Selasa, 20 Oktober 2020 | 12:32:56 WIB

Gelar Aksi Dugaan Korupsi Mesjid Pohea HMI Cabang Sanana ,Disoroti Mantum HMI Arifin Drakel

Minggu, 28 Juni 2020 | 22:44 WIB
Gelar Aksi Dugaan Korupsi Mesjid Pohea HMI Cabang Sanana ,Disoroti Mantum HMI Arifin Drakel

Foto: Mantum HMI cabang Sanana periode 2015-2016 Arifin Drakel dan Mantan Ketua cabang GMNI Kepulauan Sula, Riswan Abas.

LINDO Sula-Maraknya penyampaian pendapat di muka umum yang tidak dibarengi oleh Fakta dan Data mendapat perhatian serius dari Mantan Ketua HMI Cab. Sanana Periode 2015-2016 Arifin Drakel, Arifin yang kini menjabat sebagai Ketua KAMI (Komunitas Aktivis Muda Indonesia) Cab. Kepulauan Sula dan masuk dalam jajaran Elite Politikus Muda di Sula menyesalkan pihak-pihak yang mengabaikan Fakta dan Data dalam melakukan ritual Demokrasi, atau unjuk rasa. 
Kepada LiputanIndonesinews lewat rilis resmi via WhatsApp ,Arifin menyampaikan hal tersebut, Minggu (28/06/20). 

Menurutnya menyampaikan pendapat di muka umum bukan suatu hal yang tabu atau dilarang, bahkan UU mengatur itu. Sebagaimana yang di isyaratkan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi _”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”_ 

Kemudian ditetapkan oleh UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. 

”UU telah mengatur itu, hanya saya berharap yang disampaikan itu berbasis Fakta dan Data, jika tidak saya khawatir menjadi gerakan Hoax atau mengumbar kebencian”, ucap Arifin. 

Arifin mempertegas tidak dalam posisi menolak gerakan apapun dan oleh kelompok manapun, justeru dirinya merasa bangga, karena itu merupakan keseimbangan pada alam Demokrasi, masih ada kelompok yang  memposisikan diri sebagai Agent Of Change dan Social Control.

”Saya bangga, hari ini masih ada gerakan Civil Society yang berada digarda terdepan melakukan fungsi control terhada Pemda, terkait apa yang masih belum sempurna saya berharap ini menjadi evaluasi bagi Kita semua”, tegas Arifin.

Sementara itu terkait Aksi Demonstrasi yang marak terjadi juga mendapat tanggapan dari Riswan Abas atau pemuda yang akrab di sapa Nabas. 
Nabas yang merupakan mantan Ketua GMNI Kepulauan Sula dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) menyayangkan aksi yang menurutnya tanpa Konfirmasi,

”Beta melihat sedikitnya ada dua yang cenderung dikesampingkan teman-teman gerakan, yang pertama terkait penguasaan issue dan kajiannya, Kata Nabas. 

Lebih lanjut Nabas menyoroti beberapa aksi  yang kemudian seakan-akan mendahului domain dari pada aparat atau instansi yang berwenang. 

”Kadang katong dalam mengungkap suatu barang, cenderung bilang itu Korupsi, sehingga masyarakat menjadi bingung. Penetapan Koruosinya oleh siapa, KPK kah, Polisi kah, atau Kejari kah, karena tidak mungkin suatu gerakan aksi atau korlap aksi yang menetapkan”, ungkap Riswan Abas. 

Untuk itu Baik Arifin dan Nabas berharap ada edukasi publik dalam setiap gerakan yang dibangun, hal ini demi untuk menyehatkan iklim demokrasi di Bumi Dad Hia Ted Sua.
(Imel)

Berita Terkait