Rabu, 25 November 2020 | 17:29:29 WIB

YPKKM Tidak Bertanggungjawab Soal Pengumpulan Data Baru dan Biaya Administrasi

Rabu, 21 Oktober 2020 | 23:45 WIB
YPKKM Tidak Bertanggungjawab Soal Pengumpulan Data Baru dan Biaya Administrasi

Sekretaris YPKKM Cabang Malut M Ravly Abdurahman. (Foto: Aldy/Lindo)

JAKARTA, LINDO - Sekretaris Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) perwakilan provinsi Maluku Utara (Malut) M Ravly Abdurahman mengatakan bahwa pihaknya selama sudah menghimbau pada warga masyarakat Malut agar jangan mau dibohongin oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan lembaga bantuan hukum (LBH) yang mengurusi dana pengungsi di Malut.

"Saat ini banyak para oknum LBH yang gencar-gencar melakukan pengumpulan data-data, nama warga, KK dan KTP, serta pemungutan biaya lain untuk mengurusi soal dana bantuan pengungsi yang saat ini sudah dimenangkan di Pengadilan di Jakarta. Jadi dalam kesempatan ini saya tegaskan bahwa saat ini tidak ada anggota YPKKM melakukan pemungutan biaya dan pendataan warga soal dana pengungsi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada pemungutan liar, itu semua bohong," kata Ravly saat berbincang dengan media ini melalui sambungan telepon di Ternate, Malut, Kamis (22/10/2020).

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa pengumpulan data saat ini sudah tidak ada, karena data-data warga yang digugatan ke pengadilan Tipikor Niaga HAM Jakarta Pusat (Jakpus).

"Kalau bicara data sudah tidak ada lagi. Semua sudah fix di pengadilan Tipikor Niaga HAM Jakpus. Kalaupun ada oknum-oknum yang sengaja bermain dengan pengumpulan data, maka itu urusan lain, tidak ada lagi pengumpulan data dari pihak kami," tegasnya.

Terkait informasi yang saat ini banyak oknum yang mengadakan pemungutan liar di berbagai daerah, termasuk kabupaten Halmahera Barat yang menjadi sasaran oknum LBH, Ravly menjelaskan bahwa ia tidak tahu menahu dan itu bukan urusannya. Namun yang jelas kata dia, semua ihwal pengurusan data soal dana pengungsi telah selesai ditangani sejak berperkara di pengadilan di Jakarta.

"Kalau ada orang mengatas namakan LBH terus meminta data dan biaya adminstrasi pada masyarakat di kabupaten Halbar,  dengan iming-iming dana bantuan pengungsi yang akan di bayar, itu adalah suatu pembohongan publik," jelasnya.

Dia mengungkapkan,  bahwa saat ini pihak YPKKM tidak ada lagi penambahan pendataan data bagi pengungsi, karena data pengungsi itu sudah final di Pengadilan Tipikor Niaga HAM Jakpus.

"Kalau berbicara soal bukti-bukti data sudah kami masukan sejak sidang awal di pengadilan. Maluku Utara saja saat ini jumlahnya mencapai 53.300 KK. Data ini sudah masuk di pengadilan dan tidak bisa di tambah atau di kurangi lagi. Data  ini pun di kawal ketat oleh pengurus YPKKM provinsi Malut. Jadi kalau ada yg mendata atas nama pengungsi maka perlu di tanyakan data itu untuk pengungsi mana,  karna data sudah fix dan sudah memiliki kekuatan hukum yang sah," paparnya.

ALDY M

Berita Terkait