Kamis, 02 April 2020 | 04:11:56 WIB

Menaker Minta Atase Ketenagakerjaan Lindungi Pekerja Migran Dari Penyebaran Corona

Selasa, 4 Februari 2020 | 21:35 WIB
Menaker Minta Atase Ketenagakerjaan Lindungi Pekerja Migran Dari Penyebaran Corona

(FOTO : HUMASNAKER/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menggelar teleconference dengan beberapa kepala perwakilan negara RI di luar negeri, yaitu Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong dan Korea Selatan.

Hal ini dilakukan dalam upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari risiko penyebaran yang semakin luas virus Corona, di luar wilayah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Melalui teleconference ini, Menaker Ida  ingin memastikan pencegahan penyebaran virus Corona dilakukan dengan baik dan memastikan PMI tak ada yang terpapar virus Corona serta meminta seluruh Atnaker mengaktifkan hotline service 24 jam. 

"Jika ada hal-hal mencurigakan yang dialami para pekerja kita, bisa langsung menghubungi hotline tersebut," kata Menaker, di kantor Kementerian  Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Selasa (4/2/20).

Teleconference ini lanjutnya, dilaksanakan sebagai salah satu bentuk koordinasi terkait permasalahan dan penanganan penyebaran virus Corona, menyusul hasil Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Menko Perekonomian, pada Senin (3/2/20) lalu.

Dalam arahannya, Menaker berharap  masing-masing perwakilan negara Republik Indonesia (RI) dapat terus melakukan himbauan dan monitoring secara melekat kepada Warga Negara Indonesia (WNI). Termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam upaya-upaya proteksi diri terhadap virus corona dengan tetap menjaga kondisi agar tetap tenang, sehingga tidak menimbulkan keresahan/kepanikan.

"Kami juga menghimbau perwakilan RI tetap melakukan koordinasi yang lebih intensif kepada kami (Pemerintah Pusat) dan pihak-pihak berwenang di negara penempatan dalam rangka memberikan pelindungan kepada WNI/PMI yang lebih optimal dengan tetap menjaga hubungan bilateral kedua negara secara baik," ujar Ida.

Terkait kebijakan pelarangan terhadap WNI untuk melakukan kunjungan ke daratan Tiongkok, Menaker menyatakan, Kemnaker akan segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terdaftar untuk melarang melakukan penempatan ke wilayah daratan Tiongkok. 

"Kemnaker juga menghimbau kepada perwakilan maupun P3MI agar melakukan pengetatan/pengurangan terhadap penempatan PMI kita, baik di Hong Kong maupun Taiwan, selama masa kritis ini berlangsung," kata Ida.

Sedangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Tiongkok yang berada di Indonesia tambahnya, TKA tetap bekerja seperti biasa dan Pemerintah tak akan menghalangi apabila TKA tersebut meminta untuk pulang ke negaranya.

Sementara TKA yang sedang berlibur ke Tiongkok, pemerintah memiliki kebijakan untuk memperpanjang visa (re-entry visa) selama 30 hari. "Pemegang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap) yang sudah overstay diberi kesempatan 30 hari ke depan," terang menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Menurutnya, TKA Tiongkok yang baru akan masuk ke Indonesia, TKA harus transit ke negara ketiga, seperti Hongkong atau Singapura untuk mengikuti protokol kesehatan di negara tersebut. 

"Di sini pun juga akan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Ini semua berlaku untuk semua negara karena protokol kesehatan sudah diatur oleh WHO," katanya.

Dalam acara teleconference ini, Menaker Ida didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Khairul Anwar, Plt Dirjen Binapenta dan PKK Aris Wahyudi, Kabarenbang Tri Retno Isnaningsih, Dirjen PHI Jamsos Hayani Rumondang, Plt Dirjen Binwasnaker & K3 Iswandi Hari dan Direktur PPTKLN Eva Trisiana serta Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krisna Syarif. (ARMAN R) 

Berita Terkait