Rabu, 25 November 2020 | 17:23:48 WIB

Ketua YPKKM Malut Himbau Masyarakat Jangan Mau Dibohongi Soal Dana Pengungsi

Senin, 26 Oktober 2020 | 23:03 WIB
Ketua YPKKM Malut Himbau Masyarakat Jangan Mau Dibohongi Soal Dana Pengungsi

Ketua Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) Provinsi Maluku Utara Hani Ganspar. (Foto: Aldy/Lindo)

TERNATE, LINDO - Ketua Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) Provinsi Maluku Utara Hani Ganspar memghimbau pada warga Maluku Utara, khususnya warga di sembilan Kabupaten/ Kota yang terimbas soal konflik horizontal yang terjadi di Maluku Utara pada tahun 1999-2000 itu, agar jangan terjebak soal ajakan para pihak yang tidak bertanggungjawab soal pengumpulan data dan pemungutan biaya administrasi dalam rangka pengurusan dana bantuan pengungsi yang sudah dimenangkan oleh YPKKM di Pengadilan Tipikor Niaga Ham di Jakarta Pusat, baru-baru ini di Jakarta.

"Saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada yang namanya pengumpulan data maupun biaya apapun dari YPKKM. Semua itu sudah final di pengadilan di Jakarta. Kalau ada lembaga lain atau yang mengatasnamakan yayasan lalu mengumpulkan data dan meminta uang dari warga, maka itu bukan tanggungjawab kami, itu adalah oknum yang tidak bertanggungjawab," jelas Hani, pada media ini, Senin (26/10/2020).

Dalam keterangannya, Hani meminta semua pihak bahwa pengurusan soal data dan tehknis panyaluran anggaran dana pengungsi tahun 1999 dan tahun 2000, senilai Rp3,9 triliun, telah selesai diregistrasi oleh pengadilan di Jakarta. Menurutnya, bahwa seluruh data yang jumlahnya memcapai puluhan ribu kepala keluarga saat ini sudah teregistrasi di pengadilan maupun di pengurus YPKKM.

"Jadi semua data pembuktian milik pengungsi yang ada di Maluku Utara saat ini sudah teregistrasi oleh pengadilan. Jadi jangan bikin gerakan tambahan dilapangan, nanti anda-anda yang terbenturan dengan apa yang sudah di tetapkan oleh pengadilan maupun di Mahkamah Agung," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hani menegaskan bahwa seluruh data sebanyak 53.300.000 kepala keluarga, saat ini sudah tidak bisa diganggu gugat lagi oleh siapapun, karena data itulah yang akan dibayar oleh pemerintah pusat.

"Kalau dilihat dari hasil sidang, maka data sebanyak itu sudah tidak ada penambahan lagi. Yang ada hanyalah menunggu pencairan saja. Jadi jangan percaya pada orang-orang yang tidak bertanggungjawab pada masalah ini, semua itu bohong dan bisa jadi kelompok ilegal," tegas Hani.

Diakhir keterangannya, Hani menegaskan dan pada warga Maluku Utara bahwa jangan terjebak pada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab pada persoalan ini. Dia hanya meminta pada warga agar bersabar menunggu timnya yang akan turun melakukan sosialisasi soal dana pengungsi bersama pemerintah setempat.

"Sekali lagi saya minta pada masyarakat Maluku Utara agar jangan terjebak pada pihak-pihak yang sudah merusak keputusan pengadilan, semua sudah diatur dan sudah ditetapkan sesuai prosedur yang ada. Jadi jangan dengar orang yang bukan dalam pengurusan ini," pintanya.

ALDY M

Berita Terkait