Rabu, 20 Januari 2021 | 22:17:15 WIB

Dugaan Korupsi ADD/DD, Kades Majiko Tongone Digancar 20 Tahun Penjara

Sabtu, 15 Agustus 2020 | 08:18 WIB
Dugaan Korupsi ADD/DD, Kades Majiko Tongone Digancar 20 Tahun Penjara

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Halmahera Timur (Haltim) Resmi menyerahkan Tersangka dan barang bukti ke Penyidik Kejari Haltim, Jumat (14/08/2020). (Foto: KoranMalut/Lindo)

HALTIM, LINDO - Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Halmahera Timur (Haltim) Resmi menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap dua) Kasus dugaan korupsi anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 yang diselewengkan mantan kepala desa Majiko Tongone, Kecamatan Wasile Utara, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Sukur Mun Hi. Suleman, senilai Rp.186.829.300, kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Haltim, Jumat, (14/08/2020).

Kepala Kepolisian Resor Halmahera Timur AKBP Mikael P. Sitanggang SIK, MH, didampingi Kasat Reskrim AKP Ambo Welang SE, menyatakan bahwa penyelewengan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 dinyatakan lengkap (P 21), sehingga pihaknya harus limpahkan ke  Kejaksaan Negeri Halmahera Timur (Kejari Haltim).

Kata Kapolres, pada tahun 2017 tersangka  mengajukan dan mencaikan anggaran DD dan ADD sebesar Rp.1.287.763.000. Ketika anggaran tersebut dicaikan tersangka sendiri yang mengelolah anggaran tanpa melibatkan bendahara dan sekertaris Desa. 

“Tersangka sendiri yang membuat pertanggung jawaban dan memalsukan tanda tangan yang ada pada pertanggung jawaban  Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 2017,“ Kata Kapolres Melalui Kasubag Humas.

Dikatakannya, penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik Polres tersebut diterima langsung oleh Kasie Datun Kejari Haltim Muhammad Israq, SH.

“Tersangka atas nama Sukur Mun Hi. Suleman yang telah melanggar primer pasal 2 Ayat (1), subsider pasal 3, lebih subsider pasal 9 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor  31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 4 tahun paling lama 20 tahun," pungkasnya.

AD/KM

Berita Terkait