Minggu, 25 Oktober 2020 | 23:19:51 WIB

Penyerahan Rekomendasi Pelanggaran Pilkada Oleh Petahana Dati Bawaslu Ke KPU

Senin, 21 September 2020 | 17:58 WIB
Penyerahan Rekomendasi Pelanggaran Pilkada Oleh Petahana Dati Bawaslu Ke KPU

Foto Dok Penyerahan Rekomendasi Berkas Pelanggaran Pemilu Oleh Bawaslu Ke KPU Pada Hari Senin 21/09/2020.

LINDO HALUT - Rekomendasi Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Bupati Frans Manery, kini telah diserahkan dari pihak Badan Pengawasan Pemilihan Umum ( Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara ke pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halut, Senin (21/9/2020) sekitar pukul 12.10 Wit. 

Hal ini dibenarkan oleh Koordinator Devisi Hukum Penanganan Pelanggaran Bawaslu Halut Iksan Hamiru mengatakan bahwa penyerahan rekomendasi terkait laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020," ya benar kami telah serahkan ke pihak KPU", kata Iksan. 

" Menurutnya,  Dalam penanganan Bawaslu Halut telah menindaklanjuti laporan dimaksud melalui register perkara Nomor : 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2020," jelasnya. 

Lanjut dia, Bawaslu Halut telah meninta klarifikasi atau keterangan kepada pihak pelapor dan terlapor, serta beberapa saksi yang turut hadir pada program kegiatan penyerahan bantuan sosial aspirasi kelompok tani berupa alat alat pertanian dari Dinas Peetanian Kabupaten Halut di Desa Makarti Kecamatan Kao Barat pada senin (7/9) pekan kemarin.

" Terkait laporan dugaan pelanggaran ini, Bawaslu Halut diberikan kewenangan oleh Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk Memeriksa, Mengklarifikasi, Mengkaji hingga dikeluarkan Rekomendasi untuk ditindaklanjuti KPU Kabupaten Halut, sesuai ketetuan peraturan perundang undangan.

" Dalam Kajian Bawaslu Halut disimpulkan bahwa ditunjau dari keterpenuhan syarat, laporan pelapor dalam perkara dimaksud memenuhi syarat Formil,  dan syarat Materil laporan, " ucap iksan.

Berdasarkan analisis Yuridis dalam perkara tersebut kata iksan,diperoleh kesimpulan bahwa Bupati Halut selaku terlapor yang juga sebagai calon Petahana telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

" Terlapor menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) undang undang nomor 10 tahun 2016, " ungkapnya. 

Dijelaskannya, berdasarkan hasil kajian dalam perkara tersebut akan dilakukan penerusan pelanggaran administrasi pemilihan ke KPU Halut, untuk menindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Kata dia, dalam undang undang nomor 10 tahun 2016, Bawaslu Halut hanya dapat memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti, karena yang berkewenangan untuk membatalkan pencalonan petahana adalah KPU ," terangnya.

Kemudian lanjut dia,  karena hanya sifat rekomendasi, maka Bawaslu Halut berharap agar KPU Halut dapat menempuh langkah langkah penanganan secara adil dan bijaksana serta melahirkan keputusan sesuai asa keadilan Pemilihan serta peraturan perundang undangan berlaku," jelasnya. 

Dalam penyerahan rekomendasi melalui Devisi Hukum dan Penindakan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Halut Iksan Hamiru bersama stafnya diterima oleh pihak KPU Halut yakni Koordinator Devisi Hukum KPU Halut Abdul Jalil yang didampingi koordinator Devisi Data Ircham Puni serta Ketua KPU Halut Muhammad Rizal.  ( jef)  

Berita Terkait