Rabu, 23 September 2020 | 20:49:03 WIB

Bawaslu Malut Tegaskan Pilkada 2020 Harus Disertai Jaminan Kesehatan Bagi Penyelenggara

Minggu, 14 Juni 2020 | 22:38 WIB
Bawaslu Malut Tegaskan Pilkada 2020 Harus Disertai Jaminan Kesehatan Bagi Penyelenggara

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara, Muksin Amrin SH MH. (Foto: Bawaslu/Lindo)

TERNATE, LINDO - Bawaslu Maluku Utara tetap akan melaksanakan keputusan pemerintah terkait dengan lanjutan pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 meskipun saat ini bangsa Indonesia sedang dalam masa pandemi Covid-19 tidak terkecuali di Maluku Utara.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara, Muksin Amrin SH MH menegaskan, sebagai penyelenggaran pemilu di daerah total berkomitmen untuk melaksanakan Pilkada Tahun 2020 sesuai amanat Undang-Undang.

“Sebagai penyelenggara Bawaslu siap melaksanakan Pilkada 2020, karena itu perintah Undang-Undang,” ungkap Ketua Bawaslu Malut mengutip laman bawaslu.malut.go.id, Sabtu (13/6/2020).

Hanya saja kata Muksin, jaminan kesehatan bagi penyelenggara dalam melaksanakan pengawasan tentunya harus sesuai dengan mekanisme dan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19, seperti jaminan kesehatan bagi penyelenggara dalam melaksanakan pengawasan pada tahapan kampanye, tahapan pendaftaran calon dan pada hari pencoblosan.

Dikatakan, untuk tahapan pertama yang dimulai pada 15 Juni yakni, verifikasi dukungan calon independen serta pemutakhiran data dimana penyelenggara seperti Bawaslu harus turun berhadapan dengan masyarakat baik itu yang memberikan dukungan calon perseorangan, maupun mengawasi proses pendataan pemilih.

“Jadi kita harus benar-benar dibekali dengan pengaman diri seperti penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), sebab pengawas pemilu nantinya berhadapan langsung dengan berbagai komponen masyarakat sebagai pemilih,” katanya.

Maka tak heran lanjut Ketua Bawaslu, dalam RDP dengan pemerintah dan DPRD, Bawaslu maupun KPU meminta tambahan anggaran untuk pengadaan APD bagi seluruh jajaran penyelenggara. “Memang ini Pilkada paling rumit dan sangat mahal,” katanya.

Lebih jauh Muksin Amrin mengatakan, pertimbangan pemerintah melaksanakan pilkada di Tahun 2020 karena sejauh ini belum ada pendapat para ahli dimana pada tahun 2021 Pandemi Covid-19 sudah berakhir.

“Alasan pemerintah sejauh ini belum ada pendapat ahli kalau 2021 sudah berakhir pandemi Covid-19, sehingga pemerintah tetap akan melaksanakan Pilkada di Tahun 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat,” katanya.

Selain itu, kalau diundurkan ke Tahun 2021, pertama alasan pemerintah di sejumlah daerah akan ada pejabat kepala daerah atau pelaksanan tugas karena memasuki masa akhir jabatan. Alasan lain, daerah-daerah menghadapi pemulihan ekonomi pasca Covid-19, kalau covid berakhir di tahun 2020.

Pemulihan ekonomi yang dimaksud kata Muksin Amrin, nanti penyelenggara KPU dan Bawaslu kesulitan mengurusi anggaran Pilkada 2021.

“Kalau digeser ke Tahun 2021, maka NPHD 2020 dianggap batal dan dikembalikan ke daerah. Maka akan ada lagi pembahasan baru kalau Pilkada diundur 2021 mendatang," terangnya. 

PT/AL

Berita Terkait