Rabu, 25 November 2020 | 18:10:20 WIB

Di Duga Selewengkan DD/ADD, SPP Lapor Kepala Desa Waiboga Di Kejari Sanana.

Kamis, 25 Juni 2020 | 00:05 WIB
Di Duga Selewengkan DD/ADD, SPP Lapor Kepala Desa Waiboga Di Kejari Sanana.

Foto: SPP desa Waiboga di dampingi oleh Kuasa hukum Kuswandi Buamona, SH. Foto bersama usai membuat laporan resmi di Kejari Sanana.

LINDO Sula-Dugaan menyalah gunaan kekuasaan yang berujung pada indikasi Penyelewengan pengelolaan anggaran DD/ADD desa Waiboga, kecamatan Sulabesi Tengah akhirnya di laporkan ke Kejaksaan Negeri Sanana oleh Solidaritas Pemuda Progres (SPP) Waiboga yang di dampingi oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muhammad Tidore, Anggota BPD Sanusi Saniapon dan perwakilan masyarakat desa Waiboga M.Kamil Tidore beserta Kuasa hukum Kuswandi Buamona.SH, Selasa (23/06/20)
 
Kepada LiputanIndonesinews melalui pres rilis resmi kuasa hukum SPP Waiboga 
Kuswandi Buamona.SH, menjelaskan bahwa dugaan penyalah gunaan kekuasaan dan penyelewengan anggaran DD/ADD desa Waiboga yang di duga di lakukan oleh kepala desa Waiboga Hasanudin Tidore,  secara resmi sudah di laporkan di Kejaksaan Negeri Sanana.

"yang dilaporkan  khususnya, dugaan penyelewengan  anggaran tahun 2017 s/d 2019. Adapun dugaan Penyelewengan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 sebagaimana dimaksud, sesuai dengan realisasi yang nyata dilihat, di dengar dan dialami sendiri oleh masyarakat dilapangan " cetus kuasa hukum SPP desa Waiboga.

Selanjutnya di katakan Kuasa hukum SPP Kuswandi Buamona,SH. bahwa  dengan adanya dukungan  fakta dan informasi serta kondisi dilapangan seperti 
Kepala Desa Waiboga tidak terbuka tentang informasi kegiatan Pembangunan, dan Pemberdayaan masyarakat desa tahun Anggaran 2019, 
hal ini yang juga di perkuat dengan bukti lapangan bahwa di Desa Waiboga papan informasi Pembangunan Balai Desa Waiboga di duga tidak sesuai dengan APBDes, selain itu juga tidak adanya sosialisasi APBDes sebagaimana ditentukan dalam aturan Undang-undang Desa dan masih banyak lagi dugaan penyalah guna kekuasaan yang di duga di lakukan oleh kepala desa Waiboga Hasanudin Tidore,  sehingga warga desa minim sekali informasi tentang hal tersebut.

Wandi Sapaan akrab kuasa hukum SPP menjelaskan bahwa dalam penyusunan dan Perubahan APBDes 2017 s/d 2019 kepala desa Waiboga Hasanudin Tidore juga tidak pernah memberitahukan atau melaporkan secara resmi kepada BPD sehingga fungsi kontrol BPD atas proses berjalannya program pemerintah desa Waiboga tidak pernah berjalan dengan baik.

Adapun dugaan realisasi Fiktif dari pengelolaan anggaran DD/ ADD desa Waiboga senilai Rp. 1.491.819.521  (satu miliar empat ratus Sembilan puluh satu delapanratus Sembilan belas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah ), ucap Wandi.

" berdasarkan hal-hal tersebut saya selaku Kuasa Hukum yang mendampigi Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Waiboga bersama Masyarakat dari desa Waiboga dan Solidaritas Pemuda Progresif Waiboga dan Umaga tentunya meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sanana agar memeriksa Pengelolaan Keuangan Desa Waiboga Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 guna melakukan langkah hukum dan atau penindakan" ucap Wandi tegas.

Perlu diketahui bahwa  SPP dan Warga masyarakat desa Waiboga Sudah pernah melakukan Unjuk rasa di depan kantor desa Waiboga dan juga rapat bersama dengan Kepala desa Waiboga Hasanudin Tidore yang di hadiri oleh instansi terkait seperti  Dinas DPMD Kepulau Sula, DPRD Komisi I Kepulauan Sula dan Camat Sulabesi Tengah.
(Imel)

Berita Terkait