Rabu, 03 Juni 2020 | 12:40:38 WIB

Pelaksanaan WBK Dan WBBM Dikalangan Kejaksaan Banyak Lips Service

Minggu, 26 Januari 2020 | 21:42 WIB
Pelaksanaan WBK Dan WBBM Dikalangan Kejaksaan Banyak Lips Service

(FOTO : KEJARIYOGYAKARTA.GO.ID/LINDO)

JAKARTA, LINDO – Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan  Kejaksaan dan Pengadilan ternyata banyak penyimpangan, hanya lips service belaka

“Prakteknya masih banyak transaksi dagang hukum masih terus berlangsung. Tuntutan jaksa plus putusan Hakim di zaman now, dominan sudah diterbitkan berdasarkan nilai upeti yang disepakati. Keadilan itu seperti mahal dan wajib dibeli,” kata Praktisi Hukum yang tidak mau disebutkan identitasnya kepada Lindo, di Jakarta, Jumat (24/1/20).

Menurutnya, Zona Integritas WBK serta WBBM di lingkungan Kejaksaan dan Pengadilan terkesan hanya pencitraan semata, karena kinerja Kejaksaan yang masih terdapat oknum-okmum Jaksa menerima setoran upeti dari para Terdakwa/Terpidana untuk berdagang Hukum dan Keadilan

Ia mencontohkan, ada laporan tiga kasus pidana yang sudah diputus Inkracht oleh Pengadilan dan Mahkamah Agung (MA) tapi Terpidananya tidak dieksekusi oleh Kejaksaan untuk masuk ke tahanan guna menjalani masa Pidana yang sudah dijatuhkan oleh Hakim

“Seperti pihak Kejaksan Negeri (Kejari) Yogyakarta belum mengeksekusi terpidana kasus  penipuan Munesh Kumar yang oleh Mahkamah Agung (MA) dihukum 2,5 tahun penjara,” ungkapnya.

Padahal lanjutnya, putusan kasasi MA NO: 376/K/PID/2012 tanggal 17 Juli 2018 tersebut yang  telah menghukum terpidana Munesh Kumar, telah dikirim ke Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Numun terpidana Munesh Kumar belum dieksekusi Jaksa untuk  dijebloskan kepenjara guna menjalankan hukuman selama 2,5 tahun penjara.

Dalam amar utusan majelis hakim kasasi yang diketuai  Dr Suhadi SH, dan dua anggota masing masing Dr. Wahidin SH.MH serta Rudi Suwarsono SH M.Hum tersebut mengatakan, terdakwa Munesh kumar terbukti melakukan tindak pidana penipuan.

Karenannya, hakim  menjatuhkan pidana terjadap terdakwa selama 2 tahun 6 bulan, potong masa tahanan, dan memerintahkan agar terdakwa ditahan.

Berkas putusan  kasasi ini telah dikirim ke ke Pengadilan Yogyakarta tanggal 27 Juli 2018 lalu. Terhadap putusan kasasi ini,  pihak Kejaksanaan Negeri (Kejari) Yogyakarya atau Kejaksan Tinggi (Kejati) Yogyakarta belum memgeksekusi terpidana Munesh Kumar tersebut, meskipun kasusnya telah mempunyai kekekuatan hukum tetap atau inkracht.

Menurut informasi, belum dieksekusinya terpidana Munesh Kumar tersebut, karena diduga adanya pihak dari partai politik tertentu yang membekinginya, sehingga pihak Kejari dan Kejati Yogyakarta tidak mengeksekusi terpidana untuk dijebloskan kepenjara.

Belum lama ini juga, Munesh Kumar bersama dua terdakwa lainnya, yaitu Nand Kumar dan Muhamad, baru saja diadili di PN Yogyakarta, karena melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan merugikan negara/BNI sebesar Rp 15,9 milyar.

Dan oleh Jaksa penuntut umum mereka dituntut masing 1,5  tahun penjara. Kemudian hakim menghukum Munesh Kumar dan Muhamad masing selama 1,5 tahun penjara, sama dengan tuntutan Jaksa. Sementara Nand Kumar divonis  1 tahun penjara.

Terhadap kedua Terdakwa, Munesh Kumar dan Muhamad, majelis hakim memerintahkan ruko yang dijaminkan agar dilelang untuk mengganti kerugian negara. Dan bila masih belum cukup,  harta benda terdakwa yang lainnya juga agar disita dan dilelang untuk menutupi kekurangan tersebut.

Begitu juga Terdakwa Dalton Ichiro Tanonaka, Warga Negara Amerika Serikat/USA, yang melakukan tindak pidana penipuan dan sudah divonis Kasasi oleh MA selama 3 tahun penjara pada 2018 lalu, tapi belum dilakukan dieksekusi oleh Kejari Jakarta Pusat, untuk masuk ke tahanan guna menjalani masa Pidana yang sudah dijatuhkan oleh Hakim

Ditambah juga dengan Terdakwa Chandran J. Punjabi, Feriani Kusuma Intan dan Almeira Xaveria Kwani, Warga Negara Indonesia (WNI), yang masing-masing Terdakwa sudah divonis Kasasi 7 tahun dan 5 tahun, tetapi belum dilakukan eksekusi oleh Kejari Jakarta Pusat.

“Segala hal dinilai dengan uang dan diperjual-belikan. Tidak ada ada lagi saringan hati nurani, bahkan hati nurani para Penegak Hukum sudah sengaja dibuat tumpul akibat banyak faktor ekonomi yang membebani,” ujarnya. (ARMAN R)

Berita Terkait