Selasa, 04 Agustus 2020 | 03:42:33 WIB

HCW Malut Desak Kejati Segera Tetapkan Tersangka Pengadaan Kapal Nautika Seniai 7,8 M

Selasa, 14 Juli 2020 | 20:18 WIB
HCW Malut Desak Kejati Segera Tetapkan Tersangka Pengadaan Kapal Nautika Seniai 7,8 M

Wakil Direktur Bidang Pencegahan HCW Rajak Idrus. (Foto: Ist/Lindo)

TERNATE, LINDO - Lembaga Anti Korupsi Halmahera Corruption Watch (HCW) Provinsi Maluku Utara mendesak Kejaksaan Tinggi Malaku Utara (Kejati Malut) agar segara menetapkan nama-nama para tersangka, sekaligus mengekspos ke media terkait pengadaan kepal Nautika yang anggarannya yang mencapai miliaran rupiah yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara.

"Saya minta Kepala Kejaksaan Tinggi Malut harus segera mengambil sikap untuk menetapkan para tersangka soal kasus tersebut. Sebab dalam kacamata HCW kasus pengadaan kapal Nautika sudah terlalu lama. Hingga saat ini tidak ada kejalasannya. Yang jelas saya sudah minta kejaksaan harus lebih fokus agar kasus pengadaan kapal Nautika dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara harus di percepat," kata Wakil Direktur Bidang Pencegahan HCW Rajak Idrus dalam rilisnya yang diterima media ini di Ternate, Selasa (14/07/2020).

Jeck sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa hasil pantauan dari HCW, kasus pengadaan kapal Nautika terlalu di lidik sampai terjadi dua kali pergantian dipucuk pimpinan kejaksaan.

"Dan hingga kini belum juga ada gelar perkara. Padahal hampir semua saksi suda di periksa, termasuk saksi dari kontraktor PPK, maupun kepala sekolah. Merek semua sudah memberikan keterangan bahkan berulang-ulang kali. Ada apa hingga saat ini belum juga ada gelar perkara," tandas Jeck.

Seharusnya kata Jeck, kasus seperti ini Kejati Malut harus sudah eksen dan berani menatapkan mereka sebagai terangka.

"Siapa-siapa yang harus ditetapkan sebagai tersangka, itu suda harus ada gambaran oleh penyedik kejaksaan," ungkap Jeck.

Pria kelahiran Halmahera Selatan ini menegaskan kasus yang menelan anggaran sebesar Rp.7,8 miliar itu, telah menggunakan APBD Provinsi Maluku Utara yang dialokasikan ke Dinas Pendidikan.

"Kalau menurut saya secepatnya ada penetapan tersangka. Sebab kasus tersebut sudah bukan menjadi rahasia umum, bahkan sudah menjadi konsumsi publik," tandasnya.

Sementara dalam kasus ini, HCW menginginkan agar kejaksaan harus berani menunjukan keberaniannya agar bisa menetapkan para pelaku menjadi tersangka atau bisa dieksekusi.

"Jaksa penyidik harus punya keberanian untuk menetapkan mereka sebagai tersangka atau kalau bisa berani mengeksekusi mereka. Kami tunggu sikap Kejati Malut apakah berani atau tudak," ujarnya.

Dalam akhir keterangannya, HCW balik menantang Kejati Malut apakah kasus ini bisa dituntaskan atau dibiarkan saja.

"Kami tantang Kejati, kapan kasus pengadaan kapal Nautika ini diselesaikan. Itu yang kami tunggu komitmen pak kejati Malut," urainya.

 

Sebelumnya, penyidik Kejati Malut, melakukan pemeriksaan terhadap dua pejabat di Pemerintah Provinsi Malut, yakni Ketua Pokja I ULP Malut, Rezza dan PKK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut Jainudin Hamisi, pada awal tahun 2020.

Pemeriksaan kedua pejabat Pemprov Malut tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa markup anggaran pengadaan 1 unit kapal untuk Jurusan Nautika Kapal Penangkapan Ikan (NKPI) di SMK Swasta Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), senilai Rp7,8 miliar yang dikerjakan oleh PT.Tamalanrea Karsatama di jalan Am. Kamaluddin No.180 Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, diduga bermasalah.

ALDY M

Berita Terkait