Selasa, 01 Desember 2020 | 12:35:17 WIB

Mengembalikan Peran TKS Sebagai Pelopor Pembaharuan Dan Pembangunan Menuju Indonesia Maju

Rabu, 18 November 2020 | 18:04 WIB
Mengembalikan Peran TKS Sebagai Pelopor Pembaharuan Dan Pembangunan Menuju Indonesia Maju

Program pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dengan model pendamping yang dilaksanakan selama ini sudah berjalan cukup baik. Oleh karena itu, Pemerintah masih berupaya untuk mencapai hasil optimal melalui pengembangan pola pendayagunaan TKS. Pengembangan model pendayagunaan TKS ini dimungkinkan mengingat dinamisasi yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, disadari atau tidak, sesungguhnya dinamisasi kegiatan yang bersifat sukarela juga sebenarnya sudah terjadi di Indonesia.

Pada saat itu Tenaga Kerja Sukarela lebih dikenal dengan nama TKS-BUTSI (Tenaga Kerja Sukarela – Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia). TKS-BUTSI terbentuk pada tanggal 1 Juni 1968, sesuai dengan surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.99/KPTS/68 dengan susunan keanggotaan Menteri Tenaga Kerja sebagai Ketua dan anggota terdiri dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Perindustrian, Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Departemen Agama, Departemen Transmigrasi dan Koperasi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Program TKS-BUTSI diawali pada tahun 1969 dalam bentuk pilot project yang dibiayai dari dana Sekretariate Volunteers Service (ASVS) dan UNICEF. Pilot Project ini dipandang berhasil oleh pemerintah, sehingga pada tahun 1971 program TKS-BUTSI menjadi bagian dalam REPELITA, yaitu sebagai proyek nasional yang disebut “proyek pengerahan TKS Pelopor Pembaharuan dan Pembangunan”.

Sebagai pelopor pembaharuan dan pembangunan, TKS-BUTSI dikirim dan ditempatkan ke desa- desa untuk melayani sekaligus menjadi fasilitator dalam rangka modernisasi dalam pembangunan desa. Penempatan TKS ke desa-desa dilakukan secara bertahap, yaitu pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1975 (lima angkatan) sebanyak kurang lebih 850 orang pemuda berpendidikan, pada Tahun 1976 sampai dengan Tahun 1981 (REPELITA II) sebanyak 3.500 orang pemuda berpendidikan. Selain itu, BUTSI juga melakukan kerjasama dengan Lembaga TKS Internasional dan mengirimkan TKS-BUTSI ke luar negeri, seperti Selandia Baru sebanyak 9 (sembilan) orang TKS dan Amerika sebanyak 3 (tiga) orang TKS, yang ditugaskan untuk memperdalam Teknologi Tepat Guna (TTG).

Sejak awal diluncurkannya Program TKS-BUTSI, TKS memiliki peranan yang sangat penting dimasyarakat dalam membangun semangat gotong-royong, memecahkan permasalahan yang terjadi di pedesaan, sebagai motivator pembaharuan dan pembangunan desa, membantu Kepala Desa sebagai koordinator pembangunan desa dan sebagai partner masyarakat desa dengan tidak mencari keuntungan pribadi, golongan ataupun kelompok. Sedangkan fungsi utamanya adalah mendorong masyarakat secara dinamis untuk memecahkan permasalahan dalam rangka pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta memanfaatkan sumber daya setempat untuk pembangunan dari, untuk dan oleh masyarakat sendiri.

Mulyadi Kurdi sebagai pakar pemberdayaan Masyarakat dan sekaligus mantan TKS angkatan pertama, menyatakan bahwa karena keberhasilannya banyak mantan TKS yang duduk sebagai pejabat di instansi pemerintah pusat atau daerah dan menjadi seorang pengusaha. Dalam perkembangannya, kegiatan pendayagunaan TKS mengalami pasang-surut perubahan, mulai dari penggantian istilah atau nama seperti Tenaga Kerja Sukarela – Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia (TKS-BUTSI), Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP), Tenaga Penggerak Perluasan Kesempatan Kerja Pedesaan (TP2K2P), Tenaga Kerja Sarjana (TKS), hingga kembali menggunakan istilah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebagaimana dimaksud pasal 40 Undang-Undang No. 13/2003. Selain itu, terjadi pula perubahan pola pelaksanaan kegiatan pendayagunaan TKS dari semula bersifat terpusat, berubah ke sistem dekonsentrasi dan saat ini kembali terpusat.

TKS sebagai pelopor pembaharuan dan pembangunan menciptakan ide-ide baru dimasyarakat seperti, dicetuskannya kegiatan padat karya, terapan teknologi tepat guna dan kewirausahaan yang sampai dengan saat ini kegiatan tersebut masih dilaksankan. Pendayagunaan TKS ini dinilai perlu dipertahankan dan dikembangkan atau ditingkatkan kegiatannya. Namun kenyataannya saat ini sangat bertolak belakang, pendayagunaan TKS hanya sebagai kegiatan pendukung. Tidak hanya itu, instansi pemerintah yang semula tergabung dalam BUTSI, berjalan sendiri-sendiri dengan menciptakan pendamping/TKS di instansinya masing-masing, tentu hal ini menjadi ganjalan dalam perjalanan TKS.

Kondisi tersebut ini dapat diatasi apabila egosektoral dari masing-masing instansi yang mengadakan tenaga kerja pendamping yang berasal dari Sarjana dilakukan secara bersama-sama atau terintegrasi, akan meminimalisir pemborosan keuangan negara, pola ini sangat baik dilaksanakan dalam menyongsong Indonesia maju. Pendamping yang merupakan tenaga kerja adalah tanggung jawab atau menjadi kewenangan Kemenaker, dimana pemuda terdidik /Sarjana yang baru lulus dan akan menjadi pendamping harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Kemenaker untuk dilatih sebagai pendamping pemula, selanjutnya instansi pemerintah/swasta yang akan menggunakan pendamping dapat merekrut pendamping-pendamping pemula yang sudah terlatih dari Kemenaker. Instansi pemerintah/swasta yang akan menggunakan pendamping pemula tersebut dapat dilatih kembali dalam bentuk lanjutan sesuai tupoksi yang diinginkan, agar pendamping-pendamping tersebut dapat melaksanakan tugas lebih terarah, baik dan benar.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27, ayat (2), menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", memberi petunjuk tentang hak warga negara yang sekaligus memancarkan asas keadilan dan kerakyatan. Dengan demikian, ketenagakerjaan merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Setiap upaya pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja sehingga setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan menempuh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini sesuai UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jo. PP No.33 tahun 2013 tentang perluasan kesempatan kerja. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa pendayagunaan TKS saat itu sangat diperhatikan sekali oleh pemerintah sebagai pendamping masyakarat, sedangkan saat ini TKS hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat penunjang dengan melakukan pendampingan kewirausahaan. Peran TKS pun mengalami perubahan-perubahan, saat ini TKS hanya mendampingi kewirausahaan, “yang sudah ditetapkan” oleh pemerintah, jadi tugas TKS tidak seluas sebelumnya sebagai pendamping masyarakat dan atau kegiatan perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu TKS harus kembali kepada jati dirinya, harus mampu memotivasi kelompok usaha masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan produktivitas usaha, memfasilitasi akses pengembangan organisasi, permodalan, pemasaran, dan sebagainya. Mempertemukan kelompok usaha masyarakat dengan instansi pemerintah pusat atau daerah dan lembaga yang kompeten, serta mampu menciptakan ide-ide baru untuk pengembangan usaha, sehingga peran TKS sebagai pelapor pembaharuan dan pembangunan menuju Indonesia maju dapat tercapai.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemnaker Budi Hartawan pada 26 Agustus 2019 mengatakan, pemerintah akan merumuskan solusi terbaik bagi permasalahan ketenagakerjaan. Mulai dari membuat regulasi dan kebijakan bagi penganggur dan setengah penganggur, hingga pemberian bantuan bagi masyarakat dalam bentuk pelatihan, pembuatan sarana penunjang maupun pemberian bantuan finansial. Program tersebut dapat memberdayakan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebagai pendamping kelompok usaha masyarakat, dengan fungsi meningkatkan kapasitas kelompok usaha masyarakat dalam aspek manajemen usaha dan juga meningkatkan kemandirian kelompok usaha. Hasilnya, dapat meningkatkan output bagi masyarakat yang akan didampinginya. Selanjutnya Budi Hartawan, menyampaikan bahwa pembekalan dan pendampingan untuk masyarakat yang berminat berwirausaha sangat penting untuk dilakukan, setidaknya membekali masyarakat dengan skill yang memadai. Tidak hanya itu, skill yang dimiliki juga harus terus meningkat seiring dengan dinamika perubahan di pasar kerja. Program Pendayagunaan TKS ini sangat membantu dalam pencapaian target Pemerintah, yaitu penyediaan 2 (dua) juta lapangan kerja tiap tahun, target ini harus terus diupayakan kedalam bentuk register Kartu Angkatan Kerja (AK1).

Prinsip-prinsip pendayagunaan TKS sebagai pendamping Kelompok usaha masyarakat sangat berkaitan erat, bahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsepsi pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pendayagunaan TKS masih sangat diperlukan dimasyarakat, kenyataannya di lapangan banyak TKS yang berhasil menjadi wirausaha, bahkan kelompok usaha masyarakat yang didampingi malah tertinggal oleh hasil usaha TKS itu sendiri. Keberhasilan TKS merupakan sebuah tolak ukur dari kesuksesan sebuah program pendampingan yang dilakukan para Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di dalam melaksanakan tugasnya.

Program yang telah berjalan dengan baik ini akan dievaluasi sampai pada tahap mana seorang TKS dapat mengabdikan dirinya di masyarakat, sehingga mampu berperan di masyarakat dan dapat menjadi contoh bagi kelompok dampingannya, untuk membentuk sebuah jejaring ekonomi dan juga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Hasil penelitian tahun 2019 selama tiga tahun terakhir (2016 sampai 2018), menunjukan tingkat keberhasilan TKS, baik sebagai wirausaha maupun sebagai pegawai pemerintah dan swasta, seperti pada data tersebut di bawah ini :

 

1.      Banda Aceh - Jumlah TKS Purna sebanyak 61 (org), yang terdiri : TKS yang berwirausaha : 31 (org), TKS yang bekerja 30 org, TKS yang belum bekerja  1 (org).

 2.      Sumatera Utara – Jumlah TKS Purna : 58, TKS yang berwirausaha : 24, TKS yang bekerja : 27, TKS yang belum bekerja : 7.

 3. Sumatera Barat- Jumlah TKS Purna, TKS yang berwirausaha : 25, TKS yang bekerja : 22, TKS yang belum bekerja : 0.

 4. Riau – Jumlah TKS Purna : 0, TKS yang berwirausaha : 0, TKS yang bekerja : 0, TKS yang belum bekerja : 0.

 5. Kepulauan Riau – Jumlah TKS Purna : 29, TKS yang berwirausaha : 12, TKS yang bekerja : 14, TKS yang belum bekerja : 3.

 6. Jambi – Jumlah TKS Purna : 61, TKS yang berwirausaha : 22, TKS yang bekerja : 36, TKS yang belum bekerja : 3.

 7. Bengkulu – Jumlah TKS Purna : 16, TKS yang berwirausaha : 6, TKS yang bekerja : 6, TKS yang belum bekerja : 4.

 8. Sumatera Selatan – Jumlah TKS Purna : 14, TKS yang berwirausaha : 7, TKS yang bekerja : 6, TKS yang belum bekerja : 1.

 9. Bangka Belitung – Jumlah TKS Purna : 26, TKS yang berwirausaha : 13, TKS yang bekerja : 11, TKS yang belum bekerja : 2.

10. Lampung – Jumlah TKS Purna : 74, TKS yang berwirausaha : 30, TKS yang bekerja : 40, TKS yang belum bekerja : 4.

 11. Banten – Jumlah TKS Purna : 70, TKS yang berwirausaha : 27, TKS yang bekerja : 39, TKS yang belum bekerja : 4.

 12. Jawa Barat – Jumlah TKS Purna : 197, TKS yang berwirausaha : 90, TKS yang bekerja : 95, TKS yang belum bekerja : 12.

 13. DKI Jakarta – Jumlah TKS Purna : 4, TKS yang berwirausaha : 1, TKS yang bekerja : 3, TKS yang belum bekerja : 0.

 14. Jawa Tengah – Jumlah TKS Purna : 248, TKS yang berwirausaha : 110, TKS yang bekerja : 130, TKS yang belum bekerja : 8.

 15. DI. Yogyakarta – Jumlah TKS Purna : 68, TKS yang berwirausaha : 34, TKS yang bekerja : 31, TKS yang belum bekerja : 3.

 16. Jawa Timur – Jumlah TKS Purna : 218, TKS yang berwirausaha : 127, TKS yang bekerja : 80, TKS yang belum bekerja : 11.

 17. Bali – Jumlah TKS Purna : 26, TKS yang berwirausaha : 13, TKS yang bekerja : 13, TKS yang belum bekerja : 0.

 18. Nusa Tenggara Barat – Jumlah TKS Purna : 101, TKS yang berwirausaha : 47, TKS yang bekerja : 46, TKS yang belum bekerja : 8.

 19. Nusa Tenggara Timur – Jumlah TKS Purna : 141, TKS yang berwirausaha : 67, TKS yang bekerja : 62, TKS yang belum bekerja : 12.

 20. Kalimantan Utara - Jumlah TKS Purna : 0, TKS yang berwirausaha : 0, TKS yang bekerja : 0, TKS yang belum bekerja : 0.

21. Kalimantan Barat – Jumlah TKS Purna : 9, TKS yang berwirausaha : 6, TKS yang bekerja : 3, TKS yang belum bekerja : 0.

 22. Kalimantan Tengah – Jumlah TKS Purna : 2, TKS yang berwirausaha : 0, TKS yang bekerja : 2, TKS yang belum bekerja : 0.

 23. Kalimantan Selatan – Jumlah TKS Purna : 51, TKS yang berwirausaha : 22, TKS yang bekerja : 25, TKS yang belum bekerja : 4.

24. Kalimantan Timur – Jumlah TKS Purna : 0, TKS yang berwirausaha : 0, TKS yang bekerja : 0, yang belum bekerja : 0.

25. Gorontalo – Jumlah TKS Purna : 62, TKS yang berwirausaha : 36, TKS yang bekerja : 23, TKS yang belum bekerja : 3.

 26. Sulawesi Utara – Jumlah TKS Purna : 56, TKS yang berwirausaha : 32, TKS yang bekerja : 16, TKS yang belum bekerja : 8.

27. Sulawesi Barat – Jumlah TKS Purna : 9, TKS yang berwirausaha: 4, TKS yang bekerja : 5, TKS yang belum bekerja : 0.

28. Sulawesi Tengah – Jumlah TKS Purna : 60, TKS yang berwirasuaha : 28, TKS yang bekerja : 30, TKS yang belum bekerja : 2.

29. Sulawesi Selatan – Jumlah TKS Purna : 100, TKS yang berwirausaha : 44, TKS yang bekerja : 44, TKS yang belum bekerja : 12.

30. Sulawesi Tenggara – Jumlah TKS Purna : 91, TKS yang berwirausaha : 40, TKS yang bekerja : 49, TKS yang belum bekerja : 2.

31. Maluku Utara – Jumlah TKS Purna : 35, TKS yang berwirausaha : 11, TKS yang bekerja : 21, TKS yang belum bekerja : 3.

32. Maluku – Jumlah TKS Purna : 55, TKS yang berwirausaha : 32, TKS yang bekerja : 16, TKS yang belum bekerja : 7.

33. Papua Barat – Jumlah TKS Purna : 29, TKS yang berwirausaha : 18, TKS yang bekerja : 8, TKS yang belum bekerja : 3.

34. Papua – Jumlah TKS Purna : 58, TKS yang berwirausaha : 12, TKS yang bekerja : 26, TKS yang belum bekerja : 20.

Total : Jumlah TKS Purna sebanyak 2076 orang, terdiri TKS yang berwirausaha 971 orang, TKS yang bekerja  959 orang, dan TKS yang belum bekerja 146 orang.  

 

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa dari jumlah responden 2076 orang, TKS Purna yang tersebar di 34 provinsi terdapat 1930 orang (93%), telah bekerja dengan rincian, 971 orang (47,8%) bekerja sebagai Wirausaha, dan 959 orang (45,2%) bekerja di instansi pemerintah atau swasta, sedangkan yang belum bekerja sebesar 146 orang (7%). Hal ini menunjukkan bahwa program pendayagunaan TKS cukup berhasil dan perlu terus ditingkatkan dan perlu dikembalikan perannya sebagai pelopor pembaharuan dan pembangunan menuju Indonesia maju. Sedangkan bagi 146 orang (7%) yang belum bekerja menjadi tugas kita bersama instansi terkait, baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan skill mereka melalui pelatihan-pelatihan sebagai kegiatan lanjutan.

Keberhasilan TKS perlu diapresiasi karena telah dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Peran pemerintah, baik pusat maupun daerah harus terus ditingkatkan guna mendorong keberlangsungan usaha-usaha yang telah dirintis TKS sebagai wirausaha muda dan mendorong TKS yang belum memiliki pekerjaan untuk bisa berwirasuaha. Tentunya program-program pemerintah harus memprioritaskan bantuannya terhadap usaha-usaha yang dirintis oleh TKS.

Oleh sebab itu, pendayagunaan TKS harus kembali digalakkan guna membangkitkan semangat para pemuda sebagai pelopor pembaharuan dan pembangunan negeri ini.

Kegiatan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja perlu adanya percepatan agar hasilnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) harus terus melakukan kolaborasi dan sinergitas program dengan berbagai instansi terkait dan pemerintah daerah, guna meningkatkan peran stakeholder terkait, baik pemerintah maupun swasta dalam memperluas kesempatan kerja. (Penulis : Bery Komarudzaman, SH, Pengantar Kerja Ahli Madya Kementerian Ketenagakerjaan RI)

 

Berita Terkait