Minggu, 29 November 2020 | 00:53:07 WIB

PT Indotan Halmahera Bangkit Minta Muhlis Tapi Tapi Klarifikasi Soal Pernyataannya

Senin, 9 November 2020 | 21:59 WIB
PT Indotan Halmahera Bangkit Minta Muhlis Tapi Tapi Klarifikasi Soal Pernyataannya

Debat kandidat paslon bupati dan wakil bupati Halmahera Utara disalah satu tivi swasta di Jakarta. (Foto: LM/Lindo)

HALUT, LINDO - PT Indotan Halmahera Bangkit selaku pemilik baru dari PT. Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM) mengecam  keras pernyataan calon Wakil Bupati Halmahera Utara Muchlis Tapi Tapi yang tidak mendasar soal dana Kontribusi Pembangunan Daerah (KPD) bahwa dihentikan setelah diambil alih PT Indotan.

Perwakilan PT Indotan Halmahera Bangkit Amin Anwar mengatakan, dana
KPD sebasar 1.5 persen untuk Kabupaten Halmahera Utara sudah dihentikan sejak tahun 2018 oleh managemen PT Newcrest karena ada kenaikan royalty yang harus disetorkan ke negara dari 0.7 persen menjadi 3.75 persen sesuai dengan perjanjian Kontrak Karya.

“Jadi tidak benar pernyataan Paslon Wakil Bupati Halut dari nomor 1 karena PT Indotan Halmahera Bangkit baru mengambil alih PT NHM pada tanggal 4 Maret 2020. Umur Indotan Halmahera Bangkit ke PT. NHM baru 8 bulan,” katanya.

Oleh karena itu, managemen PT Indotan Halmahera Bangkit meminta kepada Calon Wakil Bupati Halut Muchlis Tapi Tapi untuk menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada PT Indotan Halmahera Bangkit dan PT. NHM kepada sejumlah media untuk dipublikasikan kepada masyarakat terkait pernyataannya dalam debat terbuka calon bupati dan wakil bupati Halut secara langsung di Kompas TV, Minggu (08/11/20) malam,” tegas Amin Anwar.

Amir menuturkan, pernyataan wakil bupati dari Paslon nomor 1 itu bisa menjadi fitnah besar dan sangat merugikan citra PT Indotan Halmahera Bangkit selaku investor baru PT NHM.

“Sebagai investor tentu Pak Haji Robert Nitiyudo Wachjo sangat terpukul dan kecewa atas pernyataan tersebut. Sebagai manusia Pak Haji tentu sangat kecewa karena ini manyangkut trustnys,” tandasnya.

Untuk diketahui, dana KPD adalah dana berupa goodwill yang diberikan PT NHM kepada Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan Pemrntah daerah Kabupaten Halmahera Utara. Besarnya masing-masing satu persen untuk Propinsi dan 1,5 persen untuk Kabupaten dari gross revenue. Dana ini mulai diberikan sejak tahun 2010 dan dihentikan pada tahun 2018.

“Sesuai perjanjian KPD, apabila ada perubahan signifikan dalam kontribusi PT. NHM ke negara, maka dana KPD dihentikan, adendum Kontrak Karya ditandatangani dan didalamnya terdapat kenaikan royalty dari 0.7 persen menjadi 3.75 persen sehingga dana KPD kemudian dihentikan,“ ungkapnya.

Sementara, calon wakil bupati Halmahera Utara, Muchis Tapi Tapi saat diklarifikasi
menyatakan yang di sampaikan itu dihentikan oleh Newcres karena pengalihan saham bukan PT Indotan yang menghentikan.

“Coba di lihat videonya ulang, tidak ada yang saya sampaikan seperti itu. Yang menghentikan itu PT. Newcres karena pengalihan saham bukan karena PT Indotan yang menghentikan," ujarnya.

Sedangkan ketua DPRD Halmahera Utara, Yulius Dagilaha mengatakan pernyataan calon wakil bupati Halmahera Utara Muchlis Tapi Tapi di debat terbuka calon bupati dan wakil bupati pada salah satu station TV nasional hanya kesalahan bicara saja. Waktu itu tepatnya di tahun ke dua kepemimpinan Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dan di kala itu masih PT. Newcrest belum PT. Indotan.

"Hanya kesalah bicara saja, jangan ditanggapi serius dan dipolitisir. Oleh sebab itu saya meminta kepada Muchlis Tapi Tapi untuk segera melakukan klarifikasi atas pernyataannya,” kata Yulius Dagilaha.

Menurut Yulius, dengan masuknya PT. Indotan sangat membantu Pemerintah daerah apalagi di tengah pandemi Covid -19.

“Kami sangat berterima kasih kepada PT. Indotan, dengan Presidir H Robert yang telah membantu ke Pemda Halut baik di bidang sosial dan lain-lainnya,” pungkasnya.

LM/AD

Berita Terkait