Minggu, 29 November 2020 | 00:12:45 WIB

Mahasiswa Desak 6 Kepala Desa dan Mantan Camat Segera Kembalikan Dana PNPM Mandiri Senilai Rp390 Juta

Jum'at, 6 November 2020 | 18:57 WIB
Mahasiswa Desak 6 Kepala Desa dan Mantan Camat Segera Kembalikan Dana PNPM Mandiri Senilai Rp390 Juta

Ilustrasi - Salah satu cendra mata program PNPM Mandiri tahun 2012 yang ada di Desa Akelamokao, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat. (FOTO: ALDY/LINDO)

HALBAR, LINDO – Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Akelamokao (IPPMA) mendesak para Kepala Desa yang ada di Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat agar segera mengembalikan uang tersebut dalam waktu singkat.

Demikian hal itu ditegaskan salah satu Wakil Ketua IPPMA Auliya M Djae pada media ini di Desa Akelamokao, Jumat (07/10/2020) pagi.

Lebih lanjut Auliya menegaskan bahwa kasus penyalahgunaan dana simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) senilai Rp390juta yang termuat dalam dana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) itu telah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang di Kecamatan Jailolo Timur.

“Saya sudah pelajari isi dokumen kasus dana PNPM Mandiri yang saat ini bertebar di Jailolo Timur. Termasuk siapa-siapa saja yang terlibat makan uang itu,” kata Auliya.

Dia mengatakan dana PNPM Mandiri senilai Rp390juta itu menurut dokumen, banyak sekali  para pemerintah desa di enam desa, termasuk mantan camat Jailolo Timur juga ikut makan uang itu.

“Jadi tidak usah banyak alasan segera cari doi la kesepulang dana itu. Kalau tidak kase pulang dana itu, maka resikonya anda-anda yang harus bertanggungjawab. Saya dan teman-teman Mahasiswa dan pengurus IPPMA sudah pelajari dokumen soal dana PNPM Mandiri yang nilainya mencapai Rp390juta. Pokoknya cepat kase pulang, kalau trada torang akan tempuh jalur hukum,” ancam Auliya.

Dalam kesempatan itu, Auliya mempertegas kasus dana PNPM Mandiri yang sealama ini disembuyikan oleh oknum-oknum tertentu sudah tidak bisa mengelak dan beralibi lagi, karena dana itu sangat jelas diperuntukan buat masyarakat, bukan buat dibagi-bagi.

“Dana itu dorang pake so’lama sekali. Dan seluruh program yang di ajukan dalam PNPM Mandiri tidak ada satupun yang memenuhi syarat, sehingga dana yang dibagi-bagi tadi tidak bisa dipertangungjawaban hingga kasus ini mencuat ke publik,” tegasnya.

Auliya berjanji jika dalam waktu dekat dana PNPM Mandiri itu tidak mampu diselesaikan oleh pengurus lama UPK Jailolo Timur dan para kepala desa, maka solusinya kasus ini harus segera didorong ke ranah hukum, agar ada efek jerah buat mereka.

“Torang sudah bacarita dan bertanya langsung pada pengurus UPK yang baru Asnawi Hi Muhammad dan Ketua Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (POJK) bapak Ridwan Wahid ST. Dan kata mereka dana itu akan diselesaikan secara kekeluargaan ditingkat internal, waktu yang diberikan sangat singkat atau 1 minggu dari sekarang. Jika waktu yang ditentukan itu tidak bisa dipenuhi oleh pengurus UPK lama dan para kepala desa, maka torang rame-rame akan tempuh ke jalur hukum,” bebernya.

Hingga berita ini dilansir, banyak sekali masyarakat di enam desa sudah ikut terlibat membicarakan soal dana PNPM Mandiri yang selama ini disembunyikan. Menurut warga, dana itu, sebaiknya digunakan buat masyarakat yang usahanya berjalan, atau warga yang memiliki potensi dilaut maupun di perkebunan.

“Kalau niatnya untuk membangun daerah ini, kenapa duit itu harus dibagi-bagi ke Kades dan oknum lainnya. Kasian masyarakat disini, mereka itu butuh sekali perhatian pemerintah dengan dana itu, tapi kenapa bukan masyarakat yang ditolong, tetapi pemerintah desalah yang ikut makan dana itu. Saya katakan sekali lagi, bahwa itu bukan namanya perjuangan masyarakat enam desa, tetapi itu namanya penghianat perjuangan masyarakat enam desa,” tutur Fredy Punene.

ALDY M

Berita Terkait