Rabu, 25 November 2020 | 18:09:35 WIB

Dana Pengungsi Malut Senilai 4 Triliun Akan Siap Dicairkan Pada Awal Tahun 2021

Selasa, 27 Oktober 2020 | 04:31 WIB
Dana Pengungsi Malut Senilai 4 Triliun Akan Siap Dicairkan Pada Awal Tahun 2021

Ketua Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) Provinsi Maluku Utara Hani Ganspar. (Foto: Aldy/Lindo)

JAKARTA, LINDO - Dana pengungsi korban kerusuhan senilai Rp.4 triliun lebih siap dikucurkan di provinsi Maluku Utara pada awal tahun 2021. Dana itu akan dibagikan pada 53.300 kepala keluarga (KK) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota yang ada diprovinsi Maluku Utara.

Demikian hal itu ditegaskan Ketua Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) Provinsi Maluku Utara Hani Ganspar, pada media ini di Jakarta, Senin (26/10/2020).

Hani mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyusun agenda konsilidasi untuk turun ke Malut dan akan membentuk tim tehknis yang ada diprovinsi itu. Pembentukan itu dalam rangka persiapan sosialisasi putusan Pengadilan Tipikor Niaga Ham di Jakarta Pusat, soal dana pengungsi yang sudah dimenangkan.

"Dalam waktu dekat saya dengan skretaris YPKKM M Ravly Abdurahman akan turun ke Maluku Utara dalam rangka pembentukan pengurus YPKKM di provinsi itu. Sekaligus kami juga akan turun melakukan sosialisasi apa yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Tipikor Niaga Ham di Jakarta Pusat, jadi tunggu saja kami akan tiba disitu," kata Hani.

Dia menjelaskan, saat ini data sebanyak 53.300 kepala keluarga (KK) ini akan dibagi sesuai dengan putusan pengadilan di Jakarta. Karena ia mengaku tidak akan merubah data yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.

"Data 53.300 KK ini akan kami bagi rata, tidak ada perubahan lagi. Dari masing-masing KK akan kami bagi meratah, yaitu per KK sebesar Rp.15 juta, kecuali mereka yang sebelumnya sudah pernah menerima bantuan dari pemerintah setempat," ujarnya.

Hani menjelaskan bahwa dalam pembagian itu, panitera pengadilan sudah mengatur seluruh tehknisnya. Termasuk pembagian KK soal bahan bangunan rumah, biaya jaminan hidup dan biaya bakal hidup.

"Kalau bahan bangunan rumah, jaminan hidup dan bakal hidup semua sudah diuraikan dalam putusan. Mereka masing-masing menerima Rp15juta, termasuk didalamnya sudah ada biaya jaminan hidup dan biaya bakal hidup dengan masing sebesar Rp3.500.000. Jadi totalnya sebesar Rp15juta," jelasnya.

Soal tehknis penyaluran nanti, Hani mengakui bahwa YPKKM yang akan yang menjadi eksekutornya. Pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya yang akan ikut terlibat dalam tehknis penyalurannya.

"Kalau dalam putusan Mahkamah Agung RI, YPKKM lah yang ditunjuk sebagai eksekutor dilapangan. Pemerintah dan polisi hanya ikut bersama-sama dengan kami untuk kawal dalam penyaluran nanti. Yang lain sudah tidak ditunjuk lagi oleh Mahkamah Agung atau pengadilan," paparnya.

ALDY M

Berita Terkait