Senin, 01 Juni 2020 | 23:39:21 WIB

Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur Kabupaten Donggala TA 2018 Diduga Ada Penyimpangan

Senin, 2 Maret 2020 | 14:24 WIB
Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur Kabupaten Donggala TA 2018 Diduga Ada Penyimpangan

Logo Kemnaker (FOTO : TWITTER/LINDO)

JAKARTA, LINDO – Kegiatan Padat Karya infrastruktur yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) sebanyak 5 paket pada Tahun Anggaran (TA) 2018, diduga terjadi penyimpangan pada pelaksanaan padat karya tersebut, walaupun pembangunan fisik ini telah dilaksanakan pada tahun 2018 lalu.

Ada 5 (lima) desa menjadi sasaran kegiatan Padat Karya Infrastruktur, yaitu 1. Di Desa Loly Saluran, dengan jenis pembuatan MCK untuk pengungsi, 2. Desa Loly Pesua, dengan jenis kegiatan pembuatan MCK untuk pengungsi, 3. Desa Ombo, dengan jenis kegiatan pemadatan badan jalan sepanjang 1 Km, 4. Desa Tondo, dengan jenis kegiatan perbaikan irigasi tersier untuk pengairan sawah masyarakat pasca gempa, dan 5. Desa Lende Tovea, dengan jenis kegiatan pemadatan badan jalan sepanjang 1 Km.

Bentuk penyimpangan kegiatan Padat Karya di lima Desa Kabupaten Donggala itu, seperti upah yang diterima pekerja masyarakat yang mengikuti padat karya, tidak sesuai dengan upah yang diterima berdasarkan Petunjuk Operasional Kerja (POK) Subdit Padat Karya, pada Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Seperrti Upah pekerja padat karya, diberi hanya Rp 50 ribu per hari, padahal sesuai ketentuan pekerja dibayar Rp 65 ribu perhari.  Begitu juga untuk upah untuk Kepala Kelompok sebesar Rp 70 ribu per hari dan Tukang Rp 75 ribu per hari sesuai aturan yang ada, namun fakta di lapangan Kepala Kelompok dan Tukang  diduga dibayar oleh oknum Disnaker Kabupaten Donggala dibawah ketentuan.

Yang lebih parahnya dalam pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur di Kabupaten Donggala TA 2018 ini, diduga kuat adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan pekerja padat karya oleh oknum aparat Disnaker Kabupaten Donggala. Dari ratusan pekerja padat karya, seorang oknum Disnaker Kabupaten Donggala diduga memalsukan tanda tangan sebagian jumlah pekerja Padat Karya.

Berdasarkan sumber Lindo yang dapat dipercaya, bahwa pelaksanaan kegiatan Padat Karya infrastruktur yang seharusnya dikerjakan oleh masyarakat setempat, namun kebanyakan masyarakat hanya sebagai penonton saja.

Begitu juga dengan ibu – ibu, yang seharusnya melakukan kegiatan Padat Karya pembuatan MCK, kenyataannya mereka hanya melakukan pembersihan puing – puing pasca bencana alam, yang hanya diberikan upah Rp 50 ribu per hari dan kagetnya para ibu peserta Padat karya kaget karena tanda tangan mereka dipalsukan oleh oknum Disnaker Kabupaten Donggala.

Ada juga pengakuan salah seorang Kepala Dusun di sana, bahwa adanya dugaan pekerja dibawah umur (anak sekolah), yang sesuai aturan tidak dibenarkan mengikuti kegiatan padat karya ini.

Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indyah Winasih, ketika dikonfirmasi oleh Lindo baru - baru ini mengenai masalah ini melalui hand phone, Indya mengaku belum mengetahui permasalahan tersebut dan akan menanyakan hal itu kepada Kasubdit nya yang membidangi Padat Karya.

Kasubdit Padat Karya, Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemnaker, Janu Susilo, ketika dikonfirmasi Lindo via handphone mengatakan, pada TA 2018 kegiatan Padat Karya di Kabupaten Donggala, ia belum menjabat sebagai Kasubdit Padat Karya, dan baru menjabat sebagai Kasubdit tersebut pada awal 2019.

"Saya belum tahu masalah ini, mungkin bapak bisa bertanya kepada pejabat yang terdahulu, laporannya dari Kabupaten Donggala setahu saya baik - baik saja," ujar Janu via hp baru - baru ini. (ARMAN R)

Berita Terkait