Kamis, 02 April 2020 | 20:57:43 WIB

Advokat Hartono Tanuwidjaja Minta Pemerintah Tiru Cina Dalam Pembrantasan Korupsi

Selasa, 25 Februari 2020 | 15:16 WIB
Advokat Hartono Tanuwidjaja Minta Pemerintah Tiru Cina Dalam Pembrantasan Korupsi

Advokat Senior Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL.(FOTO : BERITAONE/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Tindak kejahatan korupsi dinilai berbagai kalangan semakin sistemik dan “menggila”. Di pihak lain, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini dinilai menurun.

Boleh jadi atas alasan itulah Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) menggelar demonstrasi pada 21 Februari 2020 dengan tajuk “212 Berantas Mega Korupsi, Selamatkan NKRI”.

“Kalau demo itu murni untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi diintensifkan dan diperkencang, saya mendukung sekali. Selaku praktisi hukum, saya pun melihat begitu merajalelanya tindak kejahatan korupsi yang menggerogoti uang rakyat saat ini,” kata advokat senior Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL, di Jakarta, Selasa (26/2/20).

Dalam demo FPI, GNPF Ulama dan PA 212, disebutkan kasus-kasus korupsi "makin menggila" kini. Parahnya lagi  aparat penegak hukum belum menunjukkan sikap yang serius untuk menuntaskannya sampai ke akar-akarnya. Mereka lantas menduga ini terjadi karena melibatkan lingkaran pusat kekuasaan dalam rangka melanggengkan kekuasaan.

Atas kondisi yang memprihatinkan itu, FPI dan GNPF Ulama PA 212 pun mengusulkan dibuat Undang - Undang (UU) pemberantasan korupsi yang baru. Korupsi satu miliar rupiah ke bawah, potong tangan selanjutnya potong leher bila korupsi satu miliar rupiah ke atas. "Negara, dalam hal ini para aparat penegak hukum, hingga kini belum menunjukkan sikap yang serius untuk menuntaskan berbagai kasus korupsi tersebut," demikian pernyataan bersama FPI, GNPF Ulama dan PA 212.

Menurut Hartono Tanuwidjaja, apa yang dilontarkan FPI, GNPF Ulama dan PA 212 relevan dengan fakta-fakta kehidupan di negeri ini saat ini. Konon, katanya, dulu peristiwa korupsi terjadi di bawah meja namun kini mejanya malah ikut hilang. Dalam kondisi memprihatinkan seperti itu menurutnya menjadi menarik memperlajari strategi perang dr Sun Tzu. Potong leher seekor ayam di depan kawanan monyet, maka monyet-monyet yang lain akan menjadi takut.

Pelajaran berharga juga dapat diperoleh dari strategi yang dilakukan Brunei Darussalam dengan dekrit Sultan Hasanah Bolkiah tahun 2014 silam. Diberlakukan dua sistem hukum yakni hukum Islam dan hukum Inggris secara bersamaan. Mencuri/merampok satu kali boleh dilakukan. Namun tangan dipotong jika terbukti merampok kedua kali, bahkan kaki dipotong jikalau telah merampok berkali-kali.

Hartono mengatakan, di negeri yang disebut berlandaskan hukum ini, nyaris tidak ada standar sanksi tegas terhadap pelaku tindak kejahatan korupsi. Korupsi puluhan juta rupiah bisa sama hukumannya dengan korupsi ratusan miliar rupiah. “Sanksi bagi koruptor tidak pasti. Hukum seolah bisa ditawar-tawar kemudian dibeli yang punya uang,” ujar Hartono.

FPI, GNPF Ulama dan PA 212 pun menyoroti kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan eks caleg PDIP Harun Masiku dan eks komisioner KPU Wahyu Setiawan serta dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

"Para pejabat publik yang diberi amanah untuk mensejahterakan rakyat, justru berusaha saling melindungi antara satu dan pelaku mega korupsi lainnya. Apa yang terjadi pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang melibatkan politisi PDIP Harun Masiku, menunjukkan secara terang benderang persekongkolan jahat. Selain skandal KPU-Harun Masiku, sejumlah kasus mega korupsi yang hingga kini tidak jelas penanganannya, antara lain kasus yang menjerat Honggo selaku Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kerugian negara mencapai Rp 35 triliun, kasus PT Jiwasraya yang merugikan Rp 13 triliun, dan kasus PT Asabri dengan kerugian Rp 10 triliun," kata mereka kemudian mengusulkan hukuman berat untuk para koruptor. Ada lagi indikasi pelaku-pelaku korupsi tersebut dilindungi oleh aktor-aktor dan oknum-oknum aparat penegak hukum.

Menghindari terjadi persekongkolan jahat seperti itu, Hartono Tanuwidjaja yang dikenal dekat dengan para jurnalis meminta agar pimpinan negeri ini meniru apa yang dilakukan pemerintah China yang memang dikenal tegas dalam pemberantasan korupsi. Sanksinya utamanya adalah hukuman mati. “Presiden  China Zhu Rong yang terkenal itu waktu itu berkata: “Sediakan seribu peti mati untuk para koruptor dan sisakan satu untuk saya jika saya terbukti korupsi”.

Maka jadilah koruptor di China dihukum mati, di Brunei dipotong tangan sementara di Indonesia dihukum jauh dibawah lima tahun bahkan masih juga dipotong masa “tahanan”. Sudah begitu dapat remisi lagi Agustus-an dan hari raya bila berkelakukan baik.

Mana mungkin di dalam penjara menjadi jera oleh karena bisa saja plesiran dan tempati tahanan mewah bahkan pesan PSK untuk happy-happy ria. “Kalau dihukum mati seperti di China itu pasti akan lain ceritanya. Pasti akan berpikir lebih baik berhenti korupsi daripada harus mati," ujar Hartono Tanuwidjaja. (ARMAN R)

Berita Terkait