Senin, 21 September 2020 | 12:43:29 WIB

Ratusan Massa dari Desa Lata-Lata Siap Kepung Kantor Bupati dan Kejari Halsel

Senin, 3 Agustus 2020 | 20:09 WIB
Ratusan Massa dari Desa Lata-Lata Siap Kepung Kantor Bupati dan Kejari Halsel

Aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Desa Lata di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, baru-baru ini di Ternate, Maluku Utara. (FOTO: ALDY/LINDO)

TERNATE, LINDO – Ratusan Massa dari warga Desa Lata-Lata, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, berencana melakukan aksi unjukrasa besar-besaran di kantor bupati Halamhera Selatan, kantor Kejaksaan Negeri Labuha, kantor Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Demikian hal itu ditegaskan Penanggung Jawab Aksi Hasan Maici dalam keterangan persnya yang diterima media ini di Ternate, Senin (03/08/2020).

Dalam keterangannya, Hasan menegaskan pihaknya akan mengarahkan massa sekitar 100 orang lebih di kantor bupati dan kejaksaan negeri Labuha, dan beberapa kantor dinas terkait.

“Kami siap kepung kantor bupati dan kantor kejaksaan negeri untuk meminta pertanggungjawab bupati dan kejaksaan negeri Labuha soal korupsi dana desa kepala desa Abdul Malik Gama,” kata Hasan.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kasus korupsi di desa Lata-lata hingga kini belum ada perkembangan alias berjalan ditempat, sehingga pihaknya akan mendatangi kejari Halsel untuk minta komitmen kerja soal penegakan hukum di Halsel.

“Kami ingin Kejari Halsel harus kerja profesional dan jangan mudah di interfensi soal kasus korupsi ini. Kasus korupsi ADD/DD di desa Lata-lata itu sangat penting dan harus dituntaskan oleh Kejari Halsel,” tandasnya.

Ia menegaskan, massa yang diturunkan pada aksi nanti ialah murni dari warga Lata-lata, bukan dari massa bayaran. Maka dari itu, Hasan meminta agar pemerintah Halsel jangan mengabaikan tuntutan masyarakat.

“Kami turun kejalan bukan mengacaukan setuasi keamanan, tapi kami turun ke jalan dalam rangka upaya kami untuk mengawal kasus korupsi yang ditangani Kejari Halsel dan meminta perhatian khusus pada pemerintah Halsel agar kepala desa  Lata-lata bisa dinonjobkan dari jabatan kepala desa Lata-lata,” tegasnya.

Diakhir keterangannya, Hasan menghimbau pada seluruh lembaga penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan agar benar-benar menegakan supermasi hukum di negeri ini. Sementara soal penggunaan dana desa, Hasan berharap pada pemerintah kabupaten Halsel melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halsel agar benar-benar mengontrol kinerjanya ditingkat desa soal penyaluran dana desa di seluruh kabupaten Halsel.

“Kalau kerja anda hanya diatas meja saja, maka dana desa pasti banyak yang disalahgunakan oleh pemerintah desa, termasuk kepala desanya. Saya mohon juga pada aparat penegak hukum jangan mempersulit soal penegak hukum, jika masyarakat ingin mencari keadilan maka jangan tampilkan hukum ini tajam kebawah tumpul keatas,” papar Hasan.

ALDY M

Berita Terkait