Selasa, 21 Januari 2020 | 16:33:55 WIB

Kemnaker Siap Kelola BLK Milik Pemerintah Daerah Yang Terbengkalai

Kamis, 9 Januari 2020 | 19:40 WIB
Kemnaker Siap Kelola BLK Milik Pemerintah Daerah Yang Terbengkalai

(FOTO : HUMASNAKER/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap mengambilalih dan menerima pengelolaan Balai-balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Daerah (Pemda) di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota, yang  kondisinya terbengkalai dan tidak berfungsi secara optimal dalam menyelenggarakan pelatihan kerja.
 
"Kami siap menerima pengelolaan BLK milik Pemda yang tidak produktif menghasilkan tenaga kerja terampil karena menganggur lama selama di bawah kendali Pemda," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat menerima Gubernur Riau Syamsuar. Plt. Disnaker Riau Jonly dan Sesdisnaker Riau Zulkifli, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
 
Adapun tiga BLK milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang ingin diserahkan pengelolaannya kepada Kemnaker, yakni BLK Kota Pekanbaru, BLK Kota Dumai dan BLK Kabupaten Rokan Hulu. Penyerahan pengelolaan kepada Kemnaker, antara lain disebabkan minimnya anggaran BLK di tiga kabupaten/kota tersebut dan tidak fokusnya materi pelatihan BLK.
 
"Kemnaker memandang perlu adanya BLK Pusat minimal satu provinsi di setiap provinsi sebagai pembina. Kami akan bantu meningkatkan kualitas BLK milik Pemda secara bertahap," kata Menaker Ida didampingi Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Dirjen Binalattas) Kemnaker Bambang Satrio Lelono.  
 
Menurutnya, dengan pengambilalihan pengelolaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BLK-BLK dan memberikan manfaat yang maksimal untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja di daerah-daerah.
 
"Bila Pemda tidak mampu mengelola dan memanfaatkan keberadaan BLK, maka kita siap menampung dan mengambilalih pengelolaan dan aset BLK melalui kesepakatan bersama serta melalui prosedur yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terang Ida.
 
Ia mengungkapkan, banyak BLK UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) milik Pemda yang memerlukan pembenahan-pembenahan menyeluruh. Beberapa aspek yang harus dibenahi, yaitu infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas dan kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan serta manajemen pengelolaan BLK itu sendiri.
 
“Bila kita lihat dari BLK yang ada di daerah selama ini, akibat faktor keterbatasan dana mereka jadi kurang berkembang. Kalau ada daerah yang menyerahkan ke pusat ya kami terima. Selama ini BLK di daerah programnya kebanyakan juga dari kementerian, meski kepemilikannya ada di mereka, tapi programnya dari kementerian,” ujar menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
 
Ida mengakui, anggaran dari Pemda tidak diprioritaskan untuk pengembangan BLK, sehingga BLK di daerah menjadi sangat tergantung pada anggaran kementerian. Alhasil, untuk kebutuhan percepatan kompetensi tenaga kerja, ada beberapa BLK yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat.
 
“Kalau pengelolaan BLK itu diserahkan dari Pemda ke Pusat, itu merupakan hak Pemda. Walau bagaimanapun pusat harus siap menampung dan mengambil alih BLK dan pengelolaannya,“ kata Ida.
 
Hal senada dikatakan Dirjen Binalattas Kemnaker Bambang Satrio Lelono. Menurutnya, Kemnaker siap menerima BLK Pekanbaru, BLK Dumai dan BLK Rokan Hulu, sebagai wujud membantu program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan, dengan menempatkan BLK Pemerintah Pusat di Pemprov Riau.
 
Namun kata Satrio, sesuai regulasi yang ada, penyerahan BLK tersebut harus diserahkan ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Selanjutnya DPOD melakukan kajian sebelum diserahkan tiga BLK tersebut ke Pusat. Termasuk membentuk tim verifikasi untuk meninjau langsung ke tiga BLK yang barada di negeri Bumi Lancang Kuning tersebut. "Peninjauan dilakukan untuk melihat peralatan dan aset lainnya termasuk pegawai BLK," jelas Satrio.
 
Data Kemnaker mengungkapkan BLK milik pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 305 unit, yang terdiri dari BLK milik Kemnaker serta BLK milik Pemda tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. (ARMAN R)

Berita Terkait