Senin, 10 Agustus 2020 | 06:49:00 WIB

Hartono Tanuwidjaja Apresiasi Lelang Jabatan Kajari Dan Kajati

Senin, 9 Desember 2019 | 19:22 WIB
Hartono Tanuwidjaja Apresiasi Lelang Jabatan Kajari Dan Kajati

Hartono Tanuwidjaja.(FOTO : SUARAKARYA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Praktisi Hukum Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL mengapresiasi rencana Kejaksaan Agung yang akan melaksanakan program lelang jabatan untuk posisi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di seluruh Indonesia. Namun advokat senior itu berharap jangan sampai lelang jabatan tersebut disalahgunakan.

Menurutnya, pogram Jaksa Agung Republik Indonesia (RI) ST Burhanuddin itu merupakan langkah baik. Lelang jabatan Kajati dan Kajari itu merupakan bagian reformasi birokrasi di lembaga Adhiyaksa tersebut. Namun demikian, agar lelang jabatan tetap obyektif, maka sebaiknya dibuat dulu kriteria dan aturan main untuk proses lelang yang tegas dan jelas. 

“Jangan sampai para peserta lelang jabatan hanya diikuti oleh pihak yang mampu secara finansial tetapi minus pemenuhan kriteria. Atau lebih diprioritaskan yang punya “jalur” atau backing di dalam. Hal-hal negatif seperti itu harus benar-benar dijauhkan,” kata Hartono yang juga sebagai Advokat Senior, di Jakarta, Senin (9/12).

Selama ini lanjutnya, proses penempatan Kajari dan Kajati diduga lebih mengutamakan orang-orang yang dipilih pimpinan-pimpinan Kejaksaan Agung. Unsurnya bisa saja berdasarkan nilai paket dan faktor kedekatan atau lobi serta seringnya silaturahmi. Sebab, bukan rahasia lagi kalau untuk mendapatkan jabatan di institusi-institusi pemerintah tidak ada yang jatuh dari langit atau gratis. Semua ada hitung-hitungannya.

Pria penyuka olahraga tinju ini menilai, program yang akan dilaksanakan Jaksa Agung ST Burhanuddin, sesungguhnya sangat baik dalam hal mendukung reformasi birokrasi. Khususnya keterbukaan Sumber Daya Manusia (SDM) di luar institusi yang terbaik dengan mendasarkan pada merit system. Namun demikian, Hartono tetap meminta ST Burhanuddin tidak melupakan program pembinaan internal untuk mempersiapkan jaksa-jaksa terbaik di Kejaksaan. "Karena bagaimanapun yang mengetahui persoalan di dalam Kejaksaan tentunya orang yang dari awal berkarir di kejaksaan meniti karir sebagai jaksa," jelasnya.

Dalam hal ini tambah Hartono, Kejaksaan Agung perlu membuat indikator penilaian yang jelas untuk mengukur profesionalitas dan integritas jaksa-jaksa. "Efektif apa tidak untuk mendorong profesionalitas jaksa tentu perlu alat ukur yang jelas dan batu ujinya, setidaknya membuka ruang perbaikan dari luar bagi tercerminnya sikap profesionalitas lembaga Adhiyaksa," ujar kolektor lukisan ini.

Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam pelaksanaan lelang jabatan posisi Kajati dan Kajari untuk tahap awal disebut-sebut bakal menjadikan wilayah DKI Jakarta sebagai pilot project. Uji publik lelang jabatan bakal digelar di Jakarta pada 16 Desember 2019. Para calon akan mengikuti tahapan uji kemampuan.

Hartono menilai program ini dapat mendorong profesionalitas kinerja jika aturan mainnya bagus. "Lelang jabatan tentu saja akan meningkatkan dan mendorong profesionalitas, sebab kompetisi positif dan uji publik membutuhkan prestasi kinerja, kompetensi yang dapat dinilai secara terbuka, transparan dan objektif," terang Hartono.

Bahkan boleh jadi ini sudah lama didambakan para jaksa, karena dinilai sebagai penerapan reformasi birokrasi dan revolusi mental di Korps Adhyaksa. "Dengan demikian para jaksa dan pegawai Kejaksaan memiliki keyakinan bahwa ada karir yang pasti dan terukur sehingga institutional trust oleh para jaksa dan pegawai kejaksaan semakin tinggi. Kebijakan ini menjadi hal positif karena semua akan terukur karirnya. Tidak ada lagi yang tidak transparan dan tidak bisa diuji publik," paparnya.

Namun selain mempunyai aturan main dan kriteria yang jelas, Hartono juga menyarankan agar proses lelang jabatan terbuka itu mencantumkan kriteria umum dengan spesifikasi assessment, khususnya terhadap kebutuhan di masing-masing kejati  maupun kejari sesuai karakteristik wilayah hukum kejaksaan setempat.  "Kebutuhan pimpinan tentu memastikan seluruh target kinerja tercapai dan wajib disinergikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itulah uji publik dan target kinerja yang jelas akan menjadi standar yang komprehensif melalui lelang jabatan," jelasnya.

Hartono menilai, lelang jabatan itu sebuah terobosan besar dalam membuka ruang profesionalisme bagi para jaksa dalam membangun karir mereka secara individu maupun kelembagaan. Dengan begitu, pimpinan Kejaksaan Agung sendiri dapat mengetahui secara langsung kompetensi maupun integritas calon-calon Kajari dan Kajati yang akan membantunya membangun kejaksaan minimal lima tahun ke depan.

“Lewat proses lelang jabatan tersebut Jaksa Agung akan terbantu menyeleksi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki jajarannya yang notabene lepas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme,” kata Hartono, yang merasa yakin dengan lelang jabatan nantinya mampu semakin menghadirkan kepercayaan publik pada kinerja kejaksaan. 

Untuk itu tambahnya, pimpinan Kejaksaan Agung diminta mengawasi secara ketat pelaksanaan visi misi para kajari dan kajati terpilih agar tak menyimpang dari visi misi kejaksaan secara kelembagaan. “Jangan sampai kesempatan besar ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kroninya,” pungkasnya. (ARMAN R)

Berita Terkait