Sabtu, 28 November 2020 | 23:45:59 WIB

Bawaslu Malut: Kita Harus Meminimalisir Pemilih Pragmatis Transaksional, Untuk Mewujudkan Pilihan Yang Berkualitas

Minggu, 15 November 2020 | 17:27 WIB
Bawaslu Malut: Kita Harus Meminimalisir Pemilih Pragmatis Transaksional, Untuk Mewujudkan Pilihan Yang Berkualitas

Ilusttasi - Logo Pilkada 2020. (Foto: Ist/Lindo)

TERNATE, LINDO - Dalam setiap momentum pemilhan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke pemilu politik lainnya pasti ada nilai transaksional dan hal itu masih marak dan sulit dihilangkan. Politik uang bahkan semakin ramai diperbincangkan dan seolah-olah menjadi sebuah keharusan. 

Para calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota melalui tim suksesnya dengan leluasa melakukan praktik-praktik kotor tersebut. Masyarakatpun merasa senang dengan hal tersebut bahkan sering muncul anggapan di masyarakat kalau ada uangnya di pilih dan kalau tidak ada uangnya lebih baik tidak usah di pilih. Masyarakat beranggapan karena belum tentu nanti ia dapat setelahnya, kapan lagi dan mumpung ingat.

Potret ini menjadi dilema bagi perjalanan demokrasi. Kejadian ini sepertinya luput dari perhatian bawaslu/panwas dengan dalih tidak ada bukti yang cukup, tidak ada aduan dari masyarakat. Berbagai faktor hal ini terjadi, ada masyarakat yang beranggapan ini adalah kesempatan. 

Ketika masyarakat mengerti ini tidak bagus untuk ke depannya, namun masyarakat tidak mau bersinggungan dengan tetangga sendiri, karena pada umumnya uang itu mengalir kepada orang yang telah mengenalnya. 

Bukan orang lain. Orang yang hendak melaporkan berfikir berkali-kali karena tidak mau berbuntut panjang yang melibatkan dirinya. Hal ini membutuhkan strategi dari semua pihak bagaimana meminimalisir hal demikian, karena hal ini akan berefek negatif bagi bangsa dan negara

Bukan berarti politik uang sama sekali tanpa aduan. Terkadang karena berlawanan kepentingan, atau bagi masyarakat yang betul-betul pemberani, aduanpun sampai kepada yang berwajib. Namun seringkali jika ada bukti sekalipun tidak kuat untuk di proses. Sehingga aduan tidak dapat dilanjutkan untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Dinamika demikian memperlihatkan bahwa demokrasi menjadi barang yang mahal. Setiap calon butuh dana yang sangat besar agar bisa duduk di kursi empuknya. Sisi pengawasanpun dibutuhkan banyak orang. Pemerintah harus mengeluarkan uang untuk menggaji pengawas sampai dengan tingkat TPS, akan tetapi selalu gagal membuktikan kasus politik uang yang pada dasarnya memang ada.

Kondisi tersebut sudah seharusnya berbanding lurus, ketika bawaslu membentuk badan ad-hock sampai di tingkat TPS. Politik uang agar dengan mudah di cegah sebagai preventif. 

Jika politik uang masih terjadi, maka dapat dengan mudah diketemukan dengan bukti-bukti yang kuat sehingga harapannya memberikan efek jera dan tidak menciderai proses demokrasi sehingga akan menghasilkan para pemimpin atau para anggota dewan yang betul berkwalitas dan sesuai kehendak rakyat.

Ingat pepatah bahwa "Kejadian itu ada karena ada kesempatan". Kesempatan terjadi dari berbagai sisi, mulai dari masyarakat, pengawas di tingkat lapang, tim sukses, pemilik uang (calon yang dipilih).

Badan Pengawas Pemilihan Umum - (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara mengajak pada warga masyarakat Maluku Utara, untuk tidak menjadi pemilih pragmatis. Pemilih pragmatis yang dimaksudkan Bawaslu Malut, adalah pemilih yang mudah terkontaminasi kepentingan politik oleh oknum peserta Pilkada 2020.

Bawaslu mengingatkan, agar masyarakat harus punya kemampuan berpikir yang baik, kecerdasan yang baik, sehingga pilihan memilih harus didasarkan pada pertimbangan rasional.

Alasan di balik mengapa warga tidak boleh menjadi pemilih pragmatis, menurutnya karena hal itu merupakan adanya perubahan. Untuk itu Bawaslu Malut menekankan pada warga harus bisa membawa perubahan baik bagi daerah ini maupun bangsa Indonesia.

Ini adalah peran penting masayarakat sebagai agen dari perubahan. Apalagi saat ini moment pilkada yang harus disambut dengan ide-ide politik yang demokrasi yang berisi pada orang-orang yang berpikir secara objektif, tidak punya kepentingan tertentu. Pilkada ini sebaiknya warga yang punya hak pilih harus menentukan pilihan anda pada pemimpin yang betul-betul peduli pada rakyat dan daerahnya.

Satu-satunya cara yang bisa diberikan untuk daerah anda, sebaiknya momentum ini masyarakat harus cerdas dan mampu memberikan pilihan terbaik berdasarkan pertimbangan rasional yang anda miliki. Kenali pasangan calon, pelajari, sehingga bisa mengetahui secara utuh siapa yang akan memimpin daerah anda.

Karena itu, Bawaslu Malut berharap, agar Pilkada ini warga harus tertutup dari isu-isu yang bisa mencederai demokrasi bangsa Indonesia. Pilkada ini warga harus tegas jangan menerima pihak yang akan mengotori pikiran anda dengan politik uang, SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), dan penyebaran berita bohong yang bisa merusak pikiran anda.

Hak pilih adalah harga diri kita karena hak yang tidak bisa dialihkan pada siapa pun dan hak ini hanya bisa kita gunakan pada pemilu dan pilkada. Betapa sia-sia kalau hak ini tidak digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menunjukkan siapa diri kita ini yang sebenarnya.

Untuk diketahui, di Maluku Utara, saat ini ada 8 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada 2020. Kabupaten tersebut meliputi: Halmahera Barat (Halbar), Halmahera Utara (Halut), Halmahera Timur (Haltim), Halmahera Selatan (Halsel), Pulau Taliabo, Kepulauan Sula, Tidore Kepulauan, dan Kota Ternate.


Humas Bawaslu Malut/Aldy M

Berita Terkait