Kamis, 09 April 2020 | 00:30:21 WIB

Laut China Selatan, Indonesia harus Bagaimana...  

Selasa, 7 Januari 2020 | 14:49 WIB
Laut China Selatan, Indonesia harus Bagaimana...   

JAKARTA, LINDO - Indonesia merupakan suatu  negara kepulauan (Archipilagic State) berdasarkan legalitas Hukum Laut Inter atau Unclos 1982. Menghadapi persoalan Laut China Selatan yang saat ini sedang  meningkat eskalasinya, maka Indonesia harus mengambil tindakan tegas.

Sikap tegas tersebut melalui  strategi yang jitu, mengingat banyak nya pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal Nelayan Asing, bahkan KIA (Kapal Ikan Asing) tersebut dikawal oleh Kapal Coast Guard , terutama dari Negara China dan Vietnam.

Di samping itu pula, Laut China Selatan (LCS) menjadi wilayah dispute dari beberapa negara serta banyaknya kepentingan bagi negara negara besar lainnya.  Maka Indonesia perlu menerapkan strategi yang tepat.

Apa sesungguhnya Pelanggaran kapal Coast Guard (CG) China di ZEEI laut Natuna, yaitu :

1. Melakukan provokasi karena mengawal Kapal ikan China melakukan giat illegal dan menghalau  Kapal patroli Indonesia yg akan melaksanakan penegakan hukum di ZEEI Natuna

2. Kapal Coast Guard China melakukan Occupasi di ZEEI, bukan kegiatan pelayaran biasa, diperkuat dengan klaim China pada 9 dash line.

3. Kapal Coast Guard China mengganggu eksplorasi dan eksploitasi serta  membahayakan keamanan negara pantai.

 
Berdasarkan Unclos 1982, wilayah Kedaulatan (Sovereignty) Indonesia sampai 12 mil laut dari garis pangkal (Laut Teritorial).

Sedangkan ZEEI Indonesia mempunyai Hak Ekslusif berupa Hak Berdaulat (Sovereign Right) untuk melakukan Eksplorasi, Eksploitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA), termasuk pengelolaan dan pengawasan Perikanan pada Pasal 56, 58, 62 unclos 1982.

KIA China yg menangkap ikan di ZEEI Natuna, jelas melanggar hukum, sehingga perlu diambil tindakan tegas , di mana TNI, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) mempunyai tugas Polisionil, yakni menegakkan hukum di perairan yurisdiksi nasional


Apakah kekuatan militer perlu dilibatkan ...

 
Sangat Perlu, untuk membuat dampak deterrence. Berdasarkan Undang - Undang (UU) No.34 tahun 2004, maka TNI memiliki tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah perairan yurisdiksi nasional, serta menjaga wilayah Perbatasan.

 
Indonesia berbeda dengan Negara lain dalam hal tugas menjaga wilayah di  ZEEI & wilayah perbatasan laut, seperti China, Australia, Vietnam dan negara lainnya. Mereka lebih mengedepankan kapal Coast Guard nya , sedangkankan Indonesia bisa mengedepan Kapal - kapal Militer atau Kapal Pemerintah (Bakamla, KKP, Polairud, dan lainnya) atau secara interoperability maju bersama ke depan,  tergantung eskalasi dan kondisi di daerah operasi.

Sikap Indonesia saat ini melaksanakan OPS siaga Tempur dibawah Pangkogabwilhan merupakan tindakan yang tepat untuk menjaga keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di sisi lain untuk merespon tindakan provokasi China dan juga untuk menunjukan kepada dunia internasional, bahwa Indonesia sangat serius dalam menjaga keamanan wilayah NKRI.

 

NKRI Harga Mati, apa strategi yg semestinya Indonesia terapkan  :     

 
1. Pengendalian Laut yg kuat harus di lakukan oleh unsur-unsur maritim, yaitu : TNI, Bakamla, KKP, Polairud, dll. Mengingat laut tidak dapat dikuasi tapi hanya bisa di kendalikan.

Pengendalian laut harus di akukan oleh unsur2x Sea Power Indonesia (TNI, Bakamla, KKP dan lainnya). Bahkan saat ini  TNI telah menggelar Operasi siaga tempur di bawah komando Pangkogabwilhan 1,  ini merupakan tindakan yg hebat dan tegas serta membanggakan bagi Bangsa Indonesia yang berani menjaga keamanan wilayah NKRI melalui ops siaga tempur.

Operasi siaga Tempur sudah seyogyanya menjadi operasi rutin TNI sepanjang tahun , mengingat permasalahan LCS akan terus bergulir entah sampai kapan dan eskalasinya selalu berubah- ubah.

2. Effectif Occupation hrs di laksanakan dengan mengirim Armada Ikan Indonesia ke Laut Natuna dengan bobot kapal sekitar 500 GT, jika perlu KII (Kapal Ikan Indonesia) tersebut di awaki juga oleh beberapa personel dari Dinas Perikanan, Bakamla atau TNI AL, utk memberi kekuatan moril bagi para Nelayan.

Permudah perijinan bagi KII yg akan beroperasi di Laut Natuna /LCS, jika perlu dikawal seperti kapal Coast Guard China & Vietnam yang mengawal armada kapal ikannya.

3. Indonesia segera membentuk institusi maritim  yg menganut pendekatan Single Agency Multi Task dalam satu Entitas Nasional atau Unity of Indonesian Maritime Guard (IMG), atau Bakamla yang ada sekarang di transformasikan menjadi IMG atau Coast Guard.

Tujuan nya agar memiliki kekuatan hukum dan diplomasi yg kuat serta  disamping itu pula dpt berinteraksi dg dunia Internasional.

 
4. Tindakan diplomasi  melalui nota protes harus gencar di lakukan Oleh pihak Indonesia, terutama menghadapi klaim China

Namun Tindakan diplomasi harus diikuti oleh kehadiran unsur-unsur Patroli Laut yang bisa berdampak deterrence terhadap China, seperti operasi siaga tempur dibawah Pangkogabwilhan sudah sangat tepat dan harus gencar juga di ekspos melalui media.

5. Indonesia Memanfaatkan Industri Maritim utk segera mendesign dan membuat kapal - kapal ikan (penangkap & pengangkut) ukuran besar sekitar 500 GT agar bisa beroperasi di Laut Dalam, seperti di Natuna, dan KII tersebut dpt berfungsi juga sbg monitoring atau kaki tangan pemerintah serta melakukan tindakan Occupasi di Laut Natuna / LCS

 
6. Para Nakhoda kapal ikan yg berops di LCS  perlu di bekali pengetahuan ttg UNCLOS 82, dan Hukum hukum Laut Internasional lainnya, serta protap /sop.

 
7. ROE , SOP, Protap khusus di LCS segera di buat dan di terbitkan, shg Unsur-unsur patroli di laut tidak ragu-ragu dalam bertindak

 
8. KIA yg melakukan pelanggaran segera di usir keluar wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia.

 
Bagi KIA yang melakukan tindakan provokasi dan membahayakan, maka  aparat patroli laut dapat mengambil tindakan tegas sesuai protap, bahkan bisa melumpuhkan KIA tersebut.

Di mana Merah Putih Berkibar maka di situlah Kedaulatan NKRI ditegakkan, termasuk di KRI.

9. Segera melaksanakan sinkronisasi dgn berbagai stakeholder maritim Indonesia guna meyamakan presepsi utk mengambil tindakan dalam penegakan kedaulatan dan hukum di LCS, yg sementara ini bisa dituangkan dalam suatu Protap/SOP.
 
10. Menyusun draft RUU di Zona Tambahan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan pakar Hukum, yang merancang aktivitas dan sekaligus konsekuensinya bila terjadi pelanggaran hukum dan kedaulatan.

 
11. Menghadapi pelanggaran yang di lakukan oleh kapal - kapal Coast Guard asing, kapal pemerintah Asing atau bahkan kpl militer Asing, maka kapal patroli Indonesia mengacu pada  ROE, Hukum Luat Internasional, Unclos 82 dan Hukum Nasional yg berlaku, serta SOP/Protap khusus di LCS dalam menegakkan kedaulatan dan Hukum di perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia.

Yaitu:

- laksanakan komunikasi terus dengan meyakinkan status wilayah per Indonesia,

 - membayangi untuk berupaya menggiring kapal Asing tert keluar wilayah per Indonesia dengan formasi 2:1 jika perlu 3:1.

Jika perlu paduan unsur laut dan udara maritim

- dengan tegas mengusir sampai keluar sea borderm

 
- Aksi tegas sesuai ROE, terutama bila memasuki wilayah perairan teritorial Indonesia.

Demikian sekilas pandangan dalam menghadapi persoalan di LCS.  (Laksma TNI Roberth Tappangan)

Penulis berdinas di TNI AL.

 

Berita Terkait