Senin, 02 Agustus 2021 | 00:50:19 WIB

GPEI : Eksportir Hadapi Masalah Kelangkaan Kontainer

Minggu, 6 Desember 2020 | 10:51 WIB
GPEI : Eksportir Hadapi Masalah Kelangkaan Kontainer

(FOTO : GPEI/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Khairul Mahalli menyatakan, Ditengah pandemi Covid-19 pelaku usaha menghadapi masalah kelangkaan kontainer dan keterbatasan ruang/space di kapal. Dari sejumlah kontainer yang dibutuhkan eksportir, rata-rata hanya 25% yang dapat dipenuhi. Bahkan ada yang tidak mendapatkan kontainer.

Hal demikian disampaikannya pada Rakerda Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI), di Hotel Manhattan, Jakarta, Jumat (4/12/20).

Menurutnya, berkurangnya jumlah kontainer eks impor untuk tujuan ekspor, dikarenakan adanya ketergantungan pada impor.

“Kami sudah mengunjungi beberapa pelabuhan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya di tanah air, kondisinya sama, kekurangan kontainer untuk ekspor. Bila kita datangkan kontainer kosong dari luar akan menambah biaya ekspor kita,” ungkap Khairul Mahalli. 

Khairul Mahalli yang juga menjabat Sekjen Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) ini menjelaskan, penyebab kelangkaan kontainer antara lain turunnya operasional di transshipment port dan shortage container volume impor, sehingga kontainer yang masuk ke Indonesia berkurang.

"GPEI akan meminta Pemerintah untuk memberi insensif dalam upaya meringankan beban eksportir, khususnya di tengah imbas pandemi Covid-19 seperti saat ini. Dengan demikian kita berharap kinerja ekspor Indonesia semakin meningkat dari hari ke hari. Karena itu insentif bagi pelaku usaha, termasuk eksportir, sangat penting,” ujar Khairul Mahalli yang juga menjabat Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara

Ia menambahkan, masalah kelangkaan dan naiknya harga kontainer akan berdampak pada pengurangan jam operasional industri. Dampak lanjutannya berpengaruh pada pengurangan atau tenaga kerja hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Untuk itu kami dari kalangan dunia usaha memohon kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini," ujar Khairul.

Ia juga menyoroti masalah pengenaan biaya bandara, Dia mengaku heran, karena biaya bandara dibebankan kepada pemilik barang. "GPEI meminta otoritas setempat agar meninjau kembali kebijakan tersebut," kata Khairul seraya juga meminta biaya Regulated Agent (RA) untuk pengiriman kargo udara dalam dan luar negeri harus pula tinjau dan dievaluasi total, serta diaudit, karena sangat membebani pihak pengirim atau pemilik barang.

Khairul pun meminta penunjukan operasional salah satu perusahaan, untuk tidak difokuskan pada satu perusahan logistik saja. “Kami minta supaya ditinjau kembali, termasuk izin usaha perusahaan tersebut,” pintanya. (ARMAN R)

Berita Terkait