Selasa, 22 Juni 2021 | 21:54:31 WIB

Pilkada Halbar, Kemenangan Damai Di Jailolo Timur Penuh Dengan Kecurangan

Sabtu, 12 Desember 2020 | 07:41 WIB
Pilkada Halbar, Kemenangan Damai Di Jailolo Timur Penuh Dengan Kecurangan

Petugas KPPS Jailolo Timur adakan penghitungan suara di TPS 8 Desa Dum-dum, kecamatan Jailolo Timur, kabupaten Halmahera Barat, Rabu (09/12/2020). (Foto: Aldy/Lindo)

HALBAR, LINDO - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Barat, provinsi Maluku Utara, yang dilaksanakan pada Rabu (09/12/2020) kemarin, adalah Pemilukada yang paling terburuk dan pilkada yang tidak sehat lagi.

Demikian hal itu dijelaskan Ketua Koordinator Relawan Desa Denny Palar-Iksan Hi Husain (DeSain) Asnawi Hi Muhammad pada media ini di Posko Relawan DeSain di Desa Akelamokao, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halbar, Kamis (10/12/2020) sore.

Lebih lanjut Asnawi menjelaskan bahwa amanat undang-undang dan amanat konstitusi dalam penyebaran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang terbaru soal pemilihan dan sebagainya yang diterapkan oleh bangsa ini, sengaja dimanipulasi dan diamputasi habis-habisan oleh para kelompok elit yang memiliki kepentingan maupun kelompok yang ingin mencederai dan merusak sebuah tatanan demokrasi yang dianut oleh negeri ini.

"Kalau saya lihat dan saya amati pemilukada yang diterapkan di kabupaten Halbar ini sangat tidak rasional lagi. Pilkada yang paling terburuk dan pilkada yang sudah merusak semua tatanan demokrasi yang kita anut sekarng ini. Pilkada yang kita harapkan selama ini adalah pilkada yang mampu melahirkan para pemimpin yang betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi bangsa ini, kenapa bisa jadi rusak semua ini," tanya Asnawi.

Asnawi mencontohkan kasus pilkada Halbar yang paling terkecil yang ia hadapai di desanya, di Akelamokao, kecamatan Jailolo Timur, kabupaten Halbar ialah pilkada dan bantuan langsung tunai (BLT) yang sengaja dimainkan pada bersamaan dengan hari pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) di desa Akelamokao, kecmatan Jailolo Timur, kabupaten Halbar.

Warga digegerkan dan hantui oleh BLT pada saat hari pencoblosan. Kalau tidak pilih nomor dua, Danny Missy dan Imran Lolori maka, anda-anda semua tidak akan dapat jatah BLT.

Banyak sekali warga dan relawan dan simpatisan yang melaporkan bahwa saudara kepala desa Jabid Abdulah, saudari sekretaris desa Akelamokao Fonny Madjit, staf kecamatan Sahril Hi Husain dan camat Jailolo Timur Bobby Djumati yang telah terang-terangan membohongi dan menakuti-nakuti warga soal BLT dan hak pilih. Mereka telah membagi-bagikan BLT pada warga desa Akelamokao di hari pencoblosan atau menjelang penghitungan suara di tiga TPS yang ada di desa Akelamokao.

"Banyak warga dan relawan saya yang melaporkan kasus ini pada saya, lalu saya kroscek dilapangan dan ternyata informasi itu sangat betul ada dan betul-betul akurat, itu yang sangat valid sekali," tandasnya.

Oleh sebab itu, Asnawi tidak mau banyak berspekulasi soal temuan ini, namun yang jelas kata dia pelanggaran ini akan ia berkonsultasi dengan kuasa hukum DeSain apakah bisa dibawah ke ranah hukum atau tidak. Jika tidak direspon maka hal itu menjadi catatan khusus sebagai acuan dia untuk berargument nanti pada orang-orang rasa namanya dicemarkan.

"Saya harus tanya dulu pada kuasa hukum kandidat, apakah layak atau tidak persoalan ini dibawah keranah hukum untuk di jadikan alat bukti nanti. Kalau tidak bisa maka saya harus simpan saja buat pegangan saya dikemudian hari nanti," tandasnya.

Sementara itu, kasus yang sama juga disampaikan oleh salah satu saksi TPS dari Tim James Uang-Djufri Muhammad (Jujur) Auliya M Djae. Menurut dia pemalsuan dokumen negara seperti Surat Keterangan Domisili (Suket) yang diterapkan dalam pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Halbar, banyak sekali pelanggaran yang mereka lakukan secara sistematis.

"Kita disini coblos harus gunaka Suket, dan suket itu hanya dicetak di Dinas Catatan Sipil (Dukcapil Halbar), dan warna suket harus warna biru. Kenapa suket itu warnanya putih dan dicetak jadi banyak, saya curiga sudah di palsukan itu. Mereka sengaja cetak suket banyak-banyak untuk dipergunakan warga yang usianya tidak mencukupi lalu dipaksakan bisa ikut coblos untuk meraih suara terbanyak buat kandidat mereka dalam pilkada ini," jelasnya.

Auliya menegaskan bahwa pemerintah Halbar dan pemerintah desa Akelamokao telah bekerjasama untuk memanipulasi soal suket dan BLT itu. Ada yang coblos dengan usia masih dini yang tidak mencukupi batas usianya, ada pula yang dipaksakan coblos dengan iming-iming pada pemilih soal BLT, termasuk ancaman dan intimidasi dari tim paslon Damai.

"Masa BLT kok dijadikan senjata ampuh untuk merubah hak demokrasi warga disaat pencoblosan, ini kan namanya pembohongan dan sudah menggelabui hak-hak warga yang dijamin dalam konstitusi undang-undang. Itu namanya sudah merusak sistem pemilukada kita. Masa hak pilih kok ditukar dengan BLT, kan pembodohan itu," sesalnya.

ALDY M

Berita Terkait