Selasa, 01 Desember 2020 | 12:08:41 WIB

Soal Bantuan Rumah Pengungsi, Warga Malut Dihimbau Berhati-hati Dengan Oknum Penipuan

Kamis, 22 Oktober 2020 | 06:46 WIB
Soal Bantuan Rumah Pengungsi, Warga Malut Dihimbau Berhati-hati Dengan Oknum Penipuan

Skretaris YPKKM Malut M Ravly Abdurahman. (Foto: Aldy/Lindo)

JAKARTA, LINDO - Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) perwakilan provinsi Maluku Utara (Malut) di Jakarta menghimbau pada warga masyarakat Malut agar berhati-hati dan selalu waspada, serta jangan mau dibohongin oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan lembaga atau yayasan yang mengurusi dana pengungsi Malut yang saat ini sudah selesai berperkara di Pengadilan Tipikor Niaga Ham di Jakarta Pusat.

 

Demikian hal itu dikatakan oleh Sekretaris YPKKM Perwakilan Provinsi Maluku Utara, M Ravly Abdurahman saat berbincang dengan media ini melalui sambungan telepon di Ternate, Malut, Kamis (22/10/2020).

 

M Ravly meminta pada semua pihak baik itu warga yang terimbas konflik dan menjadi pengungsi saat rumahnya hancur peristiwa itu terjadi. Dia harap agar masyarakat jangan mudah percaya pada oknum-oknum yang tidak bertangungjawab yang sedang gencar-gencar melakukan pendataan dan meminta dana administrasi pada warga yang tidak paham soal informasi ini. Namun yang jelas Ia hanya sarankan agar selalu berhati-hati dengan oknum yang tidak bertanggung jawab itu.

 

"Saya hanya himbau dan mengingatkan pada warga masyarakat yang ada di Maluku Utara, jangan mau dibohongi oleh okum-oknum yang tidak bertanggung jawab, lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatakan mampu mengurusi dana bantuan pengungsi yang saat ini sudah selesai berperkara di Pengadilan Tipikor Niaga Ham di Jakarta Pusat," katanya.

 

M Ravly hanya rasa perihatin bahwa para oknum lembaga bantuan hukum (LBH) yang gencar-gencar melakukan pengumpulan data nama warga, berupa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP), serta penarikan biaya administrasi lain pada warga untuk mengurusi soal bantuan rumah pengungsi yang saat ini sudah selesai dimenangkan di Pengadilan di Jakarta, adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipertanggung jawab secara hukum. Dan itu namanya penipuan pada warga yang tidak paham soal informasi.

 

"Jadi dalam kesempatan ini saya hanya tegaskan pada seluruh warga Malut bahwa saat ini sudah tidak ada lagi pengumpulan data-data atau uang administrasi untuk mendapatkan bantuan rumah pada pemerintah pusat tahun 2020 hingga tahun 2021 yang dimenangkan oleh YPKKM di Pengadilan Tipikor Niaga Ham Jakarta. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada oknum kami yang melakukan pemungutan biaya dan pendataan warga soal rumah pengungsi. Kami tidak ada lakukan pemungutan liar, itu semua bohong dan hoax," tegas Ravly lagi.

 

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa untuk pengumpulan data saat ini sudah tidak ada, karena data-data warga yang digugatan ke pengadilan Tipikor Niaga HAM Jakarta Pusat (Jakpus) sudah memenuhi syarat dan itu tidak bisa ditambahkan atau dikurangi lagi, semua sudah selesai saat putusan pengadilan.

 

"Kalau bicara data sudah tidak ada lagi. Semua sudah fix di pengadilan Tipikor Niaga HAM Jakpus. Kalaupun ada oknum-oknum yang sengaja bermain dengan memanfaatkan kesempatan ini, berarti itu resiko yang mereka buat. Kami sudah tidak ada lagi pengumpulan data dari korban pengungsi Malut, semua sudah beres di Pengadilan dan hanya menunggu waktu panyaluran dan pembayaran pada warga saja," jelasnya.

 

Terkait informasi yang saat ini beredar di kabupaten Halmahera Barat bahwa banyak oknum yang mengatasnamakan lembaga bantuan hukun yang gencar mengadakan pemungutan liar di berbagai desa, di kabupaten Halmahera Barat, Ravly hanya mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu dan itu bukan urusannya. Namun yang jelas kata dia, semua ihwal pengurusan data soal dana pengungsi di pengadilan telah selesai ditangani.

 

"Kalau ada orang mengatas namakan lembaga atau yayasan yang mampu urus dana bantuan rumah pengungsi di pemerintah yang sudah dimenangkan di pengadilan, maka hal itu perlu anda berhati-hati. Itu penipuan dan bisa-bisa anda kena tipu karena ujung-ujungnya mereka pasti minta duit dengan alasan tertentu, jadi hati-hati dan waspada saja," tandasnya.

 

Dia mengungkapkan, bahwa saat ini pihak YPKKM tidak ada lagi melakuan penambahan data bagi pengungsi Malut, karena pendataan pengungsi, bagi mereka itu sudah final di Pengadilan Tipikor Niaga HAM Jakpus.

 

"Kalau bantuan rumah untuk korban pengungsi di provinsi Maluku Utara saja, saat ini telah mencapai 53.300 kepala keluarga. Data ini sudah masuk di Pengadilan Tipikor Niaga Ham Jakpus. Dan itu sudah tidak bisa di tambah atau di kurangi lagi. Data ini sangat ketat di kawal oleh pengurus dan anggota YPKKM provinsi Malut. Jadi kalau ada yang mendata nama pengungsi maka perlu di tanyakan data itu untuk pengungsi mana, karna data menurut kami sudah fix dan sudah memiliki kekuatan hukum yang sah," paparnya.

 

Diakhir keterangannya Ravly meminta pada semua pihak jika belum memahami informasi soal peristiwa kasus yang dimenangkan oleh YPKKM di Jakarta, maka ia meminta agar bisa berkomunikasi langsung melalui telepon seluler atau media sosial whatsapp.

 

"Kalau ada warga masyarakat Maluku Utara yang belum paham dan belum mengerti persoalan ini, lalu takut kena korban penipuan, mereka bisa langsung menghubungi YPKKM melalui nomor kontak henphone atau whatsapp saya di 081286895268. Silahkan hubungi saya, jika tidak di angkat anda bisa titip pesan melalui SMS atau whatsapp," urainya.

ALDY M  

Berita Terkait