Minggu, 27 September 2020 | 00:57:19 WIB

Kasal Hadiri Rapim TNI-Polri Tahun 2020

Selasa, 28 Januari 2020 | 19:43 WIB
Kasal Hadiri Rapim TNI-Polri Tahun 2020

(FOTO : DISPENAL/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji S.E., M.M., menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri tahun 2020, di GOR A. Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/1), yang dibuka Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P.

Selain Kasal, turut hadir Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si., Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., dan Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman.

Kegiatan Rapim TNI-Polri tahun 2020 yang diikuti 359 peserta yang terdiri dari 186 Pejabat Mabes TNI dan Angkatan serta 173 Pejabat Polri ini, mengusung tema “Dilandasi Profesionalitas, Soliditas, dan Sinergisitas, TNI-Polri Siap Mengamankan Pilkada Serentak tahun 2020 Serta Mengawal Pembangunan Nasional Dalam Rangka Menuju Indonesia Maju”.

Dalam sambutannya, Panglima TNI mengatakan, peran TNI dan Polri berada pada era perubahan yang terus berkelanjutan, semuanya bergerak dinamis, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Perubahan itu akan terjadi secara terus menerus dan tidak ada yang tetap statis di dunia ini,” jelas Panglima TNI.

Menurutnya, ada arah baru pasca reformasi, di mana terjadinya perubahan struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yaitu Polri harus dipisahkan dari ABRI, untuk memisahkan fungsi pertahanan dan fungsi keamanan. Dalam lingkup yang lebih luas, ada spektrum ancaman dan permasalahan-permasalahan bangsa yang harus dituntaskan secara bersama-sama antara TNI dan Polri di mana saat kondisi perang, militer harus memenangkan pertempuran, tetapi pada masa damai, militer harus persuasif.

“Ada transisi di antara dua kondisi, itulah blurring boundaries yaitu menjaga stabilitas keamanan terutama dihadapkan pada spektrum ancaman keamanan yang lebih luas dan spektrum tugas yang semakin melebar yang harus dituntaskan secara bersama (sinergi),” terangnya.

Panglima TNI juga memberikan penekanan mengenai Kebijakan TNI dalam menghadapi tugas ke depan, yakni pengamanan Pilkada secara Serentak dan PON XX. Pilkada serentak akan diselenggarakan kontestasi Pemilihan 9 Gubernur, 224 Bupati dan 37 Walikota di berbagai daerah.

Begitu juga pada pelaksanaan PON XX di Papua. Kegiatan ini perlu menjadi perhatian yang penting agar berjalan aman dan lancar. Aparat TNI-Polri perlu kerja sama yang bersinergi untuk mengamankan Papua dan daerah lainnya.

Selain itu, antisipasi dan siaga bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Setiap Komando atau Satuan Kewilayahan harus mempunyai analisa kerawanan dan rencana kontinjensi di wilayah tanggungjawabnya. 

Diakhir penekanannya, Panglima TNI mengatakan untuk selalu waspada terhadap eksploitasi sumber daya alam ilegal berlebihan, contohnya kasus di Laut Natuna Utara menjadi pelajaran penting agar tidak bisa terjadi di wilayah lain. Penambangan liar, penggundulan hutan yang merusak lingkungan harus dihentikan dan pelakunya harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. (ARMAN R)

Berita Terkait