Senin, 18 Januari 2021 | 19:47:00 WIB

Usulan Pemekaran Kabupaten Pulau Makian Kayoa Mulai Disuarakan

Sabtu, 28 November 2020 | 19:41 WIB
Usulan Pemekaran Kabupaten Pulau Makian Kayoa Mulai Disuarakan

Ketua Forum Inisiator Pemekaran Pulau Makian Kayoa (FIP-MK) Ridwan Wahid, ST. (Foto: Aldy/Lindo)

TERNATE, LINDO - Forum Inisiator Pemekaran Pulau Makian Kayoa (FIP-MK), dalam waktu dekat akan berencana menggelar diskusi publik untuk menggagas strategi pemekaran Pulau Makian dan Pulau Kayoa.

Demikian hal itu ditegaskan Ketua Forum Inisiator Pemekaran Pulau Makian Kayoa (FIP-MK) Ridwan Wahid, ST, saat ditemui media ini di Ternate, Sabtu (28/11/2020).

Menurutnya Pulau Makian dan Pulau Kayoa memiliki wilayah yang stratgis dan potensi sumberdaya alam yang layak untuk dimekarkan.

"Pulau Makian dan Pulau Kayoa itu memiliki ciri wilayah kepulauan yang kaya akan potensi perikanan dan kelautan yang menjanjikan. Jika dimekarkan akan memiliki potensi yang lebih besar lagi seperti Pulau Morotai," katanya.

Selain potensi perikanan, Ridwan menegaskan bahwa Pulau Makian dan Pulau Kayoa diklaim memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang perlu dikembangkan lagi.

"Kalau saya lihat dua kepulauan ini sama-sama memiliki potensi yang sangat luar biasa. Disana ada perikanan, ada perkebunan dan ada juga pertanian. Maka dari itu potensi seperti ini perlu kita sama-sama kembangkan lagi," ujarnya.

Dalam penjelasnnya, Ridwan mengakui bahwa sumber daya manusia (SDM) harus perlu dikembangkan lagi, agar usulan diatas bisa terealisasi dalam waktu singkat.

"Kalau saya lihat SDM dari kedua wilayah ini masih perlu dikembangkan lagi, agar kedepan nanti mereka-mereka inilah yang akan mampu meneruskan etafet ini," ujarnya.

Sementara dari aspek regulasi, Ridwan menganggap bahwa kedua wilayah ini layak untuk dimekarkan menjadi ibukota kabupaten yang baru.

"Kalau saya amati dua wilayah ini paling cocok untuk dimekarkan jadi ibukota kabupaten baru. Karena pulau Makian dan Pulau Kayoa saat ini memiliki lebih dari 5 kecamatan yang memiliki usia pemekaran sudah lebih dari 5 tahun, dan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, sangat jelas bahwa usulan pemekaran baru sebuah ibukota kabupaten harus diakomodir dan itu yang harus kita perjuangkan sama-sama," pungkasnya.

ALDY M

Berita Terkait