Kamis, 09 April 2020 | 00:45:24 WIB

DPW Srikandi Pemuda Pancasila Gelar Dialog Publik 'Hari Ibu'

Rabu, 25 Desember 2019 | 11:37 WIB
DPW Srikandi Pemuda Pancasila Gelar Dialog Publik 'Hari Ibu'

(FOTO: IMELDA/LINDO)

TERNATE, LINDO - Dalam rangka memperingati Hari Ibu atau hari pergerakan perempuan Indonesia yang jatuh pada 22-25 Desember, maka Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Maluku Utara menggelar dialog publik dengan tema "Perempuan, Kekerasan dan Kebebasan Individu" dengan menampilkan narasumber dari perwakilan perempuan di parlemen Nurlaila Syarif Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate dan Nursadewa Safar Aktivis perempuan Maluku Utara yang juga sebagai Direktur LSM Daurmala.

Hadir juga dalam dialog tersebut perwakilan-perwakilan gerakan perempuan dan gender seperti Women's March kota Ternate, Komunitas Pecinta Gender kota Ternate , API Kartini Kota Ternate, Brinus Maluku Utara dan beberapa komunitas- komunitas pergerakan perempuan di Maluku Utara.

Dalam paparannya Nurlela Syarif menyampaikan bahwa mereka di parlemen telah melahirkan beberapa prodak hukum berupa peraturan daerah (Perda) yang responsif gender.

"Perda ini merupakan payung hukum yang melindungi hak-hak perempuan di kota Ternate," katanya.

Sebagai wakil rakyat Nela sapaan akrabnya sangat mengapresiasi kegiatan dialog tersebut karena dengan kegiatan-kegiatan seperti ini pihaknya dapat menggali aspirasi masyarakat yang akan di perjuangkan di legislatif.

"Saya berkeinginan berharap agar kegiatan-kegiatan seperti ini harus terus di laksanakan, supaya hak-hak masyarakat dan hak-hak perempuan akan kami perjuangkan di parlemen nanti," ujarnya.

Sebagai koordinator kegiatan dialog publik, Imelda Tude menyampaikan kepada awak media bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Srikandi Pemuda Pancasila dalam memperingati hari Ibu atau hari pergerakan Perempuan Indonesia.

Aktifis Perempuan Maluku Utara ini menuturkan beberapa bulan terakhir ini pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara terus mencuat, seperti kasus Kiki Kumala yang menjadi trending topik pemberitaan media Maluku Utara dan di ikuti oleh kasus-kasus kekerasan lainnya.

"Ini merupakan warning bagi kita masyarakat bahwa kekerasan seksual sebagai bentuk perilaku yang memiliki muatan negatif yang harus di lawan oleh semua pihak," tutur Imel.

Lebih lanjut Imel menegaskan, prinsip dasar dari feminisme dan bagaimana rape cultur masih terjadi di Indonesia teristimewa di Maluku Utara karena masyarakat mengganggap tindak pemerkosaan sebagai sesuatu yang normal dan itu berkaitan erat dengan perilaku atau sikap masyarakat terhadap perkara seksualitas yang di antaranya adalah Victim Blaming, objektifikasi seksual dan perilaku pembiaran lainnya.

Imel berharap agar kedepan diskusi-diskusi ini harus terus digelar agar semua perempuan dan anak-anak lebih memahami lagi.

"Saya nilai diskusi-diskusi seperti ini sangat penting di lakukan. Termasuk bekerja sama dan menggandeng pemangku kepentingan lainnya untuk menggelar kegiatan-kegiatan serupa dan terus mengkampanyekan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak," paparnya.

ALDY ABAS

Berita Terkait