Sabtu, 31 Oktober 2020 | 14:42:11 WIB

Pemerintah Buka Kembali Penempatan PMI Ke 14 Negara

Sabtu, 1 Agustus 2020 | 14:56 WIB
Pemerintah Buka Kembali Penempatan PMI Ke 14 Negara

(FOTO : HUMASNAKER/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah membuka kembali pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Hal ini dijelaskan dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (30/7/20).

Hal ini dilaksanakan demi pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Meski begitu pengiriman PMI ini akan dilakukan dengan penyesuaian terhadap protokol kesehatan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Aris Wahyudi mengatakan, ada 22 negara tujuan pengiriman. Namun saat ini yang siap dan akan diberangkatkan ada 14 negara. Semuanya bakal dilakukan secara bertahap.

“Pembukaan ini belum serentak bisa dilakukan semuanya. Baik ke semua negara maupun semua jabatan yang diisi untuk semua penempatan,” ungkap Aris dalam video konferensi yang ditayangkan oleh Kemnaker.

Hasil evaluasi kesiapan, PMI akan diberangkatkan ke 14 negara yang sudah siap. Diantaranya Aljazair, Australia, Hong Kong, Korea, Kuwait, Maladewa, Nigeria, Uni Emirates Arab, Rohingya, Qatar, Taiwan, Turki, Zambia, dan Zimbabwe.

Tahapan pengiriman ini berdasarkan evaluasi terhadap kesiapan negara tujuan dalam faktor risiko keterpaparan Covid-19 dengan melihat proses penempaan dan mengingat sektor pekerjaan dimana PMI tersebut ditempatkan.

Dalam catatan sistem komputerisasi (Sisko) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), ada 88.973 calon PMI yang sudah siap berangkat.

Pengiriman kembali PMI ini dihasilkan, setelah Kemenaker mencabut Kepmenaker Nomor 151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran yang diganti dengan Kepmenaker Nomor 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, pengiriman kembali PMI ini dilakukan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sehingga ada remittance yang masuk. Meski begitu, menurutnya, pengiriman ini harus benar-benar beradaptasi dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Prinsip perlindungan hak pekerja migran harus selalu diutamakan. Bagi pemerintah, tidak ada untungnya menahan-nahan untuk tidak segera menarik Kepmenaker Nomor 151 tahun 2020. Kami hanya ingin melihat agar pihak-pihak yang terlibat sudah siap,” ungkap Menaker.

Yang jelas meskipun wajib diberlakukan adaptasi kebiasaan baru, Ida meminta agar PMI tidak dibebankan biaya lagi untuk menjalani penerapan protokol kesehatan. Oleh karena itu disebutkan Bank BNI 46 akan menanggung biaya tes PCR sebelum pemberangkatan. (ARMAN R)

Berita Terkait