Rabu, 21 Oktober 2020 | 06:34:05 WIB

Korban Keberatan Mahasiswa S2 Pelaku Perusakan Mobil Hanya Dituntut Hukuman 7 Bulan Penjara

Kamis, 15 Oktober 2020 | 09:53 WIB
Korban Keberatan Mahasiswa S2 Pelaku Perusakan Mobil Hanya Dituntut Hukuman 7 Bulan Penjara

(FOTO : WARTAPEMBARUAN/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Muhammad Satryo Prawinda bin Arief Hidayat, mahasiswa S2 dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung dengan hukuman penjara selama 7 (Tujuh) bulan, karena dianggap bersalah melakukan perusakan sebagaimana pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Namun, Kuasa Hukum korban, Bintang Yalasena H.P. SS SH MH., dan Andi Suhernandi, S.H., M.H., serta korban Susilawati menilai, tuntutan Jaksa berupa 7 (Tujuh) bulan penjara terhadap terdakwa, terlalu ringan.

Menurutnya, tuntutan tersebut perlu dipertimbangkan fakta hukum yang memberatkan terdakwa, yaitu terdakwa berbelit belit, bahkan tidak mengakui menabrakkan mobilnya ke mobil korban, dan menyampaikan hanya menempelkan mobilnya ke mobil korban.

"Hal tersebut merupakan kebohongan besar. Semua yang hadir di persidangan dibohongi termasuk Jaksa dan Majelis," kata Kuasa Hukum Korban, usai Sidang Kasus Dugaan Perusakan Mobil di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Khusus Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/10/20).

Semestnya kata Bintang, Majelis Hakim tidak mudah dibohongi dan diharapkan dapat memutus lebih berat dari tuntutan jaksa. Seharusnya jaksa menuntut 1 tahun 7 bulan, mengingat maksimal hukuman yang ada dalam pasal 406 KUHP maksimal adalah 2 tahun 8 bulan.

Bintang menjelaskan, hal ini, tentunya dengan memperhatikan prinsip keadilan, dan tujuan system pemasyarakatan sebagaimana tertera dalam Pasal 2 Undang - Undang (UU) Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Ia menjelaskan, sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Bintang Yalasena menambahkan, alasan yang meringankan yang disampaikan jaksa dalam tuntutannya juga tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Alasan karena terdakwa masih muda bukanlah alasan yang masuk akal.

"Jika menggunakan dalil tersebut tentunya menjadi rancu bahwa pemuda merupakan manusia yang terkesan boleh melakukan tindak pidana," ujar Bintang.

Sementara itu, Andi Suhernandi yang juga merupakan Kuasa Hukum saksi korban menuturkan, berdasarkan wawancara dengan ketua RT tempat dimana terdakwa tinggal, korban Susilawati merupakan korban ke-empat dengan kasus serupa.

"Oleh karenanya, peristiwa ini memang sudah seharusnya melibatkan sistem peradilan pidana untuk dapat memberikan efek jera kepada terdakwa, dan tentunya dengan putusan pidana yang adil dengan memperhatikan adanya niat jahat oleh terdakwa, aksi terdakwa di persidangan yang menunjukan tidak adanya penyesalan dan rasa hormat kepada saksi korban dan para saksi yang memberatkan," ujar Andi.

Menurutnya, terdakwa yang berpendidikan S2 tentunya seharusnya memiliki jiwa intelektual yang baik. "Dengan Pendidikan yang tinggi tersebut, namun melakukan tindak pidana seharusnya menjadi alasan yang dapat memberatkan dalam tuntutan Jaksa," kata Andi.

Korban Susilawati juga membantah, dakwaan JPU yang menyebut adanya pertengkaran dan tersangka menunggu hingga lebih 1 jam dan korban ingin berdamai. "Dari awal saya memang ingin proses hukum, tidak ingin berdamai, apalagi ganti rugi," tegas Susilawati.

Ia juga menyampaikan, dakwaan JPU salah dari awal, fakta tidak ada adu mulut (pertengkaran) dan tersangka menunggu hanya 15 menit bukan lebih dari 1 jam. Dari awal JPU sudah atur permainannya.

Dalam amar tuntutannya, JPU Kejari Bandung Melur Kimaharandikan menyatakan, terdakwa terbukti bersalah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sebagaimana dalam dakwaan 406 ayat (1) KUHPidana.

”Oleh karenanya memohon majelis yang menangani perkara ini agar menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama tujuh bulan,” ujarnya.

Dalam paparannya, Melur menyebukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa Muhammad Satryo Prawinda bin Arief Hidayat, Mahasiswa S2 terjadi pada 9 Pebruari 2019 sekitar pukul 18.30 WIB di antara halaman parkir Kafe Juice For You dan tempat Spa Lemon Grass, di Jalan Sawung Galing, Kota Bandung.

Peristiwa bermula saat kendaraan Nissan Livina milik korban Susilawati menghalangi kendaraan CRV terdakwa Muhammad Satryo Prawinda bin Arief Hidayat, Mahasiswa S2, sehingga terdakwa tidak bisa mengeluarkan kendaraannya dari area parkir itu.

Terdakwa beralasan saat itu tengah terburu-buru untuk menghadiri sebuah pameran di Mall Parisj Van Java. Muhammad Satryo Prawinda bin Arief Hidayat, Mahasiswa S2 kemudian meminta bantuan juru parkir dan dua temannya untuk mencari pemilik mobil Nissan Livina yang menghalangi.

”Setelah mencari lebih dari 1 jam, datanglah teman korban ke mobil untuk mengambil mukena. Saat itu terdakwa yang sudah merasa sangat kesal karena terlalu lama menunggu lalu memarahi teman korban. Adu mulut pun sempat terjadi,” papar Melur.

Kemudian, teman korban memindahkan mobil korban ke area parkir lain, di antara Kafe Juice For You dan tempat spa Lemon Grass. "Terdakwa kemudian mengeluarkan mobilnya yang semula sempat terhalangi mobil korban," terang Melur.

Namun lanjut Melur, karena sudah kesal dan tak ada permintaan maaf dari pemilik kendaraan yang menghalangi, terdakwa kembali ke lokasi parkir. Muhammad Satryo Prawinda bin Arief Hidayat, Mahasiswa S2 dengan kendaraannya kemudian menabrakkan bagian belakang mobilnya ke bagian bemper depan mobil korban.

Perbuatan itu diulangi hingga tiga kali dan menyebabkan dentuman yang cukup keras. Terdakwa baru menghentikan aksinya setelah korban dan temannya keluar dari kafe dan mencoba mengejar. Namun, terdakwa melarikan diri.

"Atas perbuatan terdakwa, kendaraan korban mengalami kerusakan dan mengalami kerugian senilai Rp17,5 juta," kata JPU Kejari Bandung Melur Kimaharandikan. (ARMAN R/WARTAPEMBARUAN)

Berita Terkait