Rabu, 29 September 2021 | 03:23:35 WIB

Oknum ASN Imigrasi Diduga membiarkan Praktek Penempatan PMI Ilegal Mertuanya

Minggu, 6 September 2020 | 20:23 WIB
Oknum ASN Imigrasi Diduga membiarkan Praktek Penempatan PMI Ilegal Mertuanya

Lokasi penampungan PMI ilegal milik JA. (FOTO : ARMAN/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke kawasan Negara  Timur Tengah (Timteng) yang diduga dilakukan oleh Juhariah Anas (JA), menggunakan dua tempat penampungan PMI Ilegal.

Dua penampungan PMI ilegal milik JA ini, pertama, berada di Jalan D, wilayah Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (Jaksel). Penampungan kedua berada di Jalan Tebet Timur I, Kecamatan Tebet, yang merupakan kediaman dari JA.

"JA sudah bertahun - tahun menjalankan praktek penempatan PMI Ilegal ke kawasan Timteng secara perseorangan, tetapi anehnya sampai saat ini aparat hukum atau instansi terkait belum menindak tegas praktek ilegal JA," kata sumber Lindo yang tidak mau disebutkan identitasnya, di Jakarta, Minggu (6/9/20).

Menurutnya, tindakan ilegal oleh JA ini, jelas melanggar Undang - Undang (UU) No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI),  Pasal 69 yang berbunyi : Orang Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Dilanjutkan pada Pasal 81 UU No. 18 Tahun 2017, yaitu : bahwa Orang Perseorangan yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

"Aparat Hukum dan instansi terkait PMI, harus segera menindak tegas kepada JA yang jelas - jelas diduga melakukan penempatan PMI Ilegal secara perseorangan ke kawasan Timteng. Karena praktek yang dilakukan JA ini masuk Perdagangan Manusia (Human Trafiking) yang ancaman hukuman penjaranya tidak ringan," ujarnya.

Jika praktek ilegal JA ini tetap dibiarkan, maka diduga ada oknum aparat yang melindungi atau membackingi praktek penempatan PMI Ilegal oleh JA.

Disamping itu, ia menyoroti ada seorang oknum Aparat Sipil Negara (ASN) Imigrasi yang diduga mengetahui dan membiarkan praktek penempatan PMI ilegal oleh JA selama ini.

Oknum ASN Imigrasi ini ternyata adalah Mantu dari JA yang diduga membiarkan praktek ilegal Mertuanya. "Seharusnya ASN tersebut melarang atau menghentikan praktek ilegal JA Mertuanya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, bukan malah membiarkan," katanya.

Menurutnya, tindakan pembiaran oleh Oknum ASN Imigrasi kepada JA, bisa dikatakan melanggar hukum yang bisa berakibat pada karirnya sebagai ASN Imigrasi.

Jika Oknum ASN Imigrasi tersebut adalah pejabat Imigrasi, maka tindakan pembiaran tersebut, melanggar UU No. 18 tahun 2017 tentang PPMI, yang tentunya akan merugikan bagi karir ASN tersebut, bahkan ada sanksi ancaman pidana bagi pejabat yang sengaja memberangkatkan PMI secara ilegal sesuai UU tersebut.

Dalam Pasal 84 ayat (1) UU No. 18 tahun 2017 berbunyi : Setiap pejabat yang dengan sengaja memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dipidana dengan pidana  penjara paling lama 5 (lima) tahun dan  denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (ARMAN R)

Berita Terkait