LINDO
https://id.misumi-ec.com/?utm_medium=display&utm_source=gdn&utm_campaign=8000001&rmid=rmid_gdn_n_800
Kamis, 25 Februari 2021 | 23:48:37 WIB

Mengembalikan Peran Tenaga Kerja Sukarela Sebagai Pelopor Pembaharuan Dan Pembangunan Menuju Indonesia Maju

Jum'at, 13 November 2020 | 21:10 WIB
Mengembalikan Peran Tenaga Kerja Sukarela Sebagai Pelopor Pembaharuan Dan Pembangunan Menuju Indonesia Maju

Program pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dengan model pendamping yang dilaksanakan selama ini sudah berjalan cukup baik. Oleh karena itu, Pemerintah masih berupaya untuk mencapai hasil optimal melalui pengembangan pola pendayagunaan TKS. Pengembangan model pendayagunaan TKS ini dimungkinkan mengingat dinamisasi yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, disadari atau tidak, sesungguhnya dinamisasi kegiatan yang bersifat sukarela juga sebenarnya sudah terjadi di Indonesia.

 

Pada saat itu Tenaga Kerja Sukarela lebih dikenal dengan nama TKS-BUTSI (Tenaga Kerja Sukarela – Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia). TKS-BUTSI terbentuk pada tanggal 1 Juni 1968, sesuai dengan surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.99/KPTS/68 dengan susunan keanggotaan Menteri Tenaga Kerja sebagai Ketua dan anggota terdiri dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Perindustrian, Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Departemen Agama, Departemen Transmigrasi dan Koperasi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

 

Program TKS-BUTSI diawali pada tahun 1969 dalam bentuk pilot project yang dibiayai dari dana Sekretariate Volunteers Service (ASVS) dan UNICEF. Pilot Project ini dipandang berhasil oleh pemerintah, sehingga pada tahun 1971 program TKS-BUTSI menjadi bagian dalam REPELITA, yaitu sebagai proyek nasional yang disebut “proyek pengerahan TKS Pelopor Pembaharuan dan Pembangunan”.

 

Sebagai pelopor pembaharuan dan pembangunan, TKS-BUTSI dikirim dan ditempatkan ke desa- desa untuk melayani sekaligus menjadi fasilitator dalam rangka modernisasi dalam pembangunan desa. Penempatan TKS ke desa-desa dilakukan secara bertahap, yaitu pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1975 (lima angkatan) sebanyak kurang lebih 850 orang pemuda berpendidikan, pada Tahun 1976 sampai dengan Tahun 1981 (REPELITA II) sebanyak 3.500 orang pemuda berpendidikan. Selain itu, BUTSI juga melakukan kerjasama dengan Lembaga TKS Internasional dan mengirimkan TKS-BUTSI ke luar negeri, seperti Selandia Baru sebanyak 9 (sembilan) orang TKS dan Amerika sebanyak 3 (tiga) orang TKS, yang ditugaskan untuk memperdalam Teknologi Tepat Guna (TTG).

 

Sejak awal diluncurkannya Program TKS-BUTSI, TKS memiliki peranan yang sangat penting dimasyarakat dalam membangun semangat gotong-royong, memecahkan permasalahan yang terjadi di pedesaan, sebagai motivator pembaharuan dan pembangunan desa, membantu Kepala Desa sebagai koordinator pembangunan desa dan sebagai partner masyarakat desa dengan tidak mencari keuntungan pribadi, golongan ataupun kelompok. Sedangkan fungsi utamanya adalah mendorong masyarakat secara dinamis untuk memecahkan permasalahan dalam rangka

 

pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta memanfaatkan sumber daya setempat untuk pembangunan dari, untuk dan oleh masyarakat sendiri.

 

Mulyadi Kurdi sebagai pakar pemberdayaan Masyarakat dan sekaligus mantan TKS angkatan pertama, menyatakan bahwa karena keberhasilannya banyak mantan TKS yang duduk sebagai pejabat di instansi pemerintah pusat atau daerah dan menjadi seorang pengusaha. Dalam perkembangannya, kegiatan pendayagunaan TKS mengalami pasang-surut perubahan, mulai dari penggantian istilah atau nama seperti Tenaga Kerja Sukarela – Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia (TKS-BUTSI), Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP), Tenaga Penggerak Perluasan Kesempatan Kerja Pedesaan (TP2K2P), Tenaga Kerja Sarjana (TKS), hingga kembali menggunakan istilah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebagaimana dimaksud pasal 40 Undang-Undang No. 13/2003. Selain itu, terjadi pula perubahan pola pelaksanaan kegiatan pendayagunaan TKS dari semula bersifat terpusat, berubah ke sistem dekonsentrasi dan saat ini kembali terpusat.

 

 
  EDITOR :

REPORTER :

Berita Terkait