya.

Sementara dari desa Akesahu, menuturkan bahwa wilayahnya saat ini situasi aman terkendali. Namun saja, dia mengakui desanya memang dibelah jadi dua. Tapi kata dia, masyarakat meminta mereka akan pindah dari batas permendagri 60 itu.

"Saya sudah jelaskan semua pada masyarakat soal isi permendagri itu. Namun mereka bersikeras agar rumah mereka juga ikit dipindahkan ke batas Halbar. Mereka tidak mau bergabung dengan warga Halut," ujarnya.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh kades Akelamokao Jabid Abdullah. Ia meminta pada pemda Halbar dan Pempv Malut agar segera merealisasikan tuntutan masyarakat soal kode desa yang di janjikan oleh pemerintah pusat. Termasuk soal pejelasan peta titik koordinat yang selama ini beredar di masyarakat. Jangan sampai hal ini bisa berlarut-larut akibat janji-janji pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

"Sampai kode desa Akelamokao tidak diterbitkan oleh pemerintah pusat , maka jangan coba-coba tim sosialisasi turun ke desa saya, masyarakat tidak akan terima mereka. Soalnya masyarakat saya sudah bosan dengan janji-janji pemerintah selama ini," ujarnya.

Kepala desa Bobaneigo, Abdulah Fara dalam paparannya, hanya mengingatkan pada pemerintah agar supaya mereka bisa merealisasikan janji-janji mereka selama ini. Kades juga berharap agar pelaksanaan tuntutan masyarakat yang termuat dalam kesepakatan bersama dengan Gubernur secapatnya direalisasi.

"Kalau kita lengah, maka inisiatif pemerintah hanya memilih diam seribu bahasa. Model pemerintah kita saat ini suka membohongi masyarakatnya. Untuk itu kita selalu waspada dalam perjuangan ini, dan itu harus gol, jangan ditunda-tunda lagi, tetap semangat dan tetap solid dalam tim kita," tuturnya.

Sedangkan dalam rapat itu, kepala desa Dum-dum yang wilayahnya tidak masuk dalam peta titik koordinat memilih absain. Hanya yang hadir 5 kepala desa di Jailolo Timur.

Camat Jailolo Timur Awat Lolori yang memimpin rapat dalam forum itu menegaskan usulan dan keluhan para kepala desa dan masyarakat enam desa akan disampaikan melalui pimpinannya pada rapat kerja senin nanti.

"Terimakasih atas laporan bapak-bapak, saya akan catat secara tertulis dan laporan ini akan saya tindaklanjuti ke pimpinan saya pada senin nanti. Usulan dan keluhan anda akan saya tindaklanjuti dan akan saya laporkan ke bupati," paparnya.

Mantan Ketua Panwas Halbar itu mengakui, rapat hari ini hanya meminta perkebangan soal status enam desa pasca terbitnya permendagri nomor 60 tahun 2019. Dia juga mengakui bahwa laporan secara resmi bentuk lisan sudah ia sampaikan ke bupati Danny Missy, namun secara tertulis belum ia serahkan.

"Kalau laporan lisan sudah saya sampaikan ke bapak bupati Danny Missy, tinggal secara tertulis belum saya laporkan. Adanya rapat hari ini, muda-mudahan saya bisa tau perkebangan baru di enam desa soal terbitnya permendagri 60 itu," urainya.

ALDY M

Berita Terkait