Senin, 18 Januari 2021 | 19:44:12 WIB

Hartono Tanuwidjaja : Seharusnya Perma No 5 Tahun 2020 Tidak Berlaku Bagi Insan Pers

Minggu, 20 Desember 2020 | 16:45 WIB
Hartono Tanuwidjaja : Seharusnya Perma No 5 Tahun 2020 Tidak Berlaku Bagi Insan Pers

Hartono Tanuwidjaja, SH., MSi., MH., CBL. (FOTO : PROGRESIFJAYA.ID/LINDO)

JAKARTA, LINDO – Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 5 tahun 2020 yang salah satu pasalnya tentang melarang foto dan merekam dalam persidangan yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) RI, mendapat banyak kritikan dari berbagai komponen masyarakat.

Perma tersebut mendapat komentar dari sejumlah kalangan. Seperti Praktisi Hukum Hartono Tanuwidjaja, SH., MSi., MH., CBL. Ia menyebutkan, Perma No 5 tahun 2020 yang salah satu pasalnya melarang foto dan merekam serta membawa HP, harusnya tidak diberlakukan kepada insan pers, terutama yang sudah terdaftar resmi di pengadilan setempat.

Sebab menurutnya, jika para penjahat pedagang hukum dan keadilan, tidak mau kelihatan publik dengan apa yang diperbuatnya, maka bisa dibayangkan kalau semua pemberitaan kasus di Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan MA disetop.

“Pelarangan membawa alat perekam, kamera, HP lebih tepat diberlakukan kepada pihak yang bersidang yakni, hakim, jaksa, advokat, panitera dan pengunjung  sidang,” terang Hartono.

Namun pada bagian lain, Hartono juga tidak menampik bahwa faktanya suasana pengadilan di Indonesia seperti pasar. Jadi, memang sangat perlu untuk ditertibkan.

“Suasana pengadilan di Indonesia sudah seperti pasar. Jadi sangat perlu untuk ditertibkan. Kedisiplinan semua pihak yang berkepentingan dengan pengadilan wajib untuk mematuhi peraturan yang diberlakukan supaya lebih tertib dan aman,” ungkap Hartono di Jakarta, Minggu (20/12/20) sebagaimana dilansir Lindo dari Progresifjaya.id.

Untuk itu, Hartono mengimbau ada baiknya untuk mengadakan studi banding ke Singapore Court. Di sana, pemberitahuan jadwal sidang para pihak-pihak yang akan bersidang sudah disiapkan secara digital, baik melalui Website Singapore Court dan Running Tex di tiap-tiap pintu ruang sidang.

Selain itu, para pihak yang akan hadir ke persidangan sudah hadir minimum 30 menit sebelum sidang dimulai masuk ke dalam ruang sidang dengan akses masuk yang berbeda dengan pengunjung sidang.

“Pengunjung sidang bisa memasuki ruang sidang untuk menonton atau mengikuti materi persidangan melalui layar film di dinding tembok ruangan sebelah kanan tanpa boleh mengambil foto apapun. Sedangkan antara hakim, jaksa, advokat dan panitera dan para Assisten Legal yang mendampingi untuk mencatat dan mengetik, duduk terpisah jarak dengan pengunjung sidang yang dibatasi dengan dinding kaca tebal,” ungkap Hartono.

Dia menambahkan, pengunjung sidang yang mempunyai aktifitas lain selain menonton sidang atau mengikuti jalannya persidangan, akan ditegur oleh petugas sidang untuk meninggalkan ruang penonton sidang tersebut.

Kendati demikian, kembali kepada Perma MA yang tidak boleh merekam, foto dan lain sebagainya, menurut Hartono, akan terkendala bagi pihak yang membuat pengaduan ke Komisi Yudisial (KY) terkait dengan kedisiplinan majelis hakim.

Sebab kata Hartono, salah satu persyaratan untuk laporan pengaduan ke KY,  si pengadu wajib menyerahkan bukti rekaman/foto dari majelis hakim yang diadukan untuk memperlihatkan bukti ketidak profesioanalan dari majelis hakim yang diadukan tersebut. (ARMAN R)

Berita Terkait